Sepanjang 2020, Dewan Pengawas KPK Berikan 132 Izin Penyadapan
Albertina mengatakan, jumlah izin yang diterbitkan pihaknya tidak berkaitan dengan jumlah perkara yang ditangani KPK. Menurut Albertina, terkait izin penyitaan, Dewas KPK bisa memberikan lebih dari satu izin penyitaan dalam satu perkara.
Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) menyatakan telah memberikan 132 izin kepada tim penindakan KPK untuk melakukan penyadapan. Selain izin penyadapan, Dewas juga memberikan 62 izin penggeledahan dan 377 izin penyitaan.
Dengan demikian, secara total, Dewas telah memberikan 571 izin kepada KPK untuk melakukan penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan sepanjang tahun 2020.
-
Siapa yang ditahan KPK terkait kasus dugaan korupsi? Dalam kesempatan yang sama, Cak Imin juga merespons penahanan politikus PKB Reyna Usman terkait kasus dugaan korupsi pengadaan software pengawas TKI di luar negeri.
-
Apa yang ditemukan KPK terkait dugaan korupsi Bantuan Presiden? Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan adanya dugaan korupsi dalam bantuan Presiden saat penanganan Pandemi Covid-19 itu. "Kerugian sementara Rp125 miliar," kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardika, Rabu (26/6).
-
Mengapa kasus korupsi Bantuan Presiden diusut oleh KPK? Jadi waktu OTT Juliari itu kan banyak alat bukti yang tidak terkait dengan perkara yang sedang ditangani, diserahkanlah ke penyelidikan," ujar Tessa Mahardika Sugiarto. Dalam prosesnya, kasus itu pun bercabang hingga akhirnya terungkap ada korupsi bantuan Presiden yang kini telah proses penyidikan oleh KPK.
-
Apa yang sedang diusut oleh Kejagung terkait kasus korupsi? Kejagung tengah mengusut kasus dugaan korupsi komoditas emas tahun 2010-2022.
-
Apa yang jadi dugaan kasus KPK? Pemeriksaan atas dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN Bupati Sidoarji Ahmad Muhdlor Ali diperiksa KPK terkait kasus dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN di lingkungan BPPD Pemkab Sidoarjo.
-
Mengapa kolaborasi KPK dan Polri dalam pemberantasan korupsi dianggap penting? Ini kerja sama dengan timing yang pas sekali, di mana KPK-Polri menunjukkan komitmen bersama mereka dalam agenda pemberantasan korupsi. Walaupun selama ini KPK dan Polri sudah bekerja sama cukup baik, tapi dengan ini, seharusnya pemberantasan korupsi bisa lebih garang dan terkoordinasi dengan lebih baik lagi,” ujar Sahroni dalam keterangan, Selasa (5/12).
"Selama tahun 2020, Dewan Pengawas KPK telah memberikan sebanyak 571 izin penyadapan, penggeledahan dan atau penyitaan," kata anggota Dewas KPK Albertina Ho dalam paparan kinerja Dewas Tahun 2020 di Gedung ACLC KPK, Rasuna Said, Kamis (7/1).
Albertina mengatakan, jumlah izin yang diterbitkan pihaknya tidak berkaitan dengan jumlah perkara yang ditangani KPK. Menurut Albertina, terkait izin penyitaan, Dewas KPK bisa memberikan lebih dari satu izin penyitaan dalam satu perkara.
"Jadi tidak bisa kita melihat jumlah penyitaan ini dihubungkan dengan jumlah perkara. Karena dalam satu perkara bisa beberapa izin penyitaan yang diterbitkan. Juga dalam satu perkara bisa ada izin penggeledahan, bisa juga tidak ada izin penggeledahan. Begitu pula dengan penyadapan," ujarnya.
Albertina mengakui, kewenangan Dewas dalam menerbitkan atau tidak menerbitkan izin penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan kerap menjadi sorotan publik. Bahkan, beberapa pihak menyebut Dewas KPK hanya menghambat pekerjaan bidang penindakan.
Dia memastikan, keberadaan Dewas tidak menghambat kerja KPK. Seluruh permohonan izin direspon oleh Dewas KPK dalam rentang waktu kurang dari 24 jam, bahkan umumnya proses pemberian izin hanya berlangsung sekitar empat hingga enam jam.
Albertina mengatakan, pihaknya sudah membuat survei terkait tingkat kepuasan pelayanan pemberian izin dengan responden para penyelidik dan penyidik KPK. Alhasil para penyelidik dan penyidik merasa puas dengan kinerja Dewas KPK.
"Ini tidak ada intervensi karena teman-teman penyelidik maupun penyidik bebas untuk mengisinya. Bahwa kalau dilihat hasil survei ini rata-rata sangat puas. Dilihat tidak ada Dewas menghambat proses pemberian izin penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan," tutupnya.
Reporter: Fachrur Rozie
Sumber: Liputan6.com
Baca juga:
Dewas KPK Minta Perbaikan Ruang Kerja hingga Ruang Sidang Etik
Dewan Pengawas KPK Terima 247 Surat Pengaduan Sepanjang 2020
KPK Ajukan 600 Izin Penyadapan ke Dewas, Salah Satunya Pengelolaan Anggaran Covid-19
Dewas Ungkap Perombakan Struktur KPK Sudah Konsultasi ke Kemenpan RB & Kemenkum HAM
Dewas KPK Putuskan Firli Bahuri Tak Lakukan Pelanggaran Soal OTT di UNJ