Soal Jaksa Agung, Benny minta Jokowi tak pilih orang partai

Jaksa Agung ke depan harus fokus menangani kasus-kasus korupsi, dan pidana umum lainnya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum menunjuk Jaksa Agung sejak dilantik 20 Oktober lalu. Wakil Ketua Komisi III DPR, Benny K Harman meminta agar Jokowi segera menunjuk Jaksa Agung yang kredibel dan tidak punya afiliasi terhadap partai politik.

Benny mengatakan, Jaksa Agung ke depan sebaiknya dipilih dari kalangan profesional, yang memiliki pengalaman pengetahuan yang mendalam tentang birokrasi kejaksaan. Selain itu, Jaksa Agung nanti, kata dia, harus mengetahui secara persis problem utama yang dihadapi oleh kejaksaan selama ini.

"Dia harus punya kemampuan untuk menjadikan kejaksaan sebagai institusi hukum yang paling depan dalam menghadapi problem hukum yang utama. Yaitu kasus-kasus korupsi, dan juga kasus pidana umum lain," tutur dia.

Oleh sebab itu, agar bisa menjadi lembaga yang kuat, lanjut Benny, Jaksa Agung nanti harus independen dan bebas dari sandera politik kepentingan kelompok tertentu.

"Jaksa Agung harus mampu menjadikan institusi ini sebagai lembaga penegak hukum yang independen yang bebas dari penyanderaan politik, bekerja bukan untuk melayani kepentingan politik kelompok tertentu tapi untuk menyelesaikan masalah hukum bangsa ini," imbuhnya.

Politikus Partai Demokrat ini mengimbau agar Jokowi nanti tak memilih Jaksa Agung yang berasal dari partai politik. Meskipun dia mengakui, orang dari non partai politik juga belum tentu bebas dari sandera kepentingan.

"Jangan orang partailah, sebaiknya jangan orang partai, walaupun juga tidak orang partai belum tentu lepas dari sandera kepentingan. Bukan orang partai bukan dalam pengertian fisik, tidak boleh menjadi alat kekuatan politik tertentu," pungkasnya.