Puan Minta Pemerintah Harus Jelaskan Aturan Batas Makan Agar Tak Jadi Lelucon

Pemerintah perlu menjelaskan efektivitas aturan tersebut. Serta teknis pengawasan selama aturan ini berlaku.

2021-07-27 12:59:34

Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah menjelaskan aturan rinci makan di warung dan sejenisnya dibatasi maksimal 20 menit selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4. Puan mengatakan, jika dibiarkan tanpa penjelasan hanya akan jadi lelucon di masyarakat.

Pemerintah perlu menjelaskan efektivitas aturan tersebut. Serta teknis pengawasan selama aturan ini berlaku.

"Pemerintah harus bisa menjelaskan mengapa aturan batasan waktu makan tersebut bisa dianggap efektif untuk mencegah penularan. Kemudian soal teknis pengawasannya bagaimana? Apakah hanya perlu kesadaran masyarakat atau bagaimana? Ini harus dijelaskan rinci," kata Puan dalam keterangannya, Selasa (27/7).

"Kalau ini dibiarkan tanpa penjelasan dan akhirnya hanya menjadi lelucon di tengah masyarakat, saya khawatir ini justru akan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah," imbuhnya.

Puan juga mengingatkan pemerintah potensi penurunan kepercayaan akibat berulang kali aturan pembatasan terkait pandemi diubah-ubah. Ia meminta pemerintah bisa menyakinkan masyarakat manfaat dari setiap kebijakan yang diterapkan.

"Bangun kepercayaan masyarakat mulai dari prosesnya, sampai masyarakat akhirnya merasakan langsung dampak positif dari kebijakan tersebut," ujarnya.

Politikus PDIP ini menjelaskan, upaya membangun kepercayaan dengan penyesuaian kebijakan PPKM Level 4 jangan dicederai hal yang kontraproduktif. Seperti penurunan jumlah testing.

"Kalau jumlah kasus harian turun, tapi jumlah testing turun, masyarakat mungkin akan bilang 'ah kasus turun karena testingnya diturunkan'. Pandangan-pandangan seperti ini sebisa mungkin diantisipasi pemerintah agar tidak menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam menangani pandemi," ujarnya.

Kata Puan, pemerintah tidak boleh menurunkan jumlah testing selama masa darurat. Apalagi di bawah standar. Menurut Puan, testing bukan hanya harus ditingkatkan secara nasional, tetapi perlu dimonitor per daerah.

"Target testing harus lebih besar untuk daerah level 4 dan zona merah," kata mantan Menko PMK ini.

Puan menjelaskan, monitoring data testing per daerah ini penting sebagai dasar pengambilan kebijakan 'buka-tutup' per daerah ke depannya.

"Sebaliknya jika testing kurang, dan banyak jumlah kasus yang tidak terungkap, ini bisa menjadi bom waktu di kemudian hari," kata Puan.

Selain itu, kata Puan, membangun kepercayaan juga bisa dilakukan pemerintah lewat pelibatan masyarakat, misalnya lewat program-program pemberdayaan masyarakat. Misalnya, dapur umum dan bantuan untuk masyarakat yang sedang isolasi mandiri.

"Pelibatan masyarakat akan mengubah paradigma bahwa pandemi ini bukan hanya masalah pemerintah, tetapi masalah kita bersama, sehingga kita semua jugalah yang harus bergotong-royong untuk sama-sama keluar dari masa-masa sulit ini," kata Puan.

Baca juga:
Gibran Sebut BST Mulai Dibagikan kepada Warga Terdampak Covid-19
Epidemiolog Sebut Pasar Tanah Abang Jangan Asal Dibuka
Honor Pengamanan PPKM Darurat di Garut Diduga Disunat
Warga Soal Batas Makan 20 Menit: Kalau Dihitung dari Awal, Belum Pesan Disuruh Pulang
TNI-Polri Diturunkan Awasi PPKM, Komisi III Ingatkan Jangan Sampai Terjadi Gesekan
Tak Penuhi Syarat, 20.000 Penumpang Gagal Naik Kereta Api Saat PPKM

(mdk/eko)