Usai konflik, pemerintah segera revitalisasi Keraton Surakarta
Wali Kota Solo FX Hadi Rudyatmo mengatakan, untuk mempercepat proses revitalisasi, pemerintah segera membentuk tim asistensi. Tim tersebut akan melibatkan Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres), Menteri Dalam Negeri), Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Pariwisata, gubernur dan wali kota.
Konflik internal di Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat kini hampir tak terdengar lagi usai upacara adat Tingalan Dalem Jumenengan ke-13 beberapa waktu lalu. Setelah mereda, revitalisasi segera bisa dilakukan di salah satu keraton peninggalan dinasti Mataram Islam tersebut.
Wali Kota Solo FX Hadi Rudyatmo mengatakan, untuk mempercepat proses revitalisasi, pemerintah harus segera membentuk tim asistensi. Tim tersebut akan melibatkan Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres), Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Menteri Pariwisata, gubernur dan wali kota serta keluarga keraton.
"Perwakilan Keraton Kasunanan Surakarta di antaranya KGPH Panembahan Agung Tedjowulan, KGPH Benowo, ditambah pemerhati cagar budaya Nina Akbar Tandjung," ujar Rudy sapaan akrabnya kepada wartawan, Jumat (12/5).
Rudy menjelaskan, tim asistensi akan bekerja di bawah koordinator Watimpres sebagai penanggungjawab. Pada tahap awal, mereka ditugaskan untuk membentuk badan pengelolaan Keraton dalam waktu 3 bulan ini.
Ia menambahkan, pembentukan tim asistensi tersebut merupakan hasil rapat koordinasi keraton di Jakarta yang dipimpin Watimpres Subagiyo HS. Tim akan mendampingi Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningat untuk membentuk badan pengelola dan mempercepat revitalisasi kawasan cagar budaya.
"Jadi tim ini nanti hanya fokus pada fisik bangunan dan tidak ikut campur masalah budaya dan internal keraton," jelasnya.
Rudy menilai revitalisasi mendesak dilakukan. Nantinya revitalisasi kawasan cagar budaya tersebut akan dikerjakan secara keroyokan oleh pemerintah pusat, provinsi dan Pemkot Solo.
"Sumber anggarannya dari beberapa kementerian. Revitalisasi Museum Keraton akan dikerjakan Kemendikbud, sedangkan fasad bangunan Keraton dikerjakan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PU-PERA). Kemudian, Kementerian Pariwisata berkaitan dengan promosi pariwisatanya," terang Rudy.
Baca juga:
Mau damai, Lembaga Dewan Adat cabut laporan perusakan pagar keraton
Polisi segera gelar perkara kasus pemalsuan gelar Keraton Surakarta
Raja Surakarta bantah kurung putrinya dan larang bertemu anak
Plt Raja Keraton Surakarta: Saya bukan anggota Lembaga Dewan Adat
Usai jumenengan, keluarga Keraton Surakarta kembali berseteru
Wakil Wali Kota Malang dianugerahi gelar KRT dari Keraton Surakarta
Mengintip upacara adat Tingalan Jumenengan Paku Buwono XIII
-
Kapan Keraton Surakarta dibangun? Keraton ini didirikan oleh Susuhunan Pakubuwono II sebagai pengganti Keraton Kartasura yang hancur karena adanya peristiwa Geger Pecinan pada tahun 1743.
-
Kapan Kirab Kebo Bule di Surakarta diadakan? Surakarta memiliki tradisi pada perayaan malam 1 Suro atau bisa disebut malam tahun baru Hijriah.
-
Apa fungsi lorong supit urang di Keraton Surakarta? Sebelum masuk ke ruas jalan tersebut, terdapat gerbang dengan bagian atas berupa plengkung besi. Di gerbang tersebut tertulis "Kori Patjikerran" yang lengkap dengan tulisan aksara Jawa di atasnya. Kini lorong supit urang menjadi rute favorit wisatawan yang akan berkunjung ke Keraton Surakarta. Tak jarang mereka menyusuri lorong tersebut dengan berjalan kaki.
-
Dimana letak lorong supit urang di Keraton Surakarta? Sebelum memasuki area Keraton Surakarta, pengunjung akan melintasi sebuah lorong yang kanan kirinya diapit tembok tinggi.
-
Siapa saja yang mendapat gelar kehormatan dari Keraton Surakarta? Sebelum Paula, ada beberapa artis Tanah Air yang juga turut mendapat gelar spesial dari Keraton Surakarta. Gelar ini hanya diberikan kepada tokoh-tokoh yang dinilai mampu melestarikan budaya dan mampu menjaga keberagaman.
-
Kapan revitalisasi Keraton Surakarta dimulai? Proses revitalisasi Keraton Surakarta yang rencananya menggunakan dana hibah dari pemerintah Uni Emirat Arab (UEA) akan dimulai pada September 2023.