YLBHI sambut positif sikap Jokowi usut tuntas tragedi 65
Pemerintah juga diminta untuk mencari langkah konkrit terhadap para korban.
Guna mencari kebenaran sejarah mengenai pembantaian massal yang terjadi di Indonesia pascatragedi 1965, Presiden Jokowi telah menginstruksikan Menko Polhukam Luhut Pandjaitan, untuk mencari kebenaran dan fakta mengenai sejarah kelam bangsa Indonesia tersebut.
Hal itu ditindaklanjuti Luhut dengan meminta LSM maupun pihak lainnya, untuk memberitahu kepada pemerintah jika mengetahui adanya dugaan kuburan massal korban 65 guna dicari tahu kebenarannya.
Wakil Ketua YLBHI Gatot Rianto menyambut baik inisiatif pemerintah tersebut. Dirinya berharap hal ini bisa menjadi awal bagi pemerintah, untuk belajar mendengar segala keluhan sebagian warga negaranya terkait tragedi 1965 tersebut.
"Respons Pak Jokowi terkait hal ini patut diapresiasi. Mudah-mudahan ini menjadi preseden baik di mana pemerintah Indonesia akan secara terbuka menerima dan menindaklanjuti laporan warga negaranya terkait hal tersebut," ujar Gatot di kantor YLBHI, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Selasa (26/4).
Gatot mengatakan, apabila nantinya benar ditemukan sedemikian banyak fakta yang membuktikan bahwa memang ada pembantaian massal pasca tragedi 65, maka dalam hal ini negara harus mengambil sikap dan langkah-langkah konkrit guna menyelesaikan masalah tersebut.
Walaupun mungkin permintaan maaf kepada para korban dan penyintas tragedi 65 itu dianggap berlebihan bagi negara, lanjut Gatot, setidaknya ada bentuk atau cara lain yang bisa dilakukan pemerintah, guna mengakhiri dampak buruk yang berkepanjangan bagi para korban selama ini.
"Permintaan maaf ini kan muncul dari para korban yang sekian lama mengalami derita akibat adanya diskriminasi pascatragedi 65 tersebut. Tapi kalau dalam sudut pandang negara hal ini dianggap berlebihan, pemerintah tetap harus mengambil langkah penyelesaian," ujar Gatot.
"Bentuknya seperti apa kan bisa saja berupa penyataan menyesal yang mendalam dan sebesar-besarnya. Tidak selalu harus dengan kalimat permintaan maaf. Yang penting ada niat, upaya dan penyelesaian yang konkrit dari pemerintah terhadap masalah ini," pungkasnya.
Baca juga:
Pemerintah jangan cari-cari alasan buat minta maaf ke korban 65
Fahri Hamzah minta Jokowi jadi aktor rekonsiliasi tragedi '65
Ini bukti ada kuburan massal korban tragedi 65
Tidak ada kuburan massal korban 65, alasan pemerintah tak minta maaf
Presiden Jokowi minta Luhut cari kuburan massal korban tragedi 65
-
Apa tujuan utama dari peristiwa G30S PKI? Terdapat latar belakang dan tujuan tertentu yang berada di balik sejarah G30S PKI yang kelam ini. G30S PKI dilakukan bertujuan untuk menggulingkan pemerintahan saat itu.
-
Siapa yang memimpin PKI saat peristiwa G30S PKI terjadi? Di mana peristiwa ini dilancarkan oleh PKI yang saat itu dipimpin Dipa Nusantara (DN) Aidit dan Pasukan Cakrabirawa di bawah kendali Letnan Kolonel Untung Syamsuri.
-
Kapan peristiwa G30S PKI terjadi? Sesuai Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 28 Tahun 1975, G30S PKI adalah peristiwa pengkhianatan atau pemberontakan yang dilancarkan oleh Partai Komunis Indonesia (PKI) dan atau pengikut-pengikutnya terhadap Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 30 September 1965, termasuk gerakan atau kegiatan persiapan serta gerakan kegiatan lanjutannya.
-
Bagaimana cara para pelaku G30S PKI melakukan upaya penggulingan pemerintahan? Gerakan ini pada awalnya hanya mengincar Perwira Tinggi dan Dewan Jenderal dengan menculik mereka untuk dibawa serta disekap di Lubang Buaya. Akan tetapi dalam pelaksanaanya, 3 orang langsung dibunuh di tempat.
-
Kapan peristiwa G30S/PKI terjadi? Tanggal 30 September sampai awal 1 Oktober 1965, menjadi salah satu hari paling kelam bagi bangsa Indonesia.
-
Mengapa G30S PKI menjadi salah satu peristiwa kelam dalam sejarah Indonesia? Bagaimana tidak, G30S PKI dikenal sebagai salah satu upaya penghianatan besar yang pernah terjadi di Indonesia.