Tak Ada Perwakilan PBB dan Hanura di Lingkaran Jokowi, Ini Kata Istana
Tak Ada Perwakilan PBB dan Hanura di Lingkaran Jokowi, Ini Kata Istana. Pramono menegaskan, penunjukan menteri, wakil menteri dan staf khusus merupakan hak prerogatif Presiden. Tidak ada pihak yang bisa mengintervensi penunjukan pembantu Kepala Negara.
Partai Hanura dan Partai Bulan Bintang (PBB) belum mendapatkan posisi di Kabinet Indonesia Maju. Baik untuk jabatan menteri, wakil menteri maupun staf khusus Presiden.
Sekretaris Kabinet, Pramono Anung mengungkap alasan dua partai pendukung Joko Widodo-Ma'ruf Amin di Pilpres 2019 itu belum ditarik ke lingkaran Istana.
-
Apa yang terjadi pada sapi Presiden Jokowi di Blora? Tampak sapi tersebut mengamuk saat akan disembelih Dalam video yang diunggah akun YouTube Liputan6, tampak saat akan disembelih, muka sapi itu ditutup dengan sebuah kain. Diketahui, sapi tersebut mengamuk saat warga berupaya menjatuhkannya untuk kemudian disembelih.
-
Kenapa sapi Presiden Jokowi di Blora mengamuk? Diketahui, sapi tersebut mengamuk saat warga berupaya menjatuhkannya untuk kemudian disembelih.
-
Apa yang diserahkan oleh Presiden Jokowi di Banyuwangi? Total sertifikat tanah yang diserahkan mencapai 10.323 sertipikat dengan jumlah penerima sebanyak 8.633 kepala keluarga (KK).
-
Apa yang dilakukan Atta Halilintar saat Presiden Jokowi tiba di lokasi acara? Setelah sampai di lokasi acara akad nikah, Atta Halilintar segera berjalan ke depan untuk menjemput Presiden Jokowi.
-
Kapan Presiden Jokowi meresmikan Bandara Panua Pohuwato? Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan Bandar Udara Panua Pohuwato di Provinsi Gorontalo.
-
Apa yang terjadi pada Bupati Bengkulu Utara saat kunjungan Presiden Jokowi? Viral di media sosial sosok Bupati Bengkulu Utara, Ir Mian yang ditarik secara tiba-tiba oleh seseorang di tengah rombongan kunjungan kerja Presiden Joko Widodo, Jumat (21/7).
"Yang jelas bahwa memang ada aturan main, hitungan yang sudah disampaikan Presiden ke partai sebelum pelaksanaan Pilpres berlangsung. Ini kan Presiden pada periode kedua, jadi aturan mainnya sudah ada," kata Pramono di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (25/11).
Pramono menegaskan, penunjukan menteri, wakil menteri dan staf khusus merupakan hak prerogatif Presiden. Tidak ada pihak yang bisa mengintervensi penunjukan pembantu Kepala Negara.
"Tentunya Presiden memikirkan semua partai yang pada waktu itu memberikan dukungan kepada beliau. Nah mengenai tempat dan sebagainya, Presiden yang akan memutuskan," ujarnya.
Perwakilan Partai Sesuai Suara Pemilu
Mantan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan ini menyebut perwakilan partai di Kabinet Indonesia Maju disesuaikan dengan perolehan suara parpol pada Pemilu 2019.
Berdasarkan data rekapitulasi KPU, Hanura memperoleh 2.161.507 suara atau 1,54 persen pada Pemilu 2019. Sedangkan PBB meraih 1.099.848 suara atau 0,79 persen. Posisi Hanura dan PPP berada di bawah PSI yang meraih 2.650.361 suara atau 1,89 persen.
"Tentunya, kalau kita lihat yang mendapatkan komposisi dan sebagainya. Kenapa PDI dapat 6? Kenapa Golkar dapat 3? Dan seterusnya, ada hitungannya," jelas Pramono.
Pramono enggan menyebut, apakah nantinya perwakilan Hanura dan PBB diakomodir di jabatan wakil menteri. "Ya itu kewenangan Presiden," ucap dia.
(mdk/eko)