Rapat dengan KPK, anggota Komisi III DPR tanya perkembangan kasus RJ Lino
"Penanganan kasus RJ Lino sudah tahun ke berapa orangnya diperiksa saja konon belum," kritik anggota Komisi III DPR Arsul Sani.
Komisi III DPR RI mempertanyakan progres penanganan kasus korupsi pengadaan Quay Container Crane (QCC) Pelindo II dengan tersangka mantan Direktur Utama Pelindo II Richard Joost (RJ) Lino. RJ Lino ditetapkan sebagai tersangka pada Desember 2015. Kritik ini disampaikan Anggota Komisi III, Arsul Sani dalam rapat kerja dengan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (7/6).
Arsul mengatakan jangan sampai selama ini yang berkembang di masyarakat bahwa tugas utama KPK hanya melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di mana jumlah kerugian negara dari OTT dinilai tidak signifikan.
-
Apa jenis korupsi yang dilakukan oleh tersangka RD? Dalam kasus ini, RD selaku Direktur PT SMIP pada tahun 2021 telah memanipulasi data importasi gula kristal mentah dengan memasukkan gula kristal putih, namun dilakukan penggantian karung kemasan seolah-olah telah melakukan importasi gula kristal mentah untuk kemudian dijual pada pasar dalam negeri.
-
Apa isi pemberitaan yang menyebutkan Prabowo Subianto terlibat dugaan korupsi? Prabowo terlibat dugaan korupsi dan penyuapan senilai USD 55,4 juta menurut isi pemberitaan tersebut dalam pembelian pesawat jet tempur Mirage bekas dengan pemerintah Qatar. Uang ini disebut yang dijadikan modal Prabowo dalam melenggang ke pilpres 2014.
-
Apa yang sedang diusut oleh Kejagung terkait kasus korupsi? Kejagung tengah mengusut kasus dugaan korupsi komoditas emas tahun 2010-2022.
-
Apa yang dikatakan oleh Agus Rahardjo terkait kasus korupsi e-KTP yang menjerat Setya Novanto? Agus mengatakan, Presiden saat itu menginginkan penyidikan kasus yang menjerat Setya Novanto dihentikan.
-
Bagaimana peran Sadikin Rusli dalam kasus korupsi BTS Kominfo? Jaksa menilai terdakwa Sadikin Rusli terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 56 butir ke satu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan kesatu penuntut umum.
-
Kenapa Ganjar Pranowo merasa khawatir tentang korupsi? Dia takut, wajar biasa, menjadi biasa, kemudian distempeli budaya. Loh kan bahaya ini. Bahaya ini. Budayawan protes, kita juga protes," kata Ganjar.
"Jangan sampai berkembang terus-terusan di masyarakat ini bahwa capaian KPK core-nya adalah OTT-OTT yang jumlahnya dianggap tidak signifikan dari sisi kerugian negara. Walaupun saya tidak sepakat dengan itu karena harus dihitung (dampak) efek jeranya (terhadap OTT)," jelasnya.
Ia melanjutkan, harus ada paparan dari KPK secara jelas sehingga kasus-kasus besar yang sampai ini tak ada progres penanganan tidak terus menerus menjadi pertanyaan masyarakat.
"Penanganan kasus RJ Lino sudah tahun ke berapa orangnya diperiksa saja konon belum," kritiknya.
Padahal, lanjut Arsul, anggaran KPK untuk satu perkara korupsi mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, prapenuntutan, penuntutan sampai eksekusi cukup besar. Anggaran KPK untuk satu perkara tiga kali lebih lipat dengan kejaksaan dan kepolisian.
"Kalau dihitung rata-rata hitungan saya, KPK dapat tiga kali lipat karena jumlahnya lebih besar dan kasusnya yang lebih wah-wah," ujarnya.
Ia juga mengkritik tanggapan pimpinan KPK yang kerap kali menyampaikan setiap kasus jangan dilihat dari jumlah kerugian negara karena setiap kasus yang ditangani menjadi pintu masuk bagi KPK untuk memburu kasus yang lebih besar. Namun, tambahnya, sampai putusan inkrach dalam beberapa kasus tak kelihatan kasus besar yang dimaksud.
Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif menyampaikan jika dilihat dari jumlah kasus yang ditangani KPK, persentase OTT hanya 10 persen dari rata-rata 100 kasus per tahun. OTT dianggap jadi tugas utama KPK karena gemanya cukup besar.
"Dari postur kasus 100 kasus per tahun, OTT paling banyak 10 persen. Tapi gemanya besar walaupun sebenarnya tidak banyak. Jadi sebenarnya tidak terlalu banyak," jelasnya.
Baca juga:
55 Saksi telah diperiksa, KPK masih pertajam bukti kasus RJ Lino
PN Jaksel tolak praperadilan MAKI terhadap penyidikan kasus RJ Lino
Kasus RJ Lino tidak jelas kelanjutannya, KPK digugat MAKI
Periksa 3 saksi kasus RJ Lino, KPK dalami mekanisme pengadaan barang di Pelindo II
Dua tahun kasus Pelindo II berjalan, KPK baru periksa 60 saksi
Kasus RJ Lino, KPK periksa Dirut Pelindo II