Airlangga Disarankan Pilih Jabatan Menteri atau Ketum Partai
Airlangga Disarankan Pilih Jabatan Menteri atau Ketum Partai. Dengan demikian, kata dia, jika memilih salah satu, Airlangga tak langgar etika demokrasi. Menurutnya, Airlangga harus memberikan contoh kepada masyarakat.
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto saat ini merangkap jabatan juga menjadi Menko Perekonomian. Airlangga pun disarankan untuk memilih salah satu jabatan saja.
Pengamat politik dari Universitas Indonesia Arbi Sanit menilai Airlangga harus memilih, ingin jadi ketua partai atau menteri.
-
Bagaimana Airlangga Hartarto menjadi Ketua Umum Golkar? Airlangga Hartarto menjadi Ketua Umum Partai Golkar ke-11 sejak pertama kali dipimpin Djuhartono tahun 1964.
-
Apa yang diklaim Airlangga sebagai pencapaian Partai Golkar? "Dengan demikian Partai Golkar mengalami kenaikan dan dengan Partai Golkar mengalami kenaikan, Partai Golkar juga yang mendukung Pak Prabowo dan Mas Gibran bisa berkontribusi kepada kemenangan Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Rakabuming Raka," tutup Airlangga.
-
Bagaimana Airlangga Hartarto mengelola potensi konflik di dalam Partai Golkar? Lanjut Dedi, Airlangga juga mampu merawat infrastruktur partai dengan mengelola potensi konflik yang baik.
-
Siapa yang menyampaikan keinginan aklamasi untuk Airlangga Hartarto dalam memimpin Golkar? Untuk informasi, kabar adanya keinginan aklamasi dari DPD I dalam penunjukkan Airlangga kembali memimpin Partai Golkar disampaikan Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Lodewijk F. Paulus.
-
Apa alasan Nurdin Halid menilai Airlangga Hartarto layak memimpin Golkar? "Sangat layak, Erlangga memimpin Golkar," ujarnya kepada wartawan, Rabu (3/4). Nurdin mengaku di Pemilu 2024, Golkar perolehan kursi di DPR RI meningkat menjadi 102. Padahal di Pemilu 2019, Golkar hanya meraih 85 kursi. "Dari 85 kursi menjadi 102, itu tidak mudah. Sangat