PPKM Darurat dan Kinerja Luhut Tangani Covid-19

Presiden Jokowi mengumumkan pemberlakukan PPKM Mikro Darurat di Jawa dan Bali yang dimulai pada 3-20 Juli 2021.

2021-07-01 11:29:30

Presiden Jokowi mengumumkan pemberlakukan PPKM Mikro Darurat di Jawa dan Bali yang dimulai pada 3-20 Juli 2021. Aturan itu diambil saat tren kasus positif Covid-19 melonjak naik beberapa pekan belakangan.

Rata-rata kasus Covid-19 baru dalam 3 hari terakhir saja berada di angka 20 ribu kasus per hari. Saat ini, kasus positif Covid-19 di Indonesia sudah menjangkit 2.178.272 orang.

Luhut Binsar Panjaitan kembali ditunjuk Presiden Jokowi untuk memegang komando PPKM Mikro Darurat. Luhut diminta segera menurunkan penambahan kasus konfirmasi harian kurang dari 10.000 per hari selama dua pekan tersebut.

Tugas seperti ini bukan pertama kali dipercayakan kepada Luhut. Jokowi pernah memerintahkan Luhut menurunkan laju Covid-19 di 9 Provinsi pada 14 September 2020.

Luhut membawahi 9 Provinsi yakni, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Papua dan Bali.

Covid-19 di Titik Kritis

Penunjukan Luhut untuk menangani Covid-19 itu menuai kritik. Epidemiolog UI Tri Yunus mengaku kecewa dengan penunjukkan Luhut lagi menjadi koordinator PPKM Darurat.

Tri bercerita pemerintah seolah enggan berkomunikasi dengan epidemiolog dan pakar terkait penanganan Covid-19. Menurut dia, pemegang komando pengendalian kasus Covid-19 harusnya diberikan kepada orang dengan latar belakang kesehatan.

"Jadi pengendalian covid harusnya orangnya mengerti tentang kesehatan. Sudah menteri bukan orang kesehatan, kemudian yang pegang kendali pengendaliannya menteri ekonomi, sekarang diserahkan ke Pak Luhut lagi," kata Tri saat dihubungi merdeka.com, Kamis (1/7).

Tri menilai kondisi Covid-19 di Indonesia telah masuk pada titik kritis. Dibutuhkan penanganan dari hulu ke hilir dari semua stakeholder.

Menurutnya, selama tongkat komando diberikan kepada menteri di luar kesehatan, dia pesimis penanganan Covid-19 akan maksimal.

"Jadi menurut saya sih, ya karena banyak menteri yang pebisnis ya susah. Menteri Kesehatannya pebisnis, Menteri Ekonominya pebisnis, Menko Maritimnya juga pebisnis. Jadi susah kalau bicara dengan pebisnis gitu," tegasnya.

Menurunkan laju Covid-19, menurut Tri, hanya bisa dilakukan lewat pembatasan kegiatan masyarakat secara besar-besaran. Oleh sebab itu, pemerintah harus serius dalam melakukan pembatasan di lapangan, tidak hanya sekadar istilah Mikro atau Darurat.

"PPKM darurat itu bukan membatasi penyebaran varian baru. Jadi bukan itu yang harus dilakukan. Yang harus dilakukan adalah pembatasan sosial yang besar-besaran," ujar dia.

Misalkan saja, pemerintah meliburkan semua perkantoran. Kemudian, membatasi lokasi-lokasi yang berpotensi menimbulkan kerumunan seperti mal, pasar dan pusat perbelanjaan lain.

"Jadi masyarakat diajarkan untuk ke pasar. Misalnya di hilir, pasar, kemudian setiap pengunjungnya dibatasi, pengunjungnya dihitung 50 setiap jam atau 100 kalau besar pasarnya. Jadi harus memaksa penduduk untuk tidak berkerumun," terang Tri.

Evaluasi PPKM dan PPKM Mikro

Epidemiolog asal Universitas Griffith Australia, Dicky Budiman mengungkapkan evaluasi PPKM termasuk di 9 provinsi yang masuk dalam pengawasan Luhut. Kerja-kerja penanganan Covid-19 dinilai tidak begitu efektif.

Hal ini dibuktikan dengan makin tingginya reproduction number (Ro) atau angka reproduksi Covid-19 dalam 6 bulan terakhir. Kemudian, beban sistem kesehatan, dampak Covid-19 pada populasi penduduk juga belum tertangani.

"Analisis PPKM 5 bulan terakhir itu kan memang tidak begitu efektif. Angka reproduksi tetap meningkat. Katakan Januari dan ditutup Juni kan ketika perpanjang itu semuanya meningkat. Dalam posisi bukan membaik ya. Itu adalah evaluasi kita," ujar dia.

Menurut dia, tak ada jalan lain selain pemerintah mengutamakan kesehatan, meskipun pemulihan ekonomi juga sama-sama penting. Dalam kondisi saat ini, pemerintah disarankan menjalankan strategi darurat kesehatan yang cepat, tepat dan konsisten.

Kembali ke Khitah Sistem Kesehatan

Selain itu, kata Dicky, sistem kesehatan di Indonesia juga harus dikembalikan ke khitahnya saat menghadapi pandemi seperti sekarang. Salah satunya pemegang kendali penanganan Covid-19 harusnya orang-orang kesehatan seperti di Malaysia dan Singapura. Hal ini penting agar pergerakan roda organisasi ke bawah berjalan optimal.

"Harusnya ketua satgas itu menteri kesehatan. Malaysia saja yg memimpin ininya ya selevel Dirjen dengan arahan menterinya tentu," ujar dia.

Terkait wacana PPKM Darurat, Dicky menyarankan pemerintah tak hanya sebatas bermain istilah. Jika dilabeli kata 'darurat', maka teknis di lapangan harus mencerminkan kedaruratan. "Jadi isinya harus mencerminkan respons yang darurat. Respons yang darurat itu ada dalam kaidah keilmuan," kata dia.

Strategi darurat kesehatan itu harus memenuhi 3 kriteria. Pertama, harus ada respons yang cepat, tepat dan konsisten antar pusat dan daerah. Kedua mengelola beban sistem kesehatan agar tidak kolaps, terakhir mengurangi dampak pandemi pada masyarakat.

"Artinya ya kan kita harus kurangi dampak kolateral dari pandemi ini," papar Dicky.

Sementara realisasi di lapangan bisa dalam bentuk aturan-aturan turunan seperti menggalakkan 3T, mempercepat vaksinasi, WFH 100 persen untuk semua sektor. Kemudian, seluruh kegiatan masyarakat dibatasi kecuali sektor-sektor esensial.

Yang esensial banyak itu bukan esensial, jadi enggak darurat. Namanya esensial itu hanya kesehatan, keamanan, makanan itu. Enggak ada lagi," tutup dia.

Baca juga:
VIDEO: Jaksa Agung Ancam Pelanggar Prokes PPKM Darurat Dihukum sampai Jera
PPKM Darurat, Wagub DKI Sebut akan Ada Pembatasan Arus Keluar Masuk
Bersembunyi di Balik Istilah PPKM
INFOGRAFIS: Aturan PPKM Darurat untuk Tekan Penyebaran Covid-19
INFOGRAFIS: Daerah yang Bakal Kena PPKM Darurat Mulai 3-20 Juli 2021

(mdk/ray)