Wabup Jember Pimpin Aksi Mosi Tak Percaya pada Bupati Faida di Kantor Pemda

Bupati Jember, dr Faida mendapat mosi tidak percaya dari ratusan pejabat Pemkab Jember. Mosi dipimpin langsung Wakil Bupati, Abdul Muqit Arief dan Sekretaris Daerah (Sekda), Mirfano pada Rabu (30/12) pagi.

2020-12-30 11:20:30

Bupati Jember, dr Faida mendapat mosi tidak percaya dari ratusan pejabat Pemkab Jember. Mosi dipimpin langsung Wakil Bupati, Abdul Muqit Arief dan Sekretaris Daerah (Sekda), Mirfano pada Rabu (30/12) pagi.

Aksi dilakukan saat apel yang digelar di kantor Pemkab Jember. Hal ini bersamaan dengan kedatangan Gubernur Jatim, Khofifah ke Jember hari ini.



Selain menyampaikan pernyataan sikap tidak percaya atas kepemimpinan bupati Faida. Mereka juga menolak semua kebijakan Bupati Faida yang dianggap bertentangan dengan peraturan perundangan. Kebijakan tersebut yakni mencopot belasan Pejabat Pemkab Jember, mulai dari Sekda, Kepala Dinas hingga Kepala Bagian Pemkab.



Mereka juga meminta Presiden Jokowi untuk mencabut kewenangan bupati Jember, dr Faida selaku pejabat pembina kepegawaian, sebagaimana diatur dalam PP No 17 Tahun 2020. 



"Kami berharap agar ada arahan langsung dari gubernur dan mendagri, bahkan juga presiden. Agar kondisi yang terjadi di Jember ini tidak berkelanjutan," tutur Wabup Muqit saat di wawancarai usai pembacaan mosi.

Muqit tidak banyak berkomentar karena sudah ditunggu oleh Sekda Provinsi Jatim yang datang ke Jember hari ini.

Dalam kesempatan yang sama, Sekda Mirfano menyatakan, pembacaan mosi tidak percaya ini merupakan spontanitas dari para pejabat Pemkab Jember. Pemicu terakhir, adalah pembebasatugasan dan pencopotan belasan pejabat Pemkab, termasuk Sekda Mirfano, yang ditandatangani oleh Faida pada Selasa (29/12) kemarin. 



"Kami sudah lelah dihadapkan dengan pelanggaran-pelanggaran aturan. Sehingga puncaknya hari ini," papar Mirfano.

©2020 Merdeka.com/Muhammad Permana

Mengacu pada surat edaran Mendagri yang dikeluarkan jelang Pilkada 2020, para petahana sebenarnya dilarang melakukan mutasi pejabat hingga ada pelantikan kepala daerah yang baru.

"Hari ini, kami koordinasi langsung dengan Sekdaprov, sudah diatur pertemuannya di Bakorwil (Badan Koordinasi Wilayah Pemprov). Kami menolak SK Bupati yang melanggar aturan Mendagri," tegas Mirfano.

Pantauan merdeka.com, apel diikuti puluhan pejabat Pemkab Jember di Aula Kantor Pemkab Jember, dengan protokol kesehatan. Penandatanganan mosi tidak percaya selanjutnya akan dilakukan secara bergilir kepada pejabat yang tidak hadir karena menyesuaikan dengan prokes.

Dalam absensi yang dilihat merdeka.com, terdapat sekitar 300 pejabat yang menandatangani mosi tidak percaya kepada Faida.

Sejumlah pejabat penting yang selama ini dikenal dekat dengan Faida dan ditunjuk menjadi Plt menggantikan pejabat yang dicopot, tidak tampak hadir. 

Pada saat yang sama, bupati Jember, dr Faida sedang akan menyambut kedatangan gubernur Khofifah. 

Faida dinyatakan kalah dalam Pilkada Jember pada 9 Desember 2020 lalu. Penggantinya akan dilantik pada awal Februari 2021 mendatang.




Sejumlah Pejabat Dicopot

Diberitakan sebelumnya, kontroversi kembali disulut oleh Bupati Jember, dr Faida. Sejumlah pejabat di lingkungan Pemkab Jember dikabarkan diganti oleh Faida dengan pejabat lain yang berstatus Pelaksana Tugas (Plt).

Langkah itu dilakukan Faida pasca kalah dalam Pilkada Serentak pada 9 Desember 2020 lalu. Salah satu pejabat yang kabarnya diganti adalah Sekretaris Daerah (Sekda) Jember, Mirfano.
Saat dikonfirmasi, Mirfano membenarkan kabar tersebut, meski ia belum lihat langsung SK pergantiannya.

"Ya benar, tadi malam saya di WA ibu (Bupati). Isinya, akan ada SK untuk Pak Mir (Mirfano). Tapi saya juga belum lihat pasti SK-nya seperti apa, dijadikan apa," tutur Mirfano saat dikonfirmasi pada Rabu (30/12) pagi.

Selain Mirfano, terdapat sejumlah pejabat lain setingkat Kepala Dinas, yang diganti oleh bupati Faida. Saat ini, Mirfano sedang mendata siapa saja yang diganti tersebut.

"Sejauh sudah ada lebih dari lima pejabat yang diganti. Cuma saya belum lihat langsung SK-nya, hanya dilapori dari WhatsApp Grup," tutur ASN tertinggi di Pemkab Jember ini.

Hasil pendataan ini, nantinya akan dilaporkan langsung oleh Mirfano bersama Wakil Bupati, Abdul Muqit Arief, kepada Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa.

Kebetulan, Rabu (30/12) ini, Khofifah dijadwalkan mengunjungi Jember untuk meresmikan rumah sakit khusus penanganan Covid-19. Khofifah datang ke Jember bersama dengan Kapolda Jatim dan Pangdam V/Brawijaya.

Sesuai aturan yang berlaku, lanjut Mirfano, pergantian Sekda untuk tingkat kabupaten/kota, semestinya harus mendapat persetujuan dari gubernur. Namun, ia belum mengetahui, apakah pencopotan dirinya itu sudah mendapat persetujuan dari gubernur.

"Karena itu, hari ini akan kita laporkan langsung kepada gubernur. Saya akan menghadap bersama Pak Wabup," papar Mirfano.

Dari informasi yang dihimpun merdeka.com, total terdapat 13 pejabat Pemkab Jember yang diganti oleh Faida dengan pejabat lain dengan status Plt. Selain Sekda, semua pejabat yang diganti adalah Kepala Dinas dan Kepala Bagian di kantor Pemkab Jember.

Yang menarik, salah satu pejabat yang diganti Eko Heru Sunarso, yang dibebastugaskan dari jabatannya sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Kepala DPMD). Dalam surat yang ditandatangani bupati Faida pada 29 Desember 2020 itu tertera jelas, alasan Faida mencopot Eko Heru Sunarso. Yakni karena memberikan wawancara yang dimuat di 2 media online.

Isi pernyataan Heru di dua berita tersebut seputar kebijakan Satu Desa Satu Dosen (SDSD) yang sebelumnya menuai kritik dari DPRD Jember.

Pernyataan Heru dalam berita tersebut, dikabarkan membuat Faida tidak berkenan sehingga dianggap melanggar disiplin pegawai.

Hingga berita ini diturunkan, bupati Jember, dr Faida yang dikonfirmasi oleh merdeka.com, belum merespon.

(mdk/rnd)