Sebelum pilpres, tiap capres harus berhadapan dengan KPK

KPK akan mengundang para capres dan menyosialisasikan kajian soal titik rawan korupsi.

Tiap-tiap kandidat yang bakal bertarung dalam bursa pemilihan presiden nantinya terlebih dahulu harus menghadap Komisi Pemberantasan Korupsi, jika ingin terpilih. Itu lantaran lembaga antikorupsi itu punya program Induksi Calon Presiden kepada semua pihak yang ikut berkompetisi.

Menurut Wakil Ketua KPK, Adnan Pandu Praja, program Induksi dengan cara dialog itu diperlukan supaya tiap calon presiden paham potensi korupsi. Apalagi lanjut dia, visi dan misi calon presiden bakal menentukan nasib bangsa selama lima tahun.

"Para capres akan diundang ke sini. Kita akan memberikan masukan mengenai kajian KPK soal titik rawan korupsi," kata Adnan kepada awak media usai jumpa pers laporan akhir tahun di Gedung KPK, Jakarta, Senin (30/12).

Menurut Adnan, hal ini masih berupa wacana. Tetapi, lanjut dia, guna mewujudkannya KPK terus berkomunikasi dengan Komisi Pemilihan Umum. Dia menambahkan, sebelum pelaksanaan pemilihan presiden, lembaga antirasuah itu bakal terlebih dulu mengundang partai-partai politik dalam rangkaian pertemuan, sebelum puncaknya berdialog dengan para capres.

"Berdasarkan kajian dan penelitian KPK, kami akan merekomendasikan kepada kandidat terpilih nantinya. Misalkan di bidang pertambangan ada masalah, di bidang pangan ada masalah seperti ini. Ya seperti itu," ujar Adnan.

Adnan mengatakan, saat ini ada tiga fokus kajian titik rawan korupsi yang menjadi tumpuan pemasukan negara. Hal itu adalah sektor energi, pangan, dan penerimaan negara (revenue).

Namun, menurut Adnan, aturan Induksi calon presiden itu tidak mengikat. Dia menambahkan, para calon presiden itu boleh saja menolak undangan atau menerapkan paparan KPK dalam induksi, buat dipaparkan dalam visi-misi sang calon presiden, asal siap dengan segala konsekuensinya.

"Kalau mereka tidak akomodatif terhadap gagasan kami, kan berarti tidak mendukung pemberantasan korupsi. Karena kalau mereka sampai menolak pasti membawa stigma, maka itu kami optimis dengan cara ini," ujar Adnan.

Kendati demikian, Adnan belum bisa memastikan apakah program Induksi Calon Presiden itu bakal diterapkan dalam pemilihan presiden digelar tahun depan. "Tentu saja kita koordinasikan dengan KPU," sambung Adnan.