Wali Kota Dzulmi Eldin Kena OTT KPK, Pemkot Medan Siapkan Bantuan Hukum
"(Pemkot Medan) sedang membangun komunikasi dengan Pak Wali (Dzulmi Eldin) bagaimana pembelaan hukum ke depannya," ujar Wakil Wali Kota Medan, Akhyar Nasution
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Wali Kota Medan, Tengku Dzulmi Eldin, sebagai tersangka kasus dugaan suap dan menahannya. Pemkot Medan tengah berkoordinasi untuk menyiapkan bantuan hukum untuknya.
"(Pemkot Medan) sedang membangun komunikasi dengan Pak Wali (Dzulmi Eldin) bagaimana pembelaan hukum ke depannya," ujar Wakil Wali Kota Medan, Akhyar Nasution, Kamis (17/10).
-
Siapa yang meminta KPK untuk mengusut dugaan pembocoran informasi OTT? Mengomentari hal ini, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni, menyebut jika pihaknya mendukung penuh KPK untuk mengungkap indikasi tersebut.
-
Apa yang jadi dugaan kasus KPK? Pemeriksaan atas dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN Bupati Sidoarji Ahmad Muhdlor Ali diperiksa KPK terkait kasus dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN di lingkungan BPPD Pemkab Sidoarjo.
-
Apa yang ditemukan oleh KPK di kantor PT Hutama Karya? Penyidik, kata Ali, mendapatkan sejumlah dokumen terkait pengadaan yang diduga berhubungan dengan korupsi PT HK. "Temuan dokumen tersebut diantaranya berisi item-item pengadaan yang didug dilakukan secara melawan hukum," kata Ali.
-
Kapan Ganjar Pranowo berencana menerapkan KTP Sakti? Oleh karena itu, saat terpilih menjadi Presiden Ganjar langsung menerapkan KTP Sakti ini.“Sebenarnya awal dari KTP elektronik dibuat. Maka tugas kita dan saya mengkonsolidasikan agar rakyat jauh lebih mudah menggunakan identitas tunggalnya,” tutup Ganjar.
-
Dimana penggeledahan dilakukan oleh KPK? Kepala Bagian (Kabag) Pemberitaan KPK Ali Fikri menyebut penggeledahan kantor PT HK dilakukan di dua lokasi pada Senin 25 Maret 2024 kemarin. "Tim Penyidik, telah selesai melaksanakan penggeledahan di 2 lokasi yakni kantor pusat PT HK Persero dan dan PT HKR (anak usaha PT HK Persero)," kata Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (27/3).
-
Apa yang dilakukan oleh Wali Kota Semarang setelah kantornya digeledah KPK? Dalam kesempatan itu, ia menegaskan tidak ke mana-mana usai penggeledahan kantornya oleh KPK. Menanggapi penggeledahan itu, ia mengatakan pihaknya mengikuti prosedur yang sedang ditetapkan. “Saya ada di sini dan tidak ke mana-mana. Alhamdulillah sampai saat ini saya baik-baik dan mengikuti saja prosedur yang sedang dilaksanakan,” ujar Ita dikutip dari ANTARA.
Akhyar memastikan pelayanan dan aktivitas pegawai di Pemkot Medan berjalan normal. Sejauh ini belum ada kendala.
Soal kemungkinan sejumlah pejabat juga akan diperiksa terkait kasus ini, dia meminta semua pihak kooperatif. “Berikan keterangan apa adanya kepada KPK supaya tidak menyulitkan penyelidikan," sebutnya.
Terpisah, Sekretaris Daerah Kota Medan Wirya Al Rahman menyatakan Pemkot Medan akan membantu KPK untuk mencari tahu keberadaan buronan AND yang kabur saat disergap KPK dalam OTT di Medan, Selasa (15/10).
"Sudah ditangani penegak hukum ya. Kalau kami tahu, kami akan beritahu penegak hukum di mana keberadaannya," kata Wirya.
KPK menyatakan AND nyaris menabrak petugas KPK dan berhasil lolos. Saat itu dia diketahui sedang membawa setoran Rp50 juta dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Isa Anshari untuk Dzulmi Eldin.
Seperti diberitakan, Wali Kota Medan Dzulmi Eldin ditangkap KPK dalam dugaan penerimaan upeti dari para pejabat. Dia telah diterapkan sebagai tersangka dan ditahan.
Baca juga:
KPK Jebloskan Walkot Medan Dzulmi Eldin ke Rutan Guntur
Dzulmi Eldin Minta Setoran ke Kadis buat Tutupi Dinas ke Jepang Senilai Rp800 Juta
Jadi Tersangka, Wali Kota Medan Biayai Keluarga ke Jepang Pakai Uang Suap
VIDEO: Wali Kota Medan Ditangkap KPK, Wakilnya Tak Tahu Kasusnya
Walkot Medan Kena OTT, Ini Daftar Kepala Daerah di Sumut yang Tersangkut Korupsi