Polri labil soal izin konser Lady Gaga
"Sudah bukan rahasia lagi uang keamanan itu ada. Jangankan konser besar, kawinan saja ada uang keamanannya," kata Neta.
Tarik ulur perizinan konser Lady Gaga masih belum menemukan titik terang. Hal ini disebabkan adanya karena dualisme antara Polda dan Mabes Polri. Bahkan isu yang beredar, ada permintaan uang pengamanan yang diajukan pihak kepolisian seandainya promotor tetap ngotot konser digelar.
Polri memang telah membantah kabar tersebut. Namun, dari pengamatan Ketua Presidium Indonesian Police Watch (IPW) Neta S Pane, meminta uang pengamanan untuk satu hajatan besar yang dilangsungkan di Jakarta bukan sesuatu yang aneh. Dia pun menduga sikap labil Polri itu masih ada kaitannya dengan hal negosiasi uang keamanan itu tadi.
"Sudah bukan rahasia lagi uang keamanan itu ada. Jangankan konser besar, kawinan saja ada uang keamanannya," kata Neta saat dihubungi merdeka.com, Rabu (23/5).
Neta yakin seandainya memang polisi tahu bahwa konser itu akan membawa dampak yang tak baik bagi masyarakat Indonesia, harusnya tanpa pertimbangan ini itu bisa langsung diputuskan bahwa konser itu tidak bisa digelar dengan alasan apa pun.
"Karena dualisme ini ada dugaan mereka sedang menegosiasikan sesuatu," sindir Neta.
Dia juga mengaku aneh melihat sikap petinggi Polda Metro Jaya dan Mabes Polri terkait perizinan konser penyanyi seksi asal Amerika Serikat ini. Di satu sisi Kapolda sudah menegaskan tidak merekomendasikan, di sisi lain Mabes Polri yang sebelumnya bersuara lantang malah melemah dengan menyebut konser bisa diadakan asal promotor mematuhi syarat-syarat yang diajukan.
"Polda sudah tegas melarang konser itu tapi karena ada intervensi dari Mabes maka masalah ini jadi tidak jelas. Polda-lah yang tau kondisi di lapangan," tambah Neta.
Dia pun menduga, jika pada akhirnya Polri tetap berkukuh mengeluarkan izin konser ini, bukan tidak mungkin ormas yang menolak benar-benar melakukan penyerangan.
"Jika Mabes akhirnya memberikan izin konser yang berbau pornografi, lalu terjadi kericuhan yang dilakukan ormas maka Kapolri harus bertanggung jawab," tegasnya.(mdk/ren)