Rekomendasi Rembuk Nasional minta pemerintah serius hadapi intoleransi
Poin-poin rekomendasi tersebut telah disampaikan langsung kepada Presiden Joko Widodo dalam acara puncak Rembuk Nasional 2017, Senin (23/10). Rembuk Nasional 2017 yang mengangkat tema besar Membangun untuk Kesejahteraan Rakyat, ini adalah Rembuk Nasional ketiga yang telah dilaksanakan.
Rembuk Nasional 2017 memberi perhatian khusus terhadap masalah intoleransi dan paham radikalisme yang masih berkembang. Pada gelaran tahun ini, Rembuk Nasional secara khusus membentuk forum yang membahas topik merawat kebhinekaan dan memperkokoh NKRI.
Permasalahan yang dihadapi Indonesia dalam merawat kebhinekaan, salah satunya adalah meruncingnya intoleransi. Menurut survei Wahid Institute, 7,7 % responden bersedia melakukan tindakan radikal, dan itu setara dengan 11 juta penduduk di Indonesia.
Menurut Policy and Research Senior Officer Wahid Institute Alamsyah M.Djakfar, indeks toleransi masyarakat muslim terhadap suatu kelompok yang tidak disukai mencapai tingkat 49%. Adapun ketika ditanyakan kelompok mana yang tidak disukai adalah seperti LGBT, komunis, Yahudi, Kristen hingga ke Wahabi.
"Dan ketidaksukaan terhadap kelompok ini sepertinya akan terus muncul dan bisa dipolitisasi hingga 2019," katanya dalam keterangan tertulis, Selasa (24/10).
Peserta rembuk juga banyak menyoroti fungsi pancasila sebagai dasar negara yang mulai memudar. Melihat perkembangan situasi tersebut, Rembuk Nasional 2017 memberi beberapa rekomendasi untuk pemerintah. Rekomendasi yang dibacakan Ketua Bidang Rembuk 2, Prof Paschalis Maria Laksono ini terkait ranah hukum, pelembagaan Bhinneka Tunggal Ika, dan strategi merawatnya.
Terkait ranah hukum, Rembuk Nasional menyarankan dilakukannya amandemen peraturan perundangan yang mengancam kebhinneka-tunggal-ikaan, serta menunda dan membatalkan proses RUU yang diskriminatif.
"Pemerintah juga harus ambil inisiatif menyusun peraturan perundangan yang merawat kebhinnekaan dan memperkokoh NKRI, termasuk di antaranya meninjau beberapa kewenangan dalam otonomi daerah," ucapnya.
Selain itu, kata Djakfar, penegakan hukum yang tegas dan kuat terhadap perbuatan-perbuatan intoleran, rasialis, dan diskriminatif terhadap keragaman, baik dalam hal agama, budaya, dan politik, mutlak dibutuhkan.
Terkait Pelembagaan Kebhinneka-Tunggal-Ikaan, pemerintah disarankan melaksanakan secara selaras dan berkesinambungan pembudayaan (internalisasi) nilai-nilai kebhinneka-tunggal-ikaan dalam pendidikan dengan memastikan tersedia guru berkompeten dalam jumlah yang memadai yang dihasilkan oleh proses pendidikan guru yang bernaluri bhinneka tunggal ika.
"Perlu juga dilakukan reformasi kurikulum baik pada pendidikan sipil, militer, dan kedinasan. Selain itu perlu Pelembagaan (institusionalisasi) nilai bhinneka tunggal ika sebagai indikator utama pada semua program yang didanai oleh APBN dan APBD," tegasnya.
Beberapa strategi yang bisa dilakukan untuk merawat kebhinekaan antara lain dengan membuka ruang-ruang interaksi antar agama, budaya, dan golongan dengan mengatur badan-badan penyiaran nasional dan daerah untuk mendukung dan merawat kebhinekaan bersama.
Selain itu, perlu juga memperkuat partisipasi publik melalui peran seni, budaya lokal, dan kreativitas oleh berbagai pemangku kepentingan, utamanya generasi muda, sesuai dengan acuan kearifan budaya lokal dan teknologi informatika.
Poin-poin rekomendasi tersebut telah disampaikan langsung kepada Presiden Joko Widodo dalam acara puncak Rembuk Nasional 2017, Senin (23/10). Rembuk Nasional 2017 yang mengangkat tema besar Membangun untuk Kesejahteraan Rakyat, ini adalah Rembuk Nasional ketiga yang telah dilaksanakan.
Hal yang membedakan Rembuk Nasional 2017 dari dua rembuk sebelumnya adalah rembuk kali ini didahului Rembuk Daerah yang diselenggarakan di 16 Perguruan Tinggi terpilih di 14 Provinsi, mulai dari Universitas Cendrawasih di Jayapura sampai Universitas Syiah Kuala di Aceh, dan masing-masing mengambil pilihan topik yang berbeda.
Menurut Ketua Panitia Rembuk Nasional 2017, Firdaus Ali, Rembuk Nasional 2017 adalah wujud partisipasi masyarakat dan kalangan intelektual untuk mendalami sekaligus mengkritisi capaian tiga tahun pemerintahan Joko Widodo- Jusuf Kalla. Di samping untuk memberikan usulan alternatif pemecah masalah, hasil rembuk nasional juga akan dikemas sedemikian rupa untuk dapat dikomunikasikan kepada publik secara cerdas demi membangun optimisme masyarakat.