Sidang etik soal PKPU, KPU nilai harusnya pengadu minta uji materi ke MA
Usai menghadiri sidang perdana di kantor DKPP, Jakarta Pusat, Arief mengatakan aduan tersebut bukan tidak mungkin akan berdampak pada rencana peraturan-peraturan di masa datang.
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman menyayangkan adanya pengaduan etik terhadap KPU ke Dewan Kehormatan Pengawasan Pemilu (DKPP) perihal dugaan pelanggaran penerbitan Peraturan KPU (PKPU).
Menurut Arief, aduan yang diajukan oleh mantan terpidana korupsi dana purna tugas DPRD Kota Yogyakarta, Cindelaras Yulianto tidak memenuhi unsur pengaduan etik. Sebab, PKPU soal larangan mantan narapidana korupsi, asusila, dan narkotika, telah diundangkan oleh Kementerian Hukum dan HAM.
-
Apa sanksi yang dijatuhkan DKPP kepada Ketua KPU? Akibat pelanggaran tersebut, DKPP menjatuhkan sanksi peringatan keras dan yang terakhir kepada Hasyim.
-
Kapan DKPP menjatuhkan sanksi kepada Ketua KPU? DKPP menjelaskan, pelanggaran dilakukan Hasyim terkait pendaftaran pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal calon wakil presiden pada 25 Oktober 2023.
-
Mengapa KPU didirikan? KPU didirikan sebagai hasil dari reformasi politik pasca Orde Baru.
-
Apa yang diputuskan DKPP terkait Ketua KPU Hasyim Asy'ari dan jajarannya? Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran menanggapi soal putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang menyatakan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari dan jajaran melanggar kode etik terkait penerimaan pendaftaran Gibran Rakabuming sebagai cawapres.
-
Apa yang didemo Mayjen Purn Sunarko di KPU? Soenarko menjelaskan, tuntutan yang akan disuarakan adalah mendesak agar KPU tidak mengumumkan hasil pemilu yang dianggapnya curang. Soenarko pun berharap, aksinya nanti bisa menjadi pengingat bagi penyelenggara pemilu.
-
Apa yang terjadi pada aplikasi Sirekap KPU di dapil DKI Jakarta II? “Dalam hitungan tersebut terdapat penggelembungan jumlah perolehan suara yang bila dijumlahkan melebihi jumlah DPT DKI Jakarta II,” kata Kiki, Minggu (18/2).
Usai menghadiri sidang perdana di kantor DKPP, Jakarta Pusat, Arief mengatakan aduan tersebut bukan tidak mungkin akan berdampak pada rencana peraturan-peraturan di masa datang.
"Kalau saya nilai, ini tidak memenuhi unsur untuk dikatakan pelanggaran etik-lah kalau semua orang bikin peraturan lalu diajukan ke pelanggaran etik nanti malah enggak ada yang bikin peraturan. Ngapain, beresiko, orang bikin peraturan baik-baik kemudian diadukan ke pelanggaran etik," ujar Arief, Rabu (8/8).
Arief juga menyayangkan penerimaan aduan tersebut, meski ia menghormati sikap DKPP dengan menghadiri panggilan sidang perdana untuk mengklarifikasi tuntutan pengadu.
Selain itu, Arief mengkritisi tindakan pengadu yang menempuh jalur pertimbangan etik. Padahal, imbuh Arief, pengadu bisa menempuh uji materi ke Mahkamah Agung atas norma PKPU nomor 20 tahun 2018 itu.
"Bahwa jika dia tidak setuju dengan peraturannya semestinya sudah diatur dalam undang-undang dia bisa mengajukan judicial review terhadap peraturan KPU nah mestinya upaya itu yang ditempuh bukan kemudian melaporkan ke etik," tukasnya.
"KPU terus terang saja kelelahan kewalahan karena begitu banyak laporan yang dalam pandangan kami tidak semestinya diajukan prosesnya," imbuh Arief.
Dia menambahkan, meski diadukan ke DKPP ia beserta anggota KPU lainnya berkeyakinan tidak melanggar etik atas penerbitan PKPU yang ditentang oleh sejumlah pihak. Sementara itu PKPU sendiri resmi diundangkan oleh Kementerian Hukum dan HAM pada 3 Juli 2018.
Baca juga:
Negara banyak kerjaan, KPU minta capres-cawapres daftar tepat waktu
KPU larang bakal capres-cawapres lakukan tes pembanding kesehatan
KPU tegaskan Bacaleg eks napi korupsi laki-laki tak bisa diganti saat tahap DCS
Tjahjo Kumolo tinjau ruang pendaftaran bakal Capres/Cawapres di KPU
KPU jamin dokumen tetap rahasia jika parpol konsultasi pendaftaran capres-cawapres
Mendagri prediksi peluang capres-cawapres daftar ke KPU bersamaan