Survei LSI: Mayoritas Masyarakat Lebih Prioritaskan Perekonomian, Minta PSBB Disetop
Survei dilakukan dengan asumsi metode simple random sampling, ukuran sampel 1.200 responden memiliki toleransi kesalahan (margin of error atau MoE) sekitar ±2.88% pada tingkat kepercayaan 95%.
Lembaga Survei Indonesia (LSI) memaparkan hasil survei terkait prioritas masyarakat antara ekonomi dan kesehatan di tengah pandemi Covid-19. Hasilnya, mayoritas masyarakat lebih memprioritaskan masalah perekonomian dibandingkan kesehatan.
Pertanyaan yang diajukan ialah 'sekarang ini, menurut Ibu/Bapak sebaiknya lebih memprioritaskan pada masalah kesehatan atau ekonomi'?
-
Dimana PKM dibentuk? PKM merupakan program yang secara khusus dibentuk oleh Direktorat Jendral Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (KEMENRISTEK DIKTI) Republik Indonesia.
-
Kapan PPK Pemilu dibentuk? Menurut peraturan tersebut, PPK dibentuk paling lambat 60 hari sebelum hari pemungutan suara.
-
Apa itu PPPK? PPPK adalah singkatan dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Dengan kata lain, seorang warga negara Indonesia yang memenuhi syarat bisa diangkat menjadi pegawai pemerintah berdasarkan perjanjian kerja dalam jangka waktu tertentu.
-
Apa tujuan utama dari PKM? Secara umum, PKM bertujuan untuk mempersiapkan sumber daya mahasiswa yang berorientasi ke masa depan dan ditempa dengan transformasi Pendidikan Tinggi sehingga menjadi lulusan yang unggul, kompetitif, adaptif, fleksibel, produktif, berdaya saing dengan karakter Pancasila, serta memandu mahasiswa menjadi pribadi yang tahu dan taat aturan; kreatif dan inovatif; serta objektif dan kooperatif dalam membangun keragaman intelektual.
-
Apa saja jenis PPKS yang ditemukan di Jakarta? Contoh PPKS yang dijangkau adalah manusia gerobak, manusia silver, pengemis, dan badut.
Pada bulan Juli 2020 masyarakat yang setuju lebih memprioritaskan kesehatan sebanyak 45 persen. Sementara, ang lebih memprioritaskan masalah perekonomian 47.9 persen.
Berikutnya, pada bulan September 2020 masyarakat yang setuju lebih memprioritaskan kesehatan meningkat sebanyak 60.5 persen. Sementara, yang lebih memprioritaskan masalah perekonomian menurun 36.0 persen.
Sedangkan, di bulan Juni 2021 masyarakat yang setuju lebih memprioritaskan kesehatan sebanyak 46.2 persen. Hasil itu tersalip dengan masyarakat yang lebih setuju memprioritaskan masalah perekonomian sebanyak 50.7 persen.
"Dukungan warga terlihat cukup terbelah antara memilih agar pemerintah lebih memprioritaskan masalah perekonomian 50,7 persen dan lebih memprioritaskan masalah kesehatan 46,2 persen, dibandingkan survei september tahun lalu dukungan pada prioritas ekonomi meningkat sekarang," kata Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan lewat surveinya, Minggu (18/7).
Selain itu, pertanyaan berlanjut dengan PSBB dilanjutkan atau dihentikan. Pada bulan Juli 2020, 34.7 persen responden menjawab setuju sebaiknya PSBB dilanjutkan agar penyebaran Covid-19 bisa diatasi. Sementara, 60.6 persen menjawab PSBB sudah cukup dan bisa dihentikan agar ekonomi jalan.
Pada bulan Juli 2020, 34.7 persen responden menjawab setuju sebaiknya PSBB dilanjutkan agar penyebaran Covid-19 bisa diatasi. Sedangkan, 60.6 persen menjawab PSBB sudah cukup dan bisa dihentikan agar ekonomi jalan.
Pada September 2020, 39 persen responden menjawab setuju sebaiknya PSBB dilanjutkan agar penyebaran Covid-19 bisa diatasi. Sementara, 54 persen menjawab PSBB sudah cukup dan bisa dihentikan agar ekonomi jalan.
Kemudian, di bulan Juni 2021, 39 persen responden menjawab setuju sebaiknya PSBB dilanjutkan agar penyebaran Covid-19 bisa diatasi. Sementara, 57 persen menjawab PSBB sudah cukup dan bisa dihentikan agar ekonomi segera jalan.
"Mayoritas 57.1 persen merasa PSBB sudah cukup dan bisa dihentikan agar ekonomi segera jalan. Namun, 38.8 persen menilai sebaiknya PSBB dilanjutkan agar penyebaran Covid bisa diatas," kata Djayadi.
Survei itu menggunakan kontak telepon kepada responden dengan sampel sebanyak 1.200 responden. Survei dipilih secara acak dari kumpulan sampel acak survei tatap muka langsung yang dilakukan LSI pada rentang Maret 2018 hingga Juni 2021.
Survei dilakukan dengan asumsi metode simple random sampling, ukuran sampel 1.200 responden memiliki toleransi kesalahan (margin of error atau MoE) sekitar ±2.88% pada tingkat kepercayaan 95%. Sampel berasal dari seluruh provinsi yang terdistribusi secara proporsional.
Baca juga:
Kapolda Metro Jaya: Kami Tak Larang Masyarakat Jualan Selama PPKM Darurat
Kapolda Metro Jaya Klaim Pelaksanaan PPKM Darurat Gunakan Pendekatan Kelompok
Syarat Tak Lengkap, Ratusan Kendaraan di Banyumas Disuruh Putar Balik
Jelang Iduladha, Polisi Dirikan 1.038 Pos Penyekatan Pergerakan di Lampung-Jawa-Bali
Tak Gelar Salat Iduladha, Masjid Istiqlal Tetap Menggelar Penyembelihan Hewan Kurban
Inspiratif, Kedai Kopi di Jepara Beri Minuman Gratis untuk Petugas PPKM Darurat
Masyarakat Tak Terlibat 100 Persen, Alasan PPKM Darurat Belum Efektif