Serapan anggaran paling rendah, Ahok kesal dengan Mendagri

Ahok pun menantang Mendagri untuk membandingkan proses APBD DKI dengan provinsi lain.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengaku kesal dengan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumulo yang dianggapnya mempermainkan Pemrov DKI terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD/P). Ia pun menantang Mendagri untuk membandingkan proses APBD DKI dengan provinsi lain.

"Jangan dipingpong sana pingpong sini. Kalau mau berdebat, coba bandingkan sama cara Mendagri memproses APBD daerah lain dibanding Jakarta. Sama enggak standarnya?" kata Ahok, usai menjadi pembicara pada Kongrea dan Workshop Himpunan Seminar Farmasi Rumah Sakit Indonesia (HISFARSI), Jakarta, Sabtu (3/10).

Ahok mengaku Pemrov DKI mempunyai catatan penggunaan APBD dan meminta Kemendagri untuk mengaudit. Hal itu juga menjadi pertanyaan dirinya kepada Dirjen Keuangan Daerah yang menyebut Pemrov DKI belum memasukkan surat pengajuan APBD ke Kemendagri.

"Kenapa anda begitu susah? Bilang kita belum masukin surat. Kita udah masukin. Bilangnya enggak boleh ke sana mesti ke sini, dipingpong lagi," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menjelaskan, berdasarkan data presentase realisasi APBD dari Ditjen Bina Keuangan Daerah per 22 September 2015, DKI Jakarta menjadi provinsi dengan penyerapan anggaran paling rendah yakni 19,39 persen. Sementara itu Gorontalo menjadi provinsi dengan penyerapan anggaran paling tinggi yakni 63,10 persen.

Data tersebut diungkapkan Tjahjo usai bertemu dengan jajaran Pengurus Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) di Gedung Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta Pusat, Jumat (2/10). Meski begitu, politikus PDIP itu yakin, pada November 2015, penyerapan anggaran bakal mencapai 50 persen.