Adu Solusi 3 Capres: Pelayanan Kesehatan Tanpa Diskriminasi, Siapa yang Terbaik?

Sebanyak 262 juta atau 94 persen dari total penduduk Indonesia telah terdaftar sebagai penerima layanan kesehatan yang difasilitasi pemerintah melalui BPJS. Namun di balik besarnya angka kepesertaan itu, terdapat persoalan serius yang belum sepenuhnya terselesaikan, yaitu ketidakadilan.

Bagaimana mendekatkan akses layanan kesehatan untuk pasien yang berada di pelosok desa selayaknya di perkotaan. Lantaran bagi pasien di pelosok tentu membutuhkan effort lebih untuk mendapatkan layanan kesehatan. Dan juga bagaimana menciptakan keadilan layanan kesehatan antara pasien yang ditanggung pemerintah dengan pasien mandiri.

Data Kementerian Kesehatan mencatat, di tahun 2021 jumlah puskesmas mencapai 10.292. Dari jumlah ini, tersaring bahwa akses masyarakat di provinsi Papua Barat terhadap fasilitas pelayanan kesehatan primer masih belum ideal dan berada di daftar paling bawah, angkanya 0,29.

BPJS yang dikelola pemerintah juga masih terdapat banyak persoalan. Masalah keadilan layanan kesehatan paling banyak dikeluhkan adalah diskriminasi pelayanan pasien BPJS Kesehatan dan umum.

Lembaga advokasi BPJS Watch mengungkapkan, sepanjang 2022 terdapat 109 kasus diskriminasi yang dialami pasien BPJS terkait pemberian obat, re-admisi, dan kepesertaan yang dinonaktifkan.

Capres nomor urut 1, Anies Baswedan memaparkan bagaimana solusinya untuk menghadirkan pelayanan kesehatan yang berkeadilan untuk seluruh masyarakat. Anies menekankan pentingnya akses pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat. Serta menekankan pentingnya tiga peran fasilitas kesehatan.

"Yang penting begini, akses untuk semua. Memastikan bahwa fasilitas kesehatan masyarakat itu bisa menjalankan tiga peran," kata Anies ditemui di Gedung Juang, Jakarta, Jumat (17/11).

Pelayanan kesehatan perlu memenuhi tiga peran, yaitu promotif, preventif dan kuratif. Selama ini peran promotif dan preventif belum digencarkan.

"Peran promotif, peran preventif dan peran kuratif. Nah kebanyakan selama ini kita menjalankan yang ketiga, kuratif. promotif dan preventif itu harus didorong lebih jauh," kata Anies.

Berikutnya, Anies ingin Puskesmas tidak hanya mewadahi pelayanan kesehatan jasmani saja. Perlu juga Puskesmas melayani pelayanan kesehatan mental supaya lengkap.

"Yang kedua, Puskesmas ini kita ingin agar bukan hanya kesehatan jasmani. tapi juga kesehatan mental. Sehingga seluruh masyarakat itu dilihat aspek kesehatan masyarakatnya lengkap, jasmani dan mental," katanya.

Sementara itu, Anies menginginkan perlunya ditambah pelayanan dan akses kesehatan publik di daerah-daerah yang masih tertinggal.

"Ya, ditambah," katanya bicara solusi kurangnya akses kesehatan di daerah terpencil.

Sementara itu, Pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sudah menyusun solusi untuk mengatasi masalah kesehatan di Indonesia. Bagi pasangan ini, solusi paling realistis adalah pemerataan sarana dan prasarana rumah sakit di seluruh Indonesia dan adanya cek kesehatan gratis.

Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, dr. Benny Octavianus menjelaskan, alat alat kesehatan yang canggih baru tersedia 44 kota di seluruh Indonesia. Misalnya seperti CT Scan, Magnetic Resonance Imaging (MRI), pelayanan Kateterisasi Jantung.

"Artinya, kalau rumah sakitnya sudah ada, sarana prasarana pelayanan BPJS ada, tapi sarana prasarananya belum selengkap seperti di Surabaya, Jakarta, Bandung, di Yogya," ucap Benny.

Dia menuturkan, isu kesehatan adalah salah satu dari delapan program prioritas yang dibawa Prabowo-Gibran. Isi program itu adalah melakukan pemeriksaan kesehatan gratis, memberantas TBC (Tuberkulosis), membangun rumah sakit di kabupaten kota yang belum memadai.

Menurutnya, pemerataan membangun RS di daerah-daerah menjadi sangat penting. Benny tak ingin jika orang sakit kanker ataupun jantung dia harus pergi ke kota-kota besar karena tak ada dokter serta ketersediaan alat dan RS yang memadai di daerahnya.

