Ridwan Kamil: Jabar Butuh 15 Juta Vaksin per Bulan Capai Herd Immunity Desember
Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil mengatakan sejauh ini total vaksin Covid-19 yang sudah digunakan sebanyak 9,2 juta dosis dari sekitar 10 juta dosis yang diterima dari Kemenkes.
Jawa Barat membutuhkan 15 juta dosis vaksin Covid-19 setiap bulan jika ingin merealisasikan herd immunity pada akhir Desember tahun ini. Selain itu, pola penyaluran vaksin dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dierahkan kepada pemerintah provinsi.
Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil mengatakan sejauh ini total vaksin Covid-19 yang sudah digunakan sebanyak 9,2 juta dosis dari sekitar 10 juta dosis yang diterima dari Kemenkes. Jumlah itu hampir sama dengan DKI Jakarta, meski secara jumlah penduduk, Jawa Barat jauh lebih banyak.
-
Siapa yang dilibatkan dalam penanganan pandemi Covid-19 dalam disertasi Kombes Pol Dr. Yade Setiawan Ujung? Analisis ini menawarkan wawasan berharga tentang pentingnya kerjasama antar-sektor dan koordinasi yang efektif antara lembaga pemerintah dan non-pemerintah dalam menghadapi krisis kesehatan.
-
Kenapa Covid Pirola mendapat perhatian khusus? Namun, para pemerhati kesehatan dan ahli virus memberi perhatian lebih terhadap subvarian ini lantaran kemampuan Pirola dalam melakukan breakthrough infections lebih tinggi dibandingkan varian lainnya. Ketika sebuah varian atau subvarian virus COVID memiliki kemampuan breakthrough infections yang tinggi maka akan menyebabkan kasus re-infeksi semakin tinggi.
-
Apa yang dirasakan Vincent Raditya saat mengalami flu Singapura? Vincent Raditya menyatakan bahwa pada tahap awal, ia mengalami demam tinggi selama tiga hari. Ia merasakan tubuhnya lemas dan berat, serta mengalami nyeri pada leher.
-
Apa yang menjadi tanda awal mula pandemi Covid-19 di Indonesia? Pada tanggal 2 Maret 2020, Indonesia melaporkan kasus pertama virus Covid-19, menandai awal dari pandemi yang memengaruhi seluruh masyarakat.
-
Siapa yang memimpin aksi demo petani Kendeng saat pandemi COVID-19? Aksi demo petani Kendeng kembali dilakukan saat pandemi COVID-19. Kala itu mereka menolak aktivitas penambangan yang dianggap berpotensi merusak lingkungan.
-
Kapan virus corona ditemukan? Virus virus adalah sekelompok virus yang meliputi SARS-CoV (virus korona sindrom pernafasan akut parah), MERS-CoV (sindrom pernapasan Timur Tengah coronavirus) dan SARS-CoV-2, yang menyebabkan Covid-19.
“Puncaknya adalah kalau Desember harus beres (mencapai herd Immunity), Jabar harus dikasih 15 juta dosis tiap bulan dengan total 76 juta dosis. Pertanyaan besar apakah ini bisa dipenuhi? Tapi intinya kita akan menghabiskan apa yang diberikan,” kata dia, Rabu (4/8).
Selain kuota yang ditambah, pihaknya membutuhkan 22 ribu orang sebagai vaksinator, tenaga kesehatan. Jumlah ini diklaim sedang berproses bekerjasama dengan banyak pihak, termasuk TNI, Polri hingga relawan.
Di sisi lain, kecepatan vaksinasi dengan sumber daya dan jatah vaksin yang diterima di Jawa Barat saat ini ia klaim sudah tinggi jika dibandingkan dengan daerah lain. Yakni, mencapai 140 ribu penyuntikan dosis per hari.
Angka itu dicapai melalui sentra vaksin dari pemerintah, TNI, Polri hingga perusahaan swasta. Meski begitu, idealnya penyuntikan vaksin bisa menyentuh angka 400 ribu.
Dari 27 kota kabupaten yang ada di Jawa Barat, kota bandung, Kota Sukabumi, Kota Cimahi, Kota Cirebon dan Kota Bogor merupakan wilayah yang angka vaksinasi dosis I tinggi. Sedangkan yang masuk kategori rendah adalah Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Garut, Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Majalengka.
“kota kabupaten yang vaksinasi tinggi, tingkat kematian rendah. Sebaliknya yang vaksinasi rendah, tingkat kematian tinggi.
Kemenkes Serahkan Manajemen Distribusi Vaksin
Di sisi lain, Ridwan Kamil pun mengaku ingin memperbaiki manajemen suplai vaksin. Ia meminta Kemenkes menyerahkan manajemennya distribusi kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Alasannya, ada ketidakuratan daftar dari Kemenkes berkaitan dengan suplai untuk daerah. Hal ini kerap menimbulkan ketersediaan vaksin terkendala. Ada daerah yang berlebih, ada yang kekurangan karena dalam hitungan hari stok sudah habis.
“Daftar alokasi dari kemenkes masih belum 100 persen akurat. Kami mengusulkan agar alokasi vaksin diserahkan kepada provinsi. Kalau ini kita ibaratnya hanya jadi tukang pos, menerima vaksin, kemudian menyalurkan sesuai dafar alokasi,” ucap dia.
“Maka kami meminta udah serahkan ke provinsi, kami yang mengatur distribusi ke daerah berdasarkan kecepatan dan analisa evaluasi kami, termasuk provinsi bisa mebagikan kepada pihak ketiga,” terang dia.
Dalam teorinya, kesanggupan fasilitas milik pemerintah seperti puskesmas, klinik hingga rumah sakit hanya sanggup melakukan 60 persen. 40 persen sisanya harus dikeroyok oleh infrastruktur non-pemerintah.
Baca juga:
1,44 Juta Warga Jabar & 570 Ribu Warga Banten Divaksinasi Dosis I di DKI
Ikut Vaksinasi, 500 Siswa Miskin di Solo Diberi Handphone
ITAGI Belum Rekomendasikan Dosis Ketiga untuk Masyarakat Umum
Asosiasi Pengelola: Belum Ada Putusan Pemerintah Wajibkan Masuk Mal Sudah Vaksin
Berharap Segera Belajar Tatap Muka, Ratusan Siswa di Garut Antusias Disuntik Vaksin