Tim 9 nilai sikap diam Jokowi bikin konflik KPK-Polri melebar
Selain KPK, kini banyak lembaga yang mulai terseret kasus.
Anggota Tim Konsultatif Independen atau kerap disebut Tim 9, Imam Prasodjo menilai konflik akibat penyidikan kasus Komjen Budi Gunawan dan berbalik dengan kriminalisasi Abraham Samad serta Bambang Widjojanto belum menunjukkan tanda-tanda berakhir. Bahkan, ketegangan malah melebar akibat sikap diam Presiden Joko Widodo.
Menurut Imam, kenyataan terjadi saat ini jauh di luar perkiraannya. Apalagi beberapa lembaga negara mulai terseret pusaran kasus, seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia ikut-ikutan dilaporkan ke polisi.
"Ini yang kita enggak ingin. Upaya-upaya yang selama ini kita perjuangkan melebar ke mana-mana," kata Imam kepada awak media di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (13/3).
Imam malah memperingatkan Presiden Jokowi juga punya andil membuat masalah berlarut-larut. Dia mengaku tidak bisa diam melihat kenyataan sikap Presiden Jokowi.
"Kalau menurut saya tatarannya memang ada leadership di atas yang harus segera menentukan secara lebih decisive. Tapi ketika di atas itu enggak melakukan langkah-langkah yang lebih decisive, apa terus kemudian akan diam saja? Kan harus ada unsur di tengah maupun di bawah ikut menyelesaikan," ujar Imam.
Menurut hasil pembicaraan Tim Sembilan dengan pimpinan KPK hari ini, Imam memperingatkan Presiden Jokowi supaya masalah antarlembaga penegak hukum itu jangan mengarah kepada terancamnya hak-hak masyarakat dan demokrasi. Sebab menurut dia saban hari ketegangan baru malah bermunculan.
Apalagi Imam merasa situasi saat ini cukup rawan. Yakni dengan pelemahan Rupiah dan merambatnya harga-harga kebutuhan pokok. Dia khawatir hal ini bisa-bisa memicu reaksi keras dari masyarakat, ditambah dengan peliknya pertarungan lembaga penegak hukum.
"Negeri ini kan sedang berada di situasi rentan. Anda tahu sendiri yang terjadi pada situasi moneter kita, situasi rupiah, harga-harga barang yang sekarang mulai merambat. Kalau ini enggak kondusif, ini akan melebar kemana-mana. Karena tensinya enggak hanya sekadar dua lembaga, publik di luar ikut," lanjut Imam.