"Jadi kita punya tugas adalah mempercepat pemerataan pelayanan kesehatan, jadi distribusi dokter, distribusi peralatan tenaga medis dan peralatan medis dalam 5 tahun ke depan," ucapnya.

"Saya mengusulkan ke Pak Prabowo, pak satu tahun 50 rumah sakit baru aja pak, jadi dalam 5 tahun sudah 250, itu sudah dahsyat pak, sangat banyak," sambungnya.

Ketua Bidang Kesehatan DPP Partai Gerindra ini menambahkan, Prabowo-Gibran juga menawarkan cek kesehatan gratis untuk usia produktif dari usai 17 sampai 50 tahun ke atas. Dia berkata, masyarakat dapat cek kesehatan gratis saat berulang tahun.

"Pada waktu dia ulang tahun, kita mulai pada usia kerja, kerja misalnya dia dari umur 17 tahun sampai 55, di Indonesia ini hampir gak ada orang Indonesia cek kesehatan hampir gak ada," ucapnya.

Menurutnya, ciri-ciri negara maju adalah orang mengecek kesehatannya untuk mencegah penyakit. Masalahnya, di Indonesia uang dihabiskan untuk mengobati orang sakit.

"Kita bertahap usia produktif mulai dari dia usia bekerja sampai pensiun, antara 17 sampai 60 atau 55, sehingga dia bekerja dokontrol kesehatannya dia gak sakit untuk mencari nafkah, ini tujuan kami," terangnya.

Menurutnya, tawaran program kesehatan Prabowo-Gibran yang dipaparkannya tersebut paling realistis dijalankan.

"Ini dibuat aja enggak usah muluk-muluk, ini dulu, lebih dari ini yang lain omong kosong, ini aja ini dulu lebih dari ini saya gak percaya, kita yang realistis," ujarnya.

Lebih lanjut, Benny tidak sependapat dengan pernyataan diskriminasi terhadap pasien. Sebab, akar masalahnya adalah ketersediaan ruang gawat darurat atau ICU dan rumah sakit yang penuh akibat BPJS yang ditanggung pemerintah. Maka dari itu, solusinya adalah penambahan rumah sakit.

"Rumah sakit menjadi penuh, maka perlu penambahan jumlah rumah sakit, ingat, sekarang 94,6 persen, artinya 264 juta orang punya jaminan kesehatan berobat, bayangin, hanya tinggal 5,4 persen orang gak punya jaminan kesehatan, negara mana bisa kayak gini hebatnya, makanya berbondong-bondong orang ke RS makanya penuh," ujarnya.

Menurutnya, kini Prabowo sudah membangun 20 rumah sakit baru. Salah satunya rumah Sakit Suyoto yang memiliki pelayanan dan peralatan lebih lengkap.

"Yang memberi masukan Prabowo membangun rumah sakit namanya dokter Benny, saya ini orangnya," kata dokter pribadi Prabowo Subianto ini.

Selanjutnya, pasangan capres-cawapres nomor urut 3, Ganjar-Mahfud Md menjabarkan berbagai program untuk mengatasi permasalahan kesehatan di Indonesia. Salah satunya, 1 desa 1 puskesmas. Program tersebut untuk mengatasi permasalahan tidak meratanya akses kesehatan di pelosok Indonesia.

Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Arsjad Rasjid menjabarkan jumlah puskesmas di Indonesia hanya 10.292 (2021), dan rasio puskesmas terhadap kecamatan baru tercapai 1 kecamatan 1 puskesmas.

Tak hanya itu, tingginya persentase puskesmas tanpa dokter pada 2021, khususnya untuk wilayah timur (Papua: 42,6 persen; Maluku: 23 persen; Maluku Utara: 15,7 persen; Sulawesi Tenggara 14,3 persen; Gorontalo: 10,8 persen. 

"1 desa, 1 puskesmas/pustu dan 1 dokter atau nakes. Rakyat harus mudah mendapatkan pelayanan kesehatan tingkat pertama. Pemetaan kebutuhan penyediaan ataupun revitalisasi puskesmas di setiap desa. Disertai dengan ketersediaan dokter, tenaga kesehatan, dan obat esensial, serta percepatan digitalisasi layanan kesehatan (telemedicine)" kata Arsjad, kepada merdeka.com, Rabu (22/11).

"Akan menyelesaikan dan menjangkau rakyat di seluruh pelosok Indonesia untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang prima. Termasuk puskesmas terapung untuk menjangkau rakyat kepulauan sekaligus menegaskan status Indonesia sebagai negara maritim," sambung dia. 

