Tuntut kenaikan upah, ribuan guru honorer geruduk Gedung Sate

Tuntut kenaikan upah, ribuan guru honorer geruduk Gedung Sate. Kondisi kebanyakan guru honorer saat ini masih menyedihkan. Dengan gaji yang minim, mereka dipaksa menanggung beban pekerjaan sebanding dengan guru yang sudah berstatus PNS.

Sekitar seribuan guru turun ke jalan, longmarch dari Pusdai menuju Gedung Sate, Kota Bandung, Senin (31/10). Para tenaga honorer itu menuntut kesejahteraan kepada Gubernur Jabar Ahmad Heryawan, salah satunya upah yang harus berstandar upah minimum provinsi (UMP) atau UMK.

Menurut koordinator aksi Cecep Kurniadi, kondisi para tenaga honorer saat ini masih memprihatinkan. Banyak mereka yang dipekerjakan dengan upah minim. Padahal dari segi tugas para tenaga honorer ini hampir sama dengan guru berstatus PNS.

"Sehingga mereka ini memang harusnya layak memperoleh penghasilan sesuai nilai-nilai kemanusiaan," kata Cecep di sela demo di depan Gedung Sate yang merupakan kantor Ahmad Heryawan.

Dia juga menyampaikan masih banyak guru honorer yang memiliki golongan K2 atau berstatus sebagai calon PNS yang belum juga terangkat statusnya. "Padahal mereka sudah sangat layak mendapatkan perubahan identitas," ungkapnya.

Mengutip Pancasila, sila kedua yang berisikan kemanusiaan yang adil dan beradab lalu sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, serta Undang-Undang guru dan dosen yang tercantum dalam nomor 14 tahun 2015, mereka kemudian mendesak Pemprov Jabar untuk mengalokasikan dana di anggaran murni APBD 2017 untuk para honorer.

"Ini agar bisa berstandar UMK dan UMP bagi seluruh tenaga honorer yang ada di lingkungan Jawa Barat," terangnya.

Selain itu mereka juga meminta kepada Pemprov Jabar untuk mengajukan penambahan kuota program tunjangan intensif dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. "Kami juga meminta pada pemerintah, meminta jaminan kesehatan bagi honorer se-Jawa Barat," ucapnya.

Terakhir yakni meminta kepada pemerintah bagi honorer negeri yang belum memiliki NUPTK dan belum sertifikasi, supaya diberikan SK penetapan dari kepala daerah dan kepala dinas kabupaten/kota untuk legalitas operator sekolah.

Dalam aksi damainya, guru yang menutup Jalan Diponegoro (depan Gedung Sate) mengusung beberapa spanduk, di antaranya bertuliskan 'Kami seluruh honorer Jawa Barat menuntut kesejahteraan yang seadil-adilnya dan penghidupan layak', 'Bapak Gubernur Jabar yang terhormat kami Honorer minta disejahterakan'.

Aksi tersebut mendapatkan pengawalan ratusan kepolisian. Mereka dengan identitas pakaian masing-masing berorasi secara bergiliran menyampaikan aspirasinya lewat pengeras suara.