Ratusan PNS demo minta Wali Kota Palembang segera dicopot

Pengangkatan Romi Herton dan Harnojoyo sebagai wali kota dan wakil wali kota Palembang merupakan hasil kejahatan suap.

Penahanan wali kota Palembang Romi Herton oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas kasus dugaan penyuapan terhadap mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar, berbuntut panjang. Tidak hanya kalangan akademisi yang menyoroti kasus tersebut, kali ini ratusan pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan pemerintah kota (Pemkot) Palembang menuntut Romi Herton dan wakilnya Harnojoyo dicopot karena merupakan produk hukum yang tak sah.

Desakan ratusan PNS yang tergabung dalam Forum Pegawai Peduli Palembang (FP3) tersebut disampaikan melalui aksi unjuk rasa di kantor DPRD Palembang, Selasa (15/7). Demonstrasi ini mendapat pengawalan ketat ratusan polisi.

Koordinator aksi Arie Wijaya mengungkapkan, pengangkatan Romi Herton dan Harnojoyo sebagai wali kota dan wakil wali kota Palembang merupakan hasil kejahatan suap. Oleh karena itu, mereka tidak ingin dipimpin oleh orang yang menghalalkan segala cara dalam meraih kekuasaan.

"Kami menuntut agar wali kota dan wakil wali kota terpilih versi MK diberhentikan dari jabatannya. Kami tidak ingin punya pemimpin hasil suap," ungkap Arie.

Dikatakannya, DPRD Palembang segera mengajukan permohonan kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk mencabut surat keputusan (SK) pelantikan Romi dan wakilnya. "Kami minta SK Mendagri dicabut," tegasnya.

Usai berorasi, sejumlah perwakilan PNS diizinkan bertemu dengan jajaran pimpinan dan anggota DPRD Palembang. Selain itu, mereka mengeluhkan banyaknya pejabat yang dipecat dan sekarang tidak memiliki tugas yang jelas di bawah kepemimpinan Romi Herton-Harnojoyo.

Wakil Ketua DPRD Palembang Suhaely Ibrajim yang memimpin Anggota DPRD Palembang mengaku, belum bisa memberikan keputusan mengenai tuntutan PNS. Mereka akan membahas aspirasi tersebut dengan anggota dewan.

"Semoga keputusan secepatnya. Kami minta PNS bersabar tunggu keputusan nantinya," tukasnya.