Selain itu, Ganjar-Mahfud Md akan memberikan 'Layanan Konsul Keliling (KOLING)'. Kemudian, tenaga kesehatan berkeliling dari pintu ke pintu rakyat untuk memberikan pelayanan dan pendataan status kesehatan serta asistensi rujukan.

"Sehingga pola hidup sehat benar-benar didampingi dan dapat terlaksana. Artinya ke depan bukan hanya terfokus pada upaya kuratif, tetapi juga promotif dan preventif," ujar dia.

Arsjad menilai, terjadinya permasalahan kesehatan di Indonesia karena tidak terdapat mekanisme dan SOP yang jelas mengenai pelayanan kesehatan rakyat. Sehingga rakyat habis waktunya untuk sekedar konsul, berobat, dan cek lanjutan.

Lalu, Data yang sering tidak valid dan akurat serta mekanisme pelaksanaan yang banyak menggunakan kartu-kartu. Sehingga di kalangan rakyat muncul anekdot, 'semakin susah, justru dompet semakin tebal'.

Hal tersebut muncul akibat terlalu banyak kartu, yang tentu masing-masing kartu memiliki data sendiri, pelaksana sendiri, mekanisme sendiri, yang tidak terintegrasi satu sama lain.

Oleh karena itu, perluasan dan kemudahan layanan kesehatan, hingga menetapkan standar waktu pelayanan pasien BPJS Kesehatan mulai dari pendaftaran, pemeriksaan oleh dokter, serta penebusan obat baik di posyandu, puskesmas, dan rumah sakit akan dilakukan di era Ganjar-Mahfud.

"Pasien akan mengetahui berapa lama dia akan selesai dilayani. Diskriminasi antara pasien BPJS dan pasien non BPJS, utamanya soal waktu yang dihabiskan di fasilitas kesehatan, tidak sedemikian timpang sebagaimana terjadi saat ini," jelas dia.

"Penguatan sistem satu data Indonesia, Sistem data dan basis data yang aman, valid, dan akurat dengan pengelolaan data yang bisa berbagi pakai dan mendukung pertukaran data untuk pengambilan kebijakan pemerintah yang tepat sasaran. Sehingga di era Ganjar-Mahfud, tidak boleh ada lagi rayat yang tidak terdata dan tidak bisa mengakses layanan kesehatan. Termasuk salah sasaran pemberian bantuan dari pemerintah (yang kaya dapat dan yang miskin tidak dapat / inclusion error & exclusion error) tidak boleh terjadi lagi," sambungnya. 

Arsjad menjelaskan, nantinya masyarakat cukup pakai NIK dsebagai identitas tunggal yang mengintegrasikan seluruh pemberian jaminan sosial, bantuan, dan layanan dari pemerintah.

Hal itu juga akan menyederhanakan layanan pemerintah, rakyat terima beres, dan tidak banyak memakan waktu, apalagi membawa banyak kartu dan dokumen-dokumen. 

Begitu juga dengan diskriminasi akibat tidak masuk dalam program A, program B, dan lainnya. Sehingga harus membayar pribadi. Maka ke depan, cukup pakai NIK, seluruh layanan pemerintah dapat diakses dengan mudah.

Lebih lanjut, Arsjad memamparkan Visi dan Misi Ganjar-Mahfud Md dalam mengentaskan permasalahan kesehatan di Indonesia yakni menempatkan manusia sebagai yang paling pokok.

Sehingga perihal hak-hak dasar seperti kesehatan dan pendidikan, menjadi yang pertama dan utama. Kami ingin mempercepat pembangunan manusia Indonesia unggul yang berkualitas, produktif, dan berkepribadian. 

"Syarat pertama yang harus terlaksana adalah sehat. Sehingga kami menempatkan kesehatan jiwa dan raga sebagai poin paling pertama dalam visi misi kami," tegas Arsjad. 

"Untuk itu, dengan seluruh program yang ada, terlihat bagaimana komitmen kami dalam menghadirkan keadilan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat. Persoalan keeadilan kesehatan antar wilayah kami selesaikan, antar individu kami selesaikan, dan antara jiwa dan raga juga kami selesaikan," sambung dia.

Tak hanya itu, Ganjar-Mahfud Md akan membawa program 'Penguatan Kesehatan Mental' yakni penyediaan nomor darurat 24 jam 7 hari seminggu bebas biaya dan membentuk lembaga komunikasi krisis untuk menangani masalah kesehatan mental secara responsif dan holistik, dengan membangun pos-pos konseling di semua kampus, layanan kesehatan jiwa di semua puskesmas, dan fasilitas layanan jiwa di seluruh rumah sakit umum.