Ade Komarudin: Penyelenggara Munas adalah DPP
Partai bukan milik orang per orang tapi milik bersama. Jadi kita serahkan ke mekanisme yang ada yaitu sesuai AD/ART.
Golkar kubu Agung Laksono menyambut baik wacana menyelenggarakan musyawarah nasional luar biasa (munaslub) yang keputusannya akan dibahas dalam rapat pimpinan nasional kubu Aburizal Bakrie. Dengan syarat, Munaslub menyertakan tim transisi sebagai penyelenggara.
Ade Komarudin, politikus Golkar kubu Aburizal Bakrie mengatakan, yang berhak menyelenggarakan Munaslub adalah DPP hasil Munas Bali. Hal ini, kata dia tertuang dalam AD/ART Partai Golkar.
"Kita serahkan ke DPP sesuai AD/ART. Penyelenggara Munas adalah DPP," kata Ade Komarudin di JCC, Jakarta, Senin (25/1).
Menurut politikus yang baru saja menjabat sebagai Ketua DPR ini, permintaan Agung Laksono untuk mengakomodir tim transisi harus dibicarakan. Sebab partai bukanlah milik perorangan.
"Untuk hal itu sebaiknya kita duduk bersama. Partai bukan milik orang per orang tapi milik bersama. Jadi kita serahkan ke mekanisme yang ada yaitu sesuai AD/ART dan peraturan yang ada," jelas pria yang akrab disapa Akom ini.
Sebelumnya, Ketua Umum DPP Golkar hasil Munas Ancol, Agung Laksono bersikeras agar Munaslub harus menyertakan tim transisi yang telah dibentuk Mahkamah Partai Golkar (MPG).
"Kami tidak percaya Munaslub. Lebih baik melalui tim transisi yang obyektif. Kalau tidak, ada niat macam-macam yang ikut. Sehingga kita hasilkan keputusan yang betul-betul berdasarkan AD/ART," ketika dihubungi awak media di Jakarta, Senin (25/1).
"Pokoknya kami di sini mendorong munas secepatnya dilakukan sesuai putusan MPG yaitu melalui tim transisi," imbuh dia.
Rapat perdana tim transisi diketahui sudah dilakukan dua hari lalu dan dijadwalkan ada rapat berikutnya. Menurut dia, jika kubu Ical bersikukuh tidak menyertakan tim transisi maka Munaslub tidak diakui oleh pihaknya.
"Kalau tetap dilaksanakan Munaslub ya kami tidak mengakui," tukas dia.
Pendapat yang sama diutarakan Ketua DPP Bidang Komunikasi dia Penggalangan Opini kubu Agung, Leo Nababan. Menurutnya, Munaslub harus dilaksanakan dengan jujur sesuai keputusan MPG.
"Jangan menafikan seolah tidak ada orang lain. Harus koordinasi dengan tim transisi agar tidak sepihak saja," tandas Leo ketika dihubungi merdeka.com.
Baca juga:
Ini syarat Ketum Golkar agar tidak timbul perpecahan versi JK
Golkar sebut kehadiran JK tegaskan rapimnas sah secara hukum
Hadiri penutupan rapimnas, JK yakin Golkar gelar munaslub
Soal Golkar, Menkum HAM Yasonna sebut tunggu hasil Munas bersama
Agung sindir perluas kewenangan Wantim buat kepentingan bisnis Ical
Agung yakin Pemerintah datang Rapimnas bukan pengakuan buat Ical
Agung Laksono desak Ical masukkan tim transisi di Munaslub Golkar
-
Bagaimana Golkar merespon wacana Ridwan Kamil maju di Pilkada Jakarta? Golkar merespons wacana Ridwan Kamil bersedia maju di Pilkada DKI Jakarta karena berasumsi eks Gubernur Jakarta Anies Baswedan tidak akan maju lagi sebagai calon gubernur. Saat itu, Anies merupakan capres yang berkontestasi di Pilpres 2024. Oleh karena itu, Golkar memberikan penugasan kepada Ridwan Kamil untuk maju di Jakarta dan Jawa Barat.
-
Di mana kemacetan parah di Jakarta sering terjadi? Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Rani Mauliani menerangkan, kemacetan parah di beberapa titik di Jakarta kerap terjadi pada jam berangkat dan pulang kerja.
-
Kapan Partai Golkar didirikan? Partai Golkar bermula dengan berdirinya Sekber Golkar di masa-masa akhir pemerintahan Presiden Soekarno. Tepatnya tahun 1964 oleh Angkatan Darat digunakan untuk menandingi pengaruh Partai Komunis Indonesia dalam kehidupan politik.
-
Apa fungsi utama Gedung Kesenian Jakarta saat ini? Saat ini, gedung tersebut masih aktif digunakan sebagai lokasi pertunjukkan seni khas nusantara maupun luar negara.
-
Kenapa Golkar belum memutuskan untuk mendukung Ridwan Kamil maju di Pilkada Jakarta? Oleh sebab itu, Doli mengatakan alasan itu yang membuat Golkar belum memutuskan nasib Ridwan Kamil. Pengumuman baru akan dilakukan akhir Juli atau awal Agustus mendatang. “Kesepakatan antara Pak Airlangga dengan pimpinan partai politik lain kita tunggu sampai akhir Juli atau awal Agustus,” kata Doli.
-
Bagaimana Golkar memandang peluang Anies maju di Pilkada DKI? "Jadi, karena itu bagi kami prinsipnya siapapun ya punya hak untuk menjadi calon kepala daerah, tapi tentu dukungan partai politik ini menjadi sangat penting karena itu menjadi prasyarat yang harus dipastikan bahwa seseorang bisa mencalonkan diri karena ada dukungan dari partai politik," imbuh Ace.