Polri latih penyidik khusus tindak pidana Pemilu
Pelatihan untuk melengkapi berkas perkara penting untuk menentukan apakah laporan masuk kategori pelanggaran administrasi atau pidana. Dengan begitu, komplain dan laporan bisa ditangani dengan cepat dan tidak berdampak di luar hukum.
Kepolisian Republik Indonesia mengaku telah mempersiapkan diri untuk menangani perkara-perkara yang berkaitan dengan tindak pidana pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang serentak dilakukan tahun depan. Polri telah bekerja sama dengan kejaksaan, penyelenggara dan pengawas pemilu untuk menyikapi laporan pelanggaran tindak pidana pemilu.
Kadiv Humas Polri Irjen Boy Rafli mengatakan, sinergi penegak hukum dan penyelenggara serta pengawas pemilu penting untuk memastikan Pilkada tidak dicederai. Boy menuturkan, Polri telah memberi pelatihan kepada penyidik yang khusus menangani tindak pidana pemilu. Begitu pula jaksa yang menangani pelanggaran Pilkada.
-
Apa itu Pilkada Serentak? Pilkada serentak pertama kali dilaksanakan pada tahun 2015. Pesta demokrasi ini melibatkan tingkat provinsi, kabupaten, dan kota.
-
Kapan Pilkada serentak berikutnya di Indonesia? Indonesia juga kembali akan menggelar pesta demokrasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara serentak di tahun 2024. Pilkada 2024 akan dilasanakan ada 27 November 2024 untuk memilih gubernur, wali kota, dan bupati.
-
Apa definisi dari Pilkada Serentak? Pilkada Serentak merujuk pada pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan secara bersamaan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota.
-
Mengapa Pilkada penting? Pilkada memberikan kesempatan kepada warga negara untuk mengekspresikan aspirasi mereka melalui pemilihan langsung, sehingga pemimpin yang terpilih benar-benar mewakili kehendak dan kebutuhan masyarakat setempat.
-
Kenapa Pilkada Serentak dianggap penting? Sejak terakhir dilaksanakan tahun 2020, kali ini Pilkada serentak diselenggarakan pada tahun 2024. Dengan begitu, penting bagi masyarakat Indonesia untuk mengetahui kapan Pilkada serentak dilaksanakan 2024.
-
Mengapa Pilkada Serentak diadakan? Ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan pemilihan, serta mengurangi biaya penyelenggaraan.
"Kami di tingkat mabes melakukan pelatihan ke penyidik tindak pidana pemilu, kemudian tingkat jaksa juga, sampai jajaran, karena hukum acaranya khusus," ujar Boy saat dialog Polri 'Bersinergi untuk Pilkada' di Komplek Mabes Polri, Jakarta, Selasa (13/12).
Pelatihan untuk melengkapi berkas perkara penting untuk menentukan apakah laporan masuk kategori pelanggaran administrasi atau pidana. Dengan begitu, komplain dan laporan bisa ditangani dengan cepat dan tidak berdampak di luar hukum. Polri berharap pelaksanaan Pilkada berjalan lancar dan tidak diwarnai aksi serta tindak kekerasan yang mencederai sistem demokrasi di Indonesia.
(mdk/noe)