Prasetio sebut Anies langgar Permendagri jika bunga & DP rumah RP 0 ditanggung APBD
"Gubernur mungkin perlu buka aturan lagi. Kepala daerah dilarang menganggarkan program melampaui masa jabatannya," tegas Pras
Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mengatakan skema pembiayaan untuk rumah DP Nol persen akan menggunakan skema pemerintah pusat dengan pembiayaan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Dalam skema itu nantinya DP satu persennya akan ditanggung melalui APBD DKI Jakarta.
Sedangkan dalam skema FLPP akan dikenakan bunga 5 persen dalam setahun selama tenor atau waktu mencicil bisa sampai 20 tahun. Terkait bunga lima persen tersebut, Anies berencana juga akan ditanggung pemerintah.
-
Kapan sidang perdana PHPU untuk Anies-Cak Imin? Pasangan calon nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, Timnas AMIN, serta Tim Hukum hadir dalam sidang perdana perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 Mahkamah Konstitusi hari ini, Rabu (27/3).
-
Apa yang diuji coba oleh Pemprov DKI Jakarta? Penjelasan Pemprov DKI Uji Coba TransJakarta Rute Kalideres-Bandara Soekarno Hatta Dikawal Patwal Selama uji coba dengan menggunakan Bus Metro TransJakarta dikawal dengan petugas Patwal hingga ada penutupan sementara di beberapa persimpangan Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono bersama jajaran Pemprov DKI Jakarta menjajal langsung TransJakarta menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang dimulai dari Terminal Kalideres.
-
Apa yang diminta oleh DPRD DKI Jakarta kepada Pemprov DKI terkait Wisma Atlet? Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua meminta Pemprov memanfaatkan Wisma Atlet Kemayoran sebagai tempat rekapitulasi dan gudang logistik Pemilu 2024.
-
Apa yang dikatakan Anang Hermansyah tentang bergabungnya ia dengan PDIP? Mendapat pujian seperti itu, suami Ashanty tidak mempermasalahkan akan berjuang bersama Krisdayanti di masa yang akan datang. "Baiklah, nggak masalah," kata Anang Hermansyah di kawasan Gandaria, Jakarta Selatan, pada Minggu (10/9/2023).
-
Bagaimana Anies menerapkan prinsip keadilan saat merumuskan UMP DKI Jakarta 2021-2022? Anies menjelaskan, prinsip keadilan itu pernah dia pakai saat merumuskan UMP DKI Jakarta 2021-2022. Anies kala itu menjabat gubernur DKI Jakarta. "Saya sampaikan ketika kami memimpin di Jakarta kenaikan UMP contohnya pada tahun 2021-2022 kami memilih menggunakan rumus yang prinsipnya keadilan. Jadi rumus itu yang kami gunakan," kata Anies di GBI Mawar Sharon, Kelapa gading, Jakarta Utara, Kamis (30/11).
-
Apa yang disindir Anies Baswedan tentang Gubernur DKI? Anies Sindir Ada Gubernur DKI Tak Tuntas Janji Jabat 5 Tahun: Jangan Hukum Saya Capres Anies Baswedan menyinggung soal pemimpin yang tidak memenuhi janjinya.
"Jadi begini bunganya dan lain-lain dengan Bank DKI kemudian dengan kita, nanti kita tanggung semuanya. Jadi masyarakat tidak ikut menanggung bebannya nanti kita hitung semuanya di dalam skema pembiayaannya nanti akan muncul bulanannya," kata Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (19/1)
Hal ini menuai kritikan pedas dari Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi, dia menengaskan jika Anies benar-benar menerapkan tersebut itu artinya Pemprov menyalahi aturan. Karena jika cicilan itu bisa mencapai 20 tahun dan sangat tidak logis seorang kepala daerah menjabat sampai kurun waktu 20 tahun.
"Gubernur mungkin perlu buka aturan lagi. Kepala daerah dilarang menganggarkan program melampaui masa jabatannya," tegas Pras saat dihubungi.
Dia mengatakan ini didasari Permendagri No. 21/2011 sebagai perubahan kedua Permendagri No. 13/2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Tepat Pasal 54A ayat (6) yang berbunyi Jangka waktu penganggaran kegiatan tahun jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak melampaui akhir tahun masa jabatan Kepala Daerah berakhir.
"Permendagri itu memang menyebut penganggaran kegiatan tidak boleh melampaui akhir tahun masa jabatan kepala daerah. Kepala daerah gak bisa bikin program yang pembiayaannya sampai 20 tahun," ujar Pras.
Baca juga:
Ketua DPRD DKI sebut program rumah Jokowi lebih murah dari DP Rp 0
Kembangkan area Terminal Kampung Rambutan, DKI buat buat TOD & rumah DP 0 Rupiah
Sampai April 2018, warga DKI harus tahan hasrat jika ingin beli hunian DP 0 Rupiah
Anies klaim sudah siapkan solusi bagi warga tak dapat rumah DP 0 rupiah
Anies tegaskan lahan untuk rumah DP nol rupiah tidak bermasalah