Sumpah Pemuda, momentum wujudkan Youth Government

Sumpah Pemuda 2017 adalah momentum bersama mewujudkan kembali wacana pemerintahan pemuda (Youth Government). Alasannya sederhana, pemuda harus mempersiapkan mental keilmuan, kemandirian, dan independensi dalam menghadapi bonus demografi 2020-2030.

Pemuda lahir dengan gaya baru yang diperkuat dengan kekuatan digital dan disebut semangat generasi millenial. Generasi Millenial perlu beradaptasi dengan sejarah, bahwa primordialisme dan tradisionalisme dapat memperkuat entitas nasionalisme. Adaptasi sejarah adalah sebuah cara memahami indonesia secara sederhana.

Menurut Mahasiswa Doktoral IPDN, R Saddam Al-Jihad, saat ini pemuda mereproduksi gagasan bahwa gerakan politik dapat terkonsolidasi secara masif melalui entrepreneur, start up business, dan social entrepreneurship. Sehingga wujud akhir dari gerakan politik sekarang adalah Youth Government. Wacana Youth Government (pemerintahan pemuda) dalam dunia pemerintahan bukanlah sesuatu yang baru.

"Jika diterjemahkan ulang, Youth Government memiliki arti yang cukup luas, yakni pemuda desa, kecamatan, kabupaten, kota hingga provinsi yang memiliki kompetensi, integritas, dan kapabilitas yang tidak diragukan. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi pemuda sangat dibutuhkan dalam mendukung pembangunan nasional yang dicita-citakan," jelas Saddam.

Gerakan Youth Government dimulai dari merebaknya start up business dari kreativitas pemuda, gerakan sosial secara digital yang masif, dan membangun kesadaran politik dari pemilih pemula, relawan muda, hingga partai politik. Jangan juga dilupakan para pemuda yang menjadi pendamping desa hari ini. Secara masif ketika gerakan sosial, ekonomi, dan kebudayaan lahir maka kekuatan politik akan muncul, dan pada akhirnya pemerintahan pemuda pun kembali lahir.

Saddam mengatakan, Sumpah Pemuda 2017 adalah momentum bersama mewujudkan kembali wacana pemerintahan pemuda (Youth Government). Alasannya sederhana, pemuda harus mempersiapkan mental keilmuan, kemandirian, dan independensi dalam menghadapi bonus demografi 2020-2030. Implikasi dari Bonus demografi adalah Youth Government, dan gagasan ini adalah sebuah keniscayaan.

Membangun mental pemuda untuk terlibat aktif dalam proses politik kenegaraan memang membutuhkan usaha yang ekstra. Dan salah satu solusi yang patut dilakukan adalah menjunjung tinggi asas profesionalitas yang mumpuni dalam segala bidang. Hal ini penting untuk direalisasikan, karena dalam aspek tata kelola pemerintahan kunci utamanya adalah mewujudkan good governance pada konteks ke-profesian.

"Kedua ialah asas proporsionalitas, yang artinya menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban negara secara fungsional yang terdistribusi melalui suatu paket kebijakan dan struktur kerja berkeadilan. Perlu diketahui, dalam era modern ini, dunia pemerintahan kerap dibayangi ketidakprofesionalan. Penyebabnya adalah dominannya kelompok politik dan minimnya ke-profesian," lanjutnya.

Adapun yang ketiga ialah pembangunan berkelanjutan, artinya setiap era kepemimpinan pemerintahan saat ini memiliki masa atau periode, baik secara struktural atau program kerja yang belum terealisasi. Ini menjadi penting untuk pemuda meneruskan agenda-agenda pembangunan yang belum tuntas agar terus disempurnakan, demi terjadinya keselarasan pembangunan.

Hal-hal di atas sangat dibutuhkan agar kehadiran pemuda-pemudi yang unggul ini bisa menjadi yang mencipta dan mengabdi. Adapun pemuda dianggap belum memiliki pengalaman dan kecakapan dalam memimpin, sebenarnya itu hanyalah mitos yang perlu diuji kebenarannya.

"Youth Government sesungguhnya tidak kalah hebat dengan kaum papa, pasalnya pemuda lebih energik, umurnya masih segar, semangatnya masih membara dan tekad perjuangannya cukup kuat. Terakhir, semangat Sumpah Pemuda harus memperjelas aktualisasi gerakan pemuda dalam paradigma pemerintahan baru, yaitu civil society, private sector, dan government. Sehingga wujud dari aktualisasi pemuda adalah lahirnya Youth Government," kata Saddam.