Stafsus Jokowi Anggap Radikalisme Hanya Diksi Tak Subtantif
Mantan Ketua Umum Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) itu mengamini jika masalah radikalisme menjadi salah satu konsentrasi pemerintah selain pertumbuhan ekonomi.
Staf khusus Presiden Joko Widodo, Aminudin Maruf menilai radikalisme merupakan diksi tidak substantif. Menurutnya upaya deradikalisasi lebih penting ketimbang menyamakan persepsi tentang radikalisme.
"Saya pikir itu hanya persoalan pengertian diksi, yang dipakai itu tidak substansi lah," kata Amin di Jakarta, Sabtu (23/11).
-
Siapa yang menurut Ma'ruf Amin perlu diawasi untuk mencegah radikalisme? “Sebenarnya kita mengawasi semua kegiatan, mulai dari masjid lembaga pemerintah, kementerian, kemudian juga BUMN, semua diawasi agar tidak ada upaya radikalisasi," lanjutnya.
-
Kenapa Ma'ruf Amin berharap pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka melanjutkan Inpres Jalan Daerah? (Inpres Jalan Daerah) ini komitmen pemerintah mudah-mudahan ini dilanjutkan terus nanti oleh pemerintah yang akan datang. Komitmen ini, sebab ini kan pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan yang merata, tidak hanya di pusat-pusat tapi juga di daerah-daerah," ujar dia, dikutip dari Antara.
-
Kapan Wapres Ma'ruf menjadi Plt Presiden? Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 12 tahun 2024 tentang penugasan Wakil Presiden untuk melaksanakan tugas presiden hingga 6 Maret 2024.
-
Apa isi dari gugatan terhadap Presiden Jokowi? Gugatan itu terkait dengan tindakan administrasi pemerintah atau tindakan faktual.
-
Siapa yang menunjuk Wapres Ma'ruf sebagai Plt Presiden? Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 12 tahun 2024 tentang penugasan Wakil Presiden untuk melaksanakan tugas presiden hingga 6 Maret 2024.
-
Siapa yang menggugat Presiden Jokowi? Gugatan itu dilayangkan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) melayangkan gugatan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Mantan Ketua Umum Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) itu mengamini jika masalah radikalisme menjadi salah satu konsentrasi pemerintah selain pertumbuhan ekonomi.
Namun, Amin enggan berkomentar saat disinggung mengenai gagasannya memberantas radikalisme di Indonesia. Padahal, sebagai staf khusus, dia mendapat tugas membangun komunikasi dengan seluruh pesantren dan para santrinya.
"Yang pasti itu menjadi salah satu konsentrasi presiden dan menteri-menteri yang terkait yang dipimpin oleh Pak Wakil Presiden," kata dia.
260 Penceramah Cegah Radikalisme
Upaya pemerintah menekan penyebaran radikalisme ditandai dengan penyebaran nuansa sejuk dan damai oleh penceramah. Kepala Badan Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Suhardi Alius menegaskan pihaknya terus meminimalisir munculnya paham-paham radikal negatif.
Menurutnya, Menteri Agama Fachrul Razi berencana mengeluarkan 260 ribu penceramah untuk menanggulangi paham radikal.
BNPT juga sudah melakukan rapat koordinasi penanggulangan terorisme bersama Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Mengerti Agama Fachrul Razi dan Wakapolri Komjen Ari Dono Sukmanto beberapa waktu lalu. Suhardi menjelaskan, dalam rapat itu sudah disepakati semua pihak akan bekerja sama menanggulangi terorisme.
"Pak menteri agama mengatakan pada saat bertemu wapres itu kita punya 260 ribu penceramah dan akan kita aktifkan itu," kata Suhardi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, (21/11).
Dia menjelaskan penceramah itu akan ditempatkan dititik-titik rawan paham radikal. Suhardi berharap cara ini akan berhasil.
"Kita akan tentukan di mana saja titik-titik prioritas, mudah-mudahan ini adalah hal yang sangat baik," ungkapnya.
(mdk/ray)