Polri Tetapkan Solo dan Yogyakarta Daerah Rawan Saat Pemilu Legislatif 2019
Polri telah memetakan daerah rawan saat pelaksanaan pemilihan anggota legislatif (Pileg) 2019. Setidaknya ada empat daerah yang dinilai memiliki tingkat kerawanan tinggi saat pemilihan wakil rakyat nanti, yakni Solo, Yogyakarta, Sumatera Utara, dan Sulawesi Selatan.
Polri telah memetakan daerah rawan saat pelaksanaan pemilihan anggota legislatif (Pileg) 2019. Setidaknya ada empat daerah yang dinilai memiliki tingkat kerawanan tinggi saat pemilihan wakil rakyat nanti, yakni Solo, Yogyakarta, Sumatera Utara, dan Sulawesi Selatan.
Wakapolri Komjen Ari Dono Sukmanto mengatakan, keempat tersebut dinilai rawan karena sebelumnya pernah terjadi beberapa peristiwa. Dari hasil analisa intelijen, ada potensi konflik terjadi saat Pileg berlangsung.
-
Kapan Pemilu 2019 diadakan? Pemilu terakhir yang diselenggarakan di Indonesia adalah pemilu 2019. Pemilu 2019 adalah pemilu serentak yang dilakukan untuk memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota, dan DPD.
-
Apa yang diraih Partai Gerindra di Pemilu 2019? Pada Pemilu 2019, perolehan suara Partai Gerindra kembali naik, walau tidak signifikan. Partai Gerindra meraih 12,57 persen suara dengan jumlah pemilih 17.594.839 dan berhasil meraih 78 kursi DPR RI.
-
Kapan pemilu 2019 dilaksanakan? Pemilu 2019 merupakan pemilihan umum di Indonesia yang dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019.
-
Apa saja yang dipilih dalam Pemilu 2019? Pada tanggal 17 April 2019, Indonesia menyelenggarakan Pemilu Serentak yang merupakan pemilihan presiden, wakil presiden, anggota DPR, DPD, dan DPRD secara bersamaan.
-
Apa yang dilakukan Prabowo Subianto dalam Upacara HUT Polri? Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto hadir dalam upacara HUT Polri ke-78, Senin kemarin.
-
Apa saja yang dilakukan Polri untuk mengamankan kunjungan Paus Fransiskus ke Jakarta? Dalam beberapa skenario untuk terjadinya pelbagai gangguan selama kunjungan Paus di Jakarta, kata Tjahyono juga telah diantisipasi. Tidak menutup seperti akan ada aksinya terorisme."Untuk ada polri pencegahan untuk dugaan tindak teroris. selama paus TFG ada skenario ada kemungkinan terburuk ada unjuk rasa, terorisme pada orang-orang yang tidak berkenan," tegas dia.
"Maka kita anggap, kita prediksi di sana masih bisa berkembang kelompok-kelompok tertentu untuk melaksanakan aksi-aksi yang bisa mengganggu situasi Kamtibmas. Maka kita dorong kekuatan ke sana untuk lebih fokus," ujar Ari Dono usai Rapim Polri di Gedung Tribrata, Jakarta Selatan, Kamis (31/1/2019).
Sementara Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo menuturkan, pertarungan legislatif memiliki tingkat kerawanan lebih tinggi ketimbang pemilihan Presiden. Sebab, pertarungan bukan hanya antarpartai, namun juga sesama partai.
"Kemudian tidak menutup kemungkinan juga akan terjadi gesekan adalah para pendukung tiap caleg maupun parpol, ini perlu diantisipasi masif," ucap Dedi.
Keempat daerah tersebut yang dianggap rawan lantaran dari hasil analisa intelijen sudah ada kecenderungan terjadi konflik antarpendukung caleg. Keempat daerah tersebut, nantinya akan mendapat penambahan kekuatan pengamanan dari Mabes Polri.
"Di situ cukup rawan. Berbagai kejadian Sumut, Solo, Jogja dan Sulsel itu yang jadi fokus pengamanan Pileg," tuturnya.
Sementara untuk pemetaan kerawanan Pilpres, Dedi menyebut, daerah Jawa masih menjadi perhatian khusus lantaran memiliki jumlah penduduk yang banyak. Selain itu, wilayah Sumatera Utara, Sumatera Selatan dan Lampung juga menjadi perhatian.
"Untuk Papua, justru pileg yang dianggap rawan. Di Indonesia Timur sebagian besar Pileg. Apalagi Sulsel, konstituennya militan," katanya.
Reporter: Nafiysul Qodar
Sumber: Liputan6.com
Baca juga:
KPU, Bawaslu & Menkominfo Lakukan MoU Cegah Berita Hoaks Pemilu
Panglima TNI Petakan 16 Titik Rawan di Pemilu 2019
Pimpin Rapim di Cilangkap, Panglima TNI Fokus Pengamanan Pemilu & Papua
KPU Anggap Pelaporan OSO ke Polda Metro Ganggu Persiapan Pemilu 2019
Gerindra: Jokowi Lupa, Partai Pendukungnya Paling Banyak eks Napi Korupsi