Tawaran rekonsiliasi Rizieq bertepuk sebelah tangan

Imam besar Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab mengusulkan dibentuk forum rekonsiliasi antara Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI) dengan pemerintah. Dia meminta pakar hukum Yusril Ihza Mahendra untuk mewakili pihak GNPF dengan pemerintah. Namun keinginan itu bertepuk sebelah tangan.

Imam besar Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab mengusulkan dibentuk forum rekonsiliasi antara Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI) dengan pemerintah. Dia meminta pakar hukum Yusril Ihza Mahendra untuk mewakili pihak GNPF dengan pemerintah. Namun keinginan itu bertepuk sebelah tangan.

Menanggapi hal itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto menilai, rekonsiliasi istilah yang tepat untuk memediasi GNPF MUI dengan pemerintah.

"Rekonsiliasi itu istilah yang sangat berat ya. Itu antara satu badan pemerintah dengan satu badan yang kira-kira setara dengan pemerintah itu namanya rekonsiliasi. Tapi warga negara dengan warga negaranya itu enggak ada istilah rekonsiliasi kurang tepat," jelasnya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (20/6).

Dia mengingatkan, proses hukum yang membelit Rizieq Shihab akan terus berjalan. Pemerintah tidak akan mengintervensi penegakan hukum di Tanah Air. "Kita serahkan proses hukum yang sedang berlangsung," tegas Wiranto.

Pekan lalu, melalui rekaman suara yang beredar, Rizieq menyatakan usulan rekonsiliasi itu pertama kali datang dari Yusril Ihza Mahendra. Rizieq mengaku telah menyampaikan usulan rekonsiliasi itu ke pihak pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK). Namun demikian, usulan itu ditolak.

"Karena itu kepada bapak Yusril Ihza Mahendra dan kawan-kawan yang lainnya perlu membuat satu format yang tepat bagaimana rekonsiliasi yang bisa mengantarkan kepada kedamaian dan menyetop segala kegaduhan. Bagi saya di Tanah Suci tentu saya selaku pembina GNPF MUI tetap ingin mengedepankan dialog dan musyawarah dan lebih mengutamakan rekonsiliasi," tutur Rizieq.

"Kalau rekonsiliasi itu tetap ditolak oleh pihak seberang sana, sementara para ulama terus menerus dikriminalisasi, para aktivis terus-menerus diberangus yaitu kebebasannya, diberangus hak asasi manusianya, dan rakyat jelata terus menerus dipersulit, dan Islam juga terus menerus dimarginalkan, maka tidak ada kata lain yang harus kita lakukan kecuali lawan. Jadi sekarang pilihannya ada di hadapan pemerintah, rekonsiliasi atau revolusi," ujarnya.

Yusril sendiri mengaku siap mengajukan formula rekonsiliasi yang dinilainya dapat diterima kedua pihak demi kesatuan dan persatuan bangsa. "Anda kan tahu, posisi saya berada di tengah, Insya Allah hubungan pribadi saya dengan para ulama mubalig dan tokoh-tokoh aktivis, begitu juga hubungan saya dengan tokoh-tokoh kunci baik di pemerintahan maupun di badan legislatif dan yudikatif sangatlah baik," kata Yusril melalui keterangannya, Minggu (18/6).

Yusril berpendapat adanya rekonsiliasi antara GNPF MUI, Habib Rizieq dan sejumlah tokoh ulama yang lain, serta para aktivis yang dituduh makar sangatlah penting bagi memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa. "Energi pemerintah harus difokuskan untuk menyelesaikan persoalan ekonomi dan pembangunan bangsa seluruhnya, sehingga beban-beban lain di bidang politik mestinya bisa dikurangi," kata dia.

Baca juga:
PKS sebut saat ini belum ada yang memaksa Rizieq pulang ke RI
Kuasa hukum Habib Rizieq kirim surat ke Jokowi, begini isinya
Dalih Jakarta tak kondusif, Rizieq bakal rayakan lebaran di Saudi
Wiranto sebut tawaran rekonsiliasi dari GNPF kurang tepat
Ini jawaban polisi atas surat kuasa hukum Habib Rizieq buat Jokowi