Presiden Jokowi Ingin Antikorupsi Jadi Gerakan Bangsa
Presiden Jokowi: Gerakan ini harus jadi sebuah gerakan bangsa, gerakan kita bersama-sama. Baik yang dilakukan institusi negara, civil society, maupun masyarakat luas.
Presiden Jokowi menginginkan gerakan antikorupsi menjadi gerakan bangsa. Di mana, seluruh elemen bangsa bersama-sama memegang komitmen memberantas dan mencegah korupsi.
Ini disampaikan Jokowi saat memberikan sambutan dalam peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2018 di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Selasa (4/12).
-
Apa yang diresmikan oleh Jokowi di Jakarta? Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan kantor tetap Federasi Sepak Bola Dunia (FIFA) Asia di Menara Mandiri 2, Jakarta, Jumat (10/11).
-
Bagaimana Presiden Jokowi saat ini? Presiden Jokowi fokus bekerja untuk menuntaskan agenda pemerintahan dan pembangunan sampai akhir masa jabaotan 20 Oktober 2024," kata Ari kepada wartawan, Senin (25/3).
-
Apa yang dilakukan Presiden Jokowi pada hari Jumat, 8 Desember? Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima surat kepercayaan dari 10 duta besar luar biasa dan berkuasa penuh (LBBP) negara-negara sahabat.
-
Kapan Pasar Jongke diresmikan oleh Presiden Jokowi? Pada Sabtu (27/7), Presiden Jokowi meresmikan Pasar Jongke yang berada di Laweyan, Kota Surakarta.
-
Siapa yang menggugat Presiden Jokowi? Gugatan itu dilayangkan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) melayangkan gugatan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
-
Siapa yang mengunjungi Presiden Jokowi di Indonesia? Presiden Jokowi menerima kunjungan kenegaraan dari pemimpin Gereja Katolik sekaligus Kepala Negara Vatikan, Paus Fransiskus, di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu, 4 September 2024.
"Gerakan ini harus jadi sebuah gerakan bangsa, gerakan kita bersama-sama. Baik yang dilakukan institusi negara, civil society, maupun masyarakat luas," kata dia.
Kepala Negara mengatakan upaya pencegahan korupsi bisa dimulai dengan membangun tata kelola dan sistem kerja yang baik di masing-masing lembaga. Jokowi lalu menyampaikan ucapan terima kasih kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), institusi penegak hukum, aktivis, civil society, dan kaum profesional yang selama ini telah membangun tata kelola dan sistem kerja yang baik.
Jokowi berharap upaya tersebut terus dilakukan untuk membangun Indonesia bebas korupsi, produktif, inovatif, dan efisien.
"Upaya bersama kita ini untuk pencegahan dan penindakan korupsi terus kita maksimalkan," kata dia.
Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi. Perpres ini menempatkan KPK sebagai koordinator tim nasional pencegahan korupsi.
Selain itu, pemerintah juga mengeluarkan Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Perpres ini mengajak masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam memberantas korupsi.
"Ini merupakan bagian upaya kita membangun sistem penjagaan yang lebih komprehensif dan sistematis," ujar mantan Wali Kota Solo ini.
Jokowi menegaskan, pemerintah juga tidak akan memberikan toleransi sedikit pun kepada pelaku tindak pidana korupsi yang melarikan uang hasil korupsinya keluar negeri. Pemerintah telah bekerja sama dengan Swiss dalam bentuk Mutual Legal Assignment (MLA) untuk menarik uang hasil korupsi yang ditimbun di luar negeri.
"MLA ini merupakan legal paltform untuk mengejar uang hasil korupsi dan money laundring yang disembunyikan di luar negeri," ucapnya.
Baca juga:
Jokowi Hadiri Hari Anti-korupsi Sedunia
Jokowi Yakin Suatu Saat Indonesia Bebas Korupsi
Presiden Jokowi Hadiri Peringatan Hari Antikorupsi se-Dunia
KPK Lelang Barang Koruptor, Ada Motor Harley Davidson Hingga Emas
KPK Resmikan Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi