TII Nilai Pemilihan Capim KPK Seperti Lobi Siapa Mau Tunduk Pada Kepentingan Politik
"Ini sepertinya bukan cari pemimpin orang yang layak atau patut tapi lebih ke lobi siapa yang mau tunduk pada kepentingan politik, parlemen, sama pemerintah. Seperti dapat dilihat sebagai kontrak politik bagi kami. Jadi bagi kami SPT (uji kepatutan dan kelayakan) ini bermasalah juga," kata Peneliti TII, Alvin Nicola.
DPR RI telah memilih lima pimpinan KPK periode 2019-2023. Lima pimpinan KPK baru yaitu Firli Bahuri, Alexander Marwata, Nurul Ghufron, Nawawi Pomolango, dan Lili Pintauli Siregar.
Transparency International Indonesia (TII) menilai terpilihnya lima orang ini bukan karena sepenuhnya mereka memang layak. Melainkan, bisa tunduk pada kepentingan politik atau kekuasaan.
-
Apa yang diharapkan dari kolaborasi KPK dan Polri ini? Lebih lanjut, Sahroni tidak mau kerja sama ini tidak hanya sebatas formalitas belaka. Justru dirinya ingin segera ada tindakan konkret terkait pemberantasan korupsi “Tapi jangan sampai ini jadi sekedar formalitas belaka, ya. Dari kolaborasi ini, harus segera ada agenda besar pemberantasan korupsi. Harus ada tindakan konkret. Tunjukkan bahwa KPK-Polri benar-benar bersinergi berantas korupsi,” tambah Sahroni.
-
Siapa yang mengapresiasi kolaborasi KPK dan Polri? Terkait kegiatan ini, Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni turut mengapresiasi upaya meningkatkan sinergitas KPK dan Polri.
-
Siapa yang melaporkan Dewan Pengawas KPK ke Mabes Polri? Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) buka suara perihal Nurul Ghufron yang melaporkan Dewan Pengawas (Dewas) KPK ke Bareskrim Mabes Polri dengan dugaan pencemaran nama baik.
-
Dimana penggeledahan dilakukan oleh KPK? Kepala Bagian (Kabag) Pemberitaan KPK Ali Fikri menyebut penggeledahan kantor PT HK dilakukan di dua lokasi pada Senin 25 Maret 2024 kemarin. "Tim Penyidik, telah selesai melaksanakan penggeledahan di 2 lokasi yakni kantor pusat PT HK Persero dan dan PT HKR (anak usaha PT HK Persero)," kata Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (27/3).
-
Kapan KPK menahan Mulsunadi? "Untuk kebutuhan penyidikan tim penyidik melakukan penahanan MG untuk 20 hari pertama terhitung tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan 19 Agustus 2023
-
Apa yang disita KPK dari rumah kader PDIP di Jatim? Dia melanjutkan, di rumah Mahfud yang berada di perumahan Halim Perdana Kusuma telah disita dua handphone dan uang tunai pecahan Rp 20 ribu senilai Rp 300 juta rupiah
Peneliti TII, Alvin Nicola mengatakan dalam uji kepatutan dan kelayakan yang dilakukan Komisi III DPR, yang dicari bukan pemimpin yang layak dan patut. Tapi siapa yang mudah dilobi.
"Ini sepertinya bukan cari pemimpin orang yang layak atau patut tapi lebih ke lobi siapa yang mau tunduk pada kepentingan politik, parlemen, sama pemerintah. Seperti dapat dilihat sebagai kontrak politik bagi kami. Jadi bagi kami SPT (uji kepatutan dan kelayakan) ini bermasalah juga," jelasnya dihubungi merdeka.com, Jumat (13/9).
Alvin juga menilai lima nama yang diloloskan DPR adalah satu paket lengkap pelemahan KPK dan pemberantasan korupsi.
"Kami melihat lima nama yang diloloskan oleh DPR semalam tentu dengan proses yang panjang dari seleksi sebelumnya adalah satu paket lengkap pelemahan KPK dan juga pemberantasan korupsi secara umum. Jadi kami lihat lima orang yang memiliki rekam jejak buruk dan punya visi yang buruk juga terhadap KPK, ini jadi pintu awal mandeknya gerakan anti korupsi ke depan bagi kami," jelasnya.
Dia menambahkan, proses seleksi yang carut marut dan dikritik banyak pihak ini juga dapat menurunkan citra Indonesia di dunia internasional. Apalagi pemberantasan korupsi di negeri ini juga masih dianggap buruk.
"Jadi justru semakin menurunkan persepsi publik internasional bagi kita," ujarnya.
Hal yang juga disayangkan dari lima pimpinan baru ini adalah setuju revisi UU KPK. Dalam proses wawancara saat seleksi berlangsung, para pimpinan baru ini menyatakan sepakat dengan revisi. Seperti Nawawi Pomolango yang sepakat dengan pembatasan penyadapan oleh KPK dalam revisi UU ini.
"Justru kalau dilihat dari proses mereka wawancara kemarin mereka sih setuju semua. Dan sudah tanda tangan juga dengan teman teman di DPR. Kami menyayangkan juga bahwa setuju dengan pelemahan KPK," sesalnya.
Kendati publik kecewa dengan hasil pilihan DPR ini, Alvin berharap lima pimpinan baru ini bisa membangun kepercayaan publik terhadap kepemimpinan mereka di KPK, salah satunya dengan bersikap terbuka. Saat ini yang bisa dilakukan publik adalah mendesak lima pimpinan ini untuk bersikap terbuka dalam menjalankan kinerjanya.
"Perlu desakan publik untuk memastikan mereka bisa mau lebih terbuka," kata dia.
TII juga berharap Presiden Joko Widodo ke depan harus terbuka dalam proses seleksi capim KPK. Termasuk melibatkan publik secara lebih luas.
"Jadi mau mendengarkan apa sih masukan publik, apa yang perlu diperkuat di KPK dan lain sebagainya. Yang kedua kami sepertinya ingin mengkritik prosesnya yang cacat formil, proses seleksinya. Terutama masalah revisi UU. Jadi kami lihat dua hal tadi buka masukan publik sebesar-besarnya, sampai pelantikan pimpinan ataupun revisi UU KPK," pungkasnya.
Baca juga:
Reaksi Polri Terpilihnya Firli Bahuri sebagai Ketua KPK Baru
Satu Persatu Pejabat KPK Mundur Usai DPR Pilih Pimpinan Baru
Mengenal 5 Pimpinan Baru KPK yang Dipilih DPR
Irjen Firli jadi Ketua KPK, Polri Puji Seleksi di DPR Berjalan Akuntabel
Jokowi soal Saut Situmorang Mundur dari KPK: Itu Hak Setiap Orang
Kontroversi Irjen Firli, Ketua KPK Baru Pilihan DPR
Tanggapan Jokowi soal Irjen Firli Bahuri jadi Ketua KPK baru