Soal Pj Gubernur, Polri sebut Menteri Tjahjo bersurat minta disiapkan dua nama
Dia menjelaskan Mendagri Tjahjo telah bersurat kepihaknya. Walaupun, Syafruddin tidak merinci, namun yang jelas Kemendagri meminta dua orang untuk disiapkan sebagai Pj Gubernur yakni untuk Pj Gubernur Jawa Barat dan Sumatera Utara.
Wakapolri Komjen Pol H Syafruddin mengatakan, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo yang meminta langsung kepada Polri untuk menyiapkan nama sebagai usulan nama penjabat (Pj) Gubernur. Di mana nantinya akan ditugaskan mengisi kekosongan jabatan Gubernur.
Dia menjelaskan Mendagri Tjahjo telah bersurat kepihaknya. Walaupun, Syafruddin tidak merinci, namun yang jelas Kemendagri meminta dua orang untuk disiapkan sebagai Pj Gubernur yakni untuk Pj Gubernur Jawa Barat dan Sumatera Utara.
-
Kapan Pilkada serentak berikutnya di Indonesia? Indonesia juga kembali akan menggelar pesta demokrasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara serentak di tahun 2024. Pilkada 2024 akan dilasanakan ada 27 November 2024 untuk memilih gubernur, wali kota, dan bupati.
-
Apa itu Pilkada Serentak? Pilkada serentak pertama kali dilaksanakan pada tahun 2015. Pesta demokrasi ini melibatkan tingkat provinsi, kabupaten, dan kota.
-
Apa definisi dari Pilkada Serentak? Pilkada Serentak merujuk pada pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan secara bersamaan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota.
-
Mengapa Pilkada penting? Pilkada memberikan kesempatan kepada warga negara untuk mengekspresikan aspirasi mereka melalui pemilihan langsung, sehingga pemimpin yang terpilih benar-benar mewakili kehendak dan kebutuhan masyarakat setempat.
-
Kenapa Senandung Jolo penting? Tradisi tutur sastra ini juga menjadi media pengetahuan budaya bagi masyarakat lokal hingga luar daerah.
-
Siapa Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo? Kartosoewirjo merupakan tokoh populer di balik pemberontakan DI/TII pada tahun 1948.
"Ya Mendagri (yang minta), Mendagri menyurati meminta disiapkan dua, karena alasannya 17 titik untuk calon gubernur jumlah eselon satunya kurang," jelasnya usai meninjau Kampung Atlet di Kemayoran, Minggu (4/2).
Syafruddin mengungkapkan, Mendagri tidak menunjuk tempat mana saja yang akan diisi oleh Pj Gubernur. Dia menjelaskan, Mendagri Tjahjo meminta disiapkan nama-namanya saja.
"Mendagri tidak menunjuk tempat hanya meminta saja. Meminta kita siapkan. Silakan mau dipakai oke enggak dipakai oke. Bagi Polri tidak punya kepentingan yang besar," ujarnya.
Sebelumnya, usulan nama Pj Gubernur Jawa Barat dan Sumatera Utara menjadi polemik. Sebab, dua nama yang bakal mengisi kekosongan jabatan Gubernur itu berstatus sebagai perwira tinggi (pati) Polri aktif.
Sejumlah pihak menilai, anggota Polri/TNI aktif tidak bisa menjadi Pj kepala daerah karena bertentangan dengan UU No 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dan UU No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Kedua UU tersebut menyebutkan, anggota TNI dan Polri aktif tidak boleh berpolitik dan menempati jabatan sipil.
Baca juga:
PPP minta pemerintah urungkan niat tunjuk dua jenderal Polri jadi Pj Gubernur
Mendagri serahkan surat usulan Pj Gubernur ke Menko Polhukam
Enggan tanggapi Pj Gubernur, Mendagri pilih tunggu keputusan Presiden Jokowi
Ketua MPR harap penunjukan Pj gubernur dari jenderal polisi tak terjadi
Sebagai penegak hukum, Jaksa Agung larang anak buah jadi Pj Gubernur