UU Ciptaker, PKS Sebut Perubahan Frasa Paling Banyak di Aturan Pesangon
Sedangkan, jika dilihat pada pada UU Ketenagakerjaan No 13 tahun 2003 pasal 156, pemberian pesangon tertulis dengan frasa paling sedikit. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menilai, perubahan frasa paling banyak tersebut membuat buruh pada posisi lemah.
Undang-Undang (UU) Cipta Kerja Bab IV Ketenagakerjaan di bagian Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan pemberian pesangon menjadi sorotan. Pada Pasal 156, pemberian pesangon tertulis dengan frasa paling banyak.
Sedangkan, jika dilihat pada pada UU Ketenagakerjaan No 13 tahun 2003 pasal 156, pemberian pesangon tertulis dengan frasa paling sedikit. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menilai, perubahan frasa paling banyak tersebut membuat buruh pada posisi lemah.
-
Apa saja jenis PPKS yang ditemukan di Jakarta? Contoh PPKS yang dijangkau adalah manusia gerobak, manusia silver, pengemis, dan badut.
-
Apa yang diuji coba oleh Pemprov DKI Jakarta? Penjelasan Pemprov DKI Uji Coba TransJakarta Rute Kalideres-Bandara Soekarno Hatta Dikawal Patwal Selama uji coba dengan menggunakan Bus Metro TransJakarta dikawal dengan petugas Patwal hingga ada penutupan sementara di beberapa persimpangan Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono bersama jajaran Pemprov DKI Jakarta menjajal langsung TransJakarta menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang dimulai dari Terminal Kalideres.
-
Apa yang dilakukan KPU Jakarta Utara terkait surat suara DPRD DKI Jakarta untuk Pemilu 2024? KPU Jakarta Utara mulai melakukan proses pelipatan suarat suara DPRD Provinsi Jakarta yang melibatkan puluhan pekerja dari kalangan warga sekitar. KPU setempat mulai melakukan proses penyortiran dan pelipatan surat suara secara bertahap.
-
Kapan kelima RUU Kerja Sama Pertahanan ini akan disahkan? Komisi I DPR dan pemerintah menyepakati membawa lima Rancangan Undang-Undang (RUU) Kerja Sama Bidang Pertahanan ke rapat paripurna terdekat untuk disahkan menjadi Undang-undang.
-
Kapan kelas BPJS dihapus? Sehingga, Rizzky memastikan besaran iuran sekarang masih tetap sama dengan apa yang sudah berlaku selama ini."Untuk iuran masih tetap, karena tidak ada penghapusan kelas otomatis untuk iuran, ini masih mengacu kepada Perpres yang masih berlaku yaitu Perpres 64 tahun 2020 jadi masih ada kelas dan iuran masih sama," kata Irsan di kantor Kemenkes, Jakarta, Rabu (15/5).
-
Apa tugas utama PPK? Tugas utama PPK adalah mengatur dan mengawasi proses pemilihan di tingkat kecamatan. PPK bertanggung jawab untuk melakukan pemutakhiran data pemilih, melakukan pendataan pemilih, menetapkan atau membuat daftar pemilih tetap, serta mengatur tempat dan waktu pelaksanaan pemilihan.
"Itu yang menjadi concern PKS. Penggunaan diksi paling banyak, itupun sudah turun dari 32 menjadi 25 kali gaji, dapat membuat buruh berada pada posisi yang lemah dalam mendapatkan haknya," kata Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera, Kamis (8/10).
Menurutnya, UU ini jelas berpihak pada pemodal dengan mengorbankan hak buruh. Dia bilang, logikanya terbalik bila UU Cipta Kerja agar dapat menerima lebih banyak tenaga kerja.
"Bagaimana bisa menjaga hak 45 juta pekerja yang belum terserap jika 3 juta yang terserap tidak dapat dijaga haknya. PKS tegas menolak Omnibus Law," jelasnya.
Mestinya, kata dia, pemerintah dan DPR mencari titik tengah dengan mendengar suara buruh. Dia bilang, selama ini buruh mendapat porsi terkecil dari proporsi total keuntungan perusahaan.
"Padahal konstitusi menegaskan tugas negara memajukan kesejahteraan umum," tandas anggota DPR RI itu.
Selain itu, Mardani menambahkan, saat ini PKS belum mendapat draft salinan final UU Cipta Kerja yang baru disahkan pada Senin (5/10) lalu.
"Saya cek ke staf yang di DPR tidak ada salinan," tandasnya.
(mdk/eko)