Tiba di Gedung Tipikor, Lulung bakal simak semua kesaksian Ahok
Tak seperti biasanya, ruangan yang dipakai untuk sidang juga penuh penonton.
Gubernur DKI Basuki Tjahaja (Ahok) Purnama menjadi saksi untuk terdakwa Alex Usman dalam sidang kasus dugaan korupsi pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) di APBD-P 2014 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Berbeda pada sidang-sidang lainnya, banyak orang memenuhi ruangan Kartika II.
Pantauan merdeka.com, dari puluhan orang penonton tampak hadir pimpinan DPRD, Abraham Lunggana, alias Haji Lulung. Dia ingin melihat secara langsung jalannya sidang yang menghadirkan Ahok.
"Saya senang Ahok mau hadir, saya ingin menyaksikan itu. Hari ini saya ingin menyaksikan," katanya di Gedung Sidang Tipikor, Kemayoran, Jakarta, Kamis (4/2).
Kursi pengunjung terlihat penuh. Juru foto dan kamera tampak sudah bersiap-siap di depan. Sebelumnya, Ahok dijadwalkan bersaksi pada pukul 13.00 WIB, tapi sampai sekarang sidang belum dimulai.
Diketahui, Ahok bersaksi untuk mantan Kasi Prasarana dan Sarana pada Suku Dinas Pendidikan Menengah Kota Administrasi Jakarta Barat, Alex Usman. Alex didakwa melakukan tindak pidana korupsi pengadaan 25 UPS untuk 25 sekolah SMA/SMKN pada Suku Dinas Pendidikan Menengah Kota Administrasi Jakarta Barat pada APBD Perubahan Tahun 2014 yang merugikan keuangan negara Rp 81 miliar.
Menurut jaksa dalam surat dakwaan, pengadaan UPS untuk sekolah-sekolah menengah di lingkungan Sudin Dikmen Jakarta Barat tidak direncanakan sesuai kebutuhan riil sekolah. Karena yang dibutuhkan adalah perbaikan jaringan listrik dan penambahan daya listrik sehingga pengadaan UPS bukan yang dibutuhkan oleh sekolah-sekolah.
Anggaran UPS bisa dialokasikan dalam APBD perubahan tahun 2014 setelah Alex Usman melakukan lobi ke sejumlah anggota DPRD DKI.
Untuk meloloskan permintaan ini, Fahmi Zulfikar sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan meminta fee terkait pengadaan UPS. Kongkalikong ini berlanjut ke tangan Firmansyah yang saat itu menjabat Ketua Komisi E DPRD .
Anggaran UPS akhirnya berhasil lolos dan dimasukkan dalam APBD perubahan tahun 2014 pada tanggal 13 Agustus 2014 meski tidak pernah dibahas dalam rapat Komisi E dengan SKPD Pemprov DKI. Dalam kasus ini JPU juga juga memanggil Wakil Ketua DPRD DKI Haji Lulung untuk membongkar kasus ini.
Baca juga:
Bersaksi di Tipikor, Ahok akan jelaskan pembahasan UPS di DPRD
Hadiri sidang, Lulung ingin lihat kejujuran Ahok
Ahok siap buka-bukaan saat bersaksi kasus UPS di Tipikor
Menanti kesaksian Ahok bongkar mark up pengadaan UPS
Siap jadi saksi, Ahok janji bongkar kasus UPS di Pengadilan
Kejari Jakbar pastikan Ahok jadi saksi kasus UPS
Kasus UPS, Teman Ahok unggah video berjudul 'Why We Hate Corruption'
-
Siapa yang ditahan KPK terkait kasus dugaan korupsi? Dalam kesempatan yang sama, Cak Imin juga merespons penahanan politikus PKB Reyna Usman terkait kasus dugaan korupsi pengadaan software pengawas TKI di luar negeri.
-
Apa yang membuat Ahok heran tentang para koruptor? Dia menyoroti hukum dan sanksi para koruptor. Saking lemahnya hukum, Ahok heran melihat bekas tahanan koruptor yang justru semakin kaya. Beberapa di antaranya bahkan tak segan pamer kekayaan.
-
Bagaimana Karen Agustiawan melakukan korupsi? Firli menyebut, Karen kemudian mengeluarkan kebijakan untuk menjalin kerjasama dengan beberapa produsen dan supplier LNG yang ada di luar negeri di antaranya perusahaan Corpus Christi Liquefaction (CCL) LLC Amerika Serikat. Selain itu, pelaporan untuk menjadi bahasan di lingkup Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dalam hal ini Pemerintah tidak dilakukan sama sekali sehingga tindakan Karen tidak mendapatkan restu dan persetujuan dari pemerintah saat itu.
-
Siapa yang dituduh melakukan korupsi? Jaksa Penuntut Umum (JPU) blak-blakan. Mengantongi bukti perselingkuhan mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL).
-
Apa isi pemberitaan yang menyebutkan Prabowo Subianto terlibat dugaan korupsi? Prabowo terlibat dugaan korupsi dan penyuapan senilai USD 55,4 juta menurut isi pemberitaan tersebut dalam pembelian pesawat jet tempur Mirage bekas dengan pemerintah Qatar. Uang ini disebut yang dijadikan modal Prabowo dalam melenggang ke pilpres 2014.
-
Apa yang ditemukan KPK terkait dugaan korupsi Bantuan Presiden? Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan adanya dugaan korupsi dalam bantuan Presiden saat penanganan Pandemi Covid-19 itu. "Kerugian sementara Rp125 miliar," kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardika, Rabu (26/6).