Tangani korupsi, polisi disarankan jangan berebut dengan KPK

Polisi bisa dapat kepercayaan publik jika mampu mengusut dugaan korupsi APBD DKI. Jakarta.

Kepolisian telah melakukan langkah awal dalam mengusut dugaan korupsi APBD DKI Jakarta. Menurut pengamat kepolisian Bambang Widodo Umar, jika itu terus dilakukan dan konsisten, tingkat kepercayaan publik terhadap Korps Bayangkara akan meningkat.

"Ini awal yang baik untuk tunjukkan keseriusan polisi ikut memberantas korupsi di Indonesia. Lakukan tindakan yang bermanfaat untuk bongkar korupsi kecil maupun yang besar. Tangani korupsi di DKI Jakarta, Polda sudah sesuai dengan harapan masyarakat," kata Bambang kepada wartawan, Jakarta, Rabu (11/3).

Bambang mengatakan pengusutan kasus korupsi di DKI Jakarta harus dijadikan momentum atas citra buruk yang menimpa kepolisian belakangan ini. Oleh karena itu, pengusutan kasus korupsi ini jangan setengah-setengah apalagi takut akan tekanan politik.

"Jangan terpengaruh atau takut dengan kepentingan dan tekanan politik, polisi harus berani tunjukkan fungsinya sebagai penegak hukum," tegas Dosen Kajian Ilmu Kepolisian Universitas Indonesia (UI) itu.

Selain itu, Bambang menyarankan agar kepolisian melibatkan pakar keuangan dan perencanaan pembangunan dalam mengusut dugaan kasus korupsi APBD DKI Jakarta. Jika memang diperlukan, kepolisian bisa juga melakukan koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menyelidiki kasus tersebut.

"Kalau tidak ada titik ketemu dengan KPK, tak perlu berebut. Kalau polisi cukup alat bukti, KPK juga tak perlu bersikeras, begitu pun sebaliknya. Ego ditinggalkan, koordinasi ditingkatkan," tandasnya.

Seperti diketahui, Polda Metro Jaya tengah menangani kasus pengadaan uninterruptible power supply (UPS) yang menggunakan APBD 2014. Kasus ini mengemuka akibat kisruh antara Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) dengan DPRD DKI Jakarta.