TNI bantah ada pasukan Garuda selundupkan senjata di Sudan
TNI bantah ada pasukan Garuda selundupkan senjata di Sudan. Menurut Kapuspen TNI Mayjen Wuryanto, tidak ada anggota kontingen Garuda yang meninggalkan Sudan. "Berita tersebut tidak benar," kata Mayjen Wuryanto di Mabes TNI, Senin (23/1).
Media Sudan, The Sudanese Media Centre, memberitakan pasukan militer Indonesia yang tergabung dalam tentara Misi Penjaga Perdamaian di Darfur (UNAMID) telah ditangkap di Bandara Al Fashir, Sudan Jumat (20/1) lalu.
Mereka ditangkap lantaran mencoba menyelundupkan senjata dan amunisi saat akan pulang ke Indonesia. Jumlahnya cukup banyak mulai senapan serbu, hingga pistol.
Mabes TNI membantah ada personel TNI yang terlibat kasus ini. Menurut Kapuspen TNI Mayjen Wuryanto, tidak ada anggota kontingen Garuda yang meninggalkan Sudan.
"Berita tersebut tidak benar," kata Mayjen Wuryanto di Mabes TNI, Senin (23/1).
Wuryanto menjelaskan Badan Intelijen Strategis TNI langsung mengecek begitu kabar tersebut kepada para komandan pasukan di sana. Mereka memastikan tak ada personel TNI terlibat.
"Semuanya menyatakan berita ini tidak benar. Satgas Unamid masih berada di Sudan hingga Maret 2017," kata Wuryanto.
Jenderal bintang dua ini menambahkan ada dua pasukan Indonesia yang berada di Sudan. Pertama adalah TNI, dan kedua Polri.
"Dari TNI itu Unamid atau United Nations African Mission In Darfur (Unamid) dan dari Kepolisian RI Satgas FPU atau Formed Police Unit," kata Wuryanto.
Setelah memastikan tak ada personel TNI yang terlibat, Mabes TNI menyerahkan kasus ini pada Kementerian Luar Negeri.
Baca juga:
Kemlu: Senjata selundupan di Sudan bukan milik pasukan Indonesia
Selundupkan senjata, pasukan perdamaian Indonesia ditangkap di Sudan
Kapolri berangkatkan 140 pasukan perdamaian ke Sudan
-
Bagaimana cara mengajukan keringanan PBB di Jakarta? Proses pengajuan keringanan PBB cukup mudah, antara lain:1. Akses laman pajakonline.jakarta.go.id: Semua proses pengajuan dilakukan secara online melalui laman ini.2. Siapkan dokumen persyaratan: Siapkan dokumen yang diperlukan sesuai dengan kategori Anda, seperti KTP, NPWP, laporan keuangan, atau surat keterangan dari instansi terkait. 3. Ajukan permohonan: Isi formulir permohonan secara lengkap dan benar, lalu unggah dokumen yang diperlukan.
-
Kenapa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan keringanan PBB? Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan keringanan PBB dengan tujuan untuk: Membantu masyarakat: Terutama bagi mereka yang mengalami kesulitan ekonomi. Meningkatkan kepatuhan wajib pajak: Dengan memberikan kemudahan, diharapkan semakin banyak wajib pajak yang taat membayar pajak. Mendukung pertumbuhan ekonomi: Keringanan pajak dapat mendorong aktivitas ekonomi dan investasi.
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.
-
Apa saja jenis keringanan PBB yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta? Pengurangan Pokok PBB di Jakarta merupakan kebijakan yang membantu meringankan beban Wajib Pajak yang memenuhi kriteria tertentu. "Kebijakan ini sejalan dengan komitmen pemerintah untuk menciptakan keadilan dan pemerataan dalam pemungutan pajak," ujar Morris dalam pernyataannya yang diterima, Selasa (30/7).Morris mengatakan kebijakan ini memberikan kesempatan bagi wajib pajak untuk mengurangi bahkan membebaskan beban pajak mereka. Namun tidak semua wajib pajak bisa menikmati keringanan ini. Ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi, antara lain: 1. Wajib pajak orang pribadi berpenghasilan rendah: Bagi Anda yang memiliki penghasilan terbatas dan merasa terbebani dengan kewajiban membayar PBB, pemerintah memberikan keringanan khusus.2. Wajib pajak badan yang mengalami kerugian: Perusahaan yang mengalami kerugian atau penurunan aset bersih pada tahun sebelumnya juga berhak mendapatkan keringanan.3. Wajib pajak yang objek pajaknya terdampak bencana: Jika properti mengalami kerusakan akibat bencana alam, kebakaran, atau peristiwa serupa, bisa mengajukan pengurangan PBB.
-
Apa yang diuji coba oleh Pemprov DKI Jakarta? Penjelasan Pemprov DKI Uji Coba TransJakarta Rute Kalideres-Bandara Soekarno Hatta Dikawal Patwal Selama uji coba dengan menggunakan Bus Metro TransJakarta dikawal dengan petugas Patwal hingga ada penutupan sementara di beberapa persimpangan Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono bersama jajaran Pemprov DKI Jakarta menjajal langsung TransJakarta menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang dimulai dari Terminal Kalideres.
-
Apa yang dimaksud dengan PBI BPJS? PBI BPJS merupakan bagian dari program pemerintah yang bertujuan untuk menanggung biaya iuran BPJS Kesehatan bagi individu atau kelompok yang memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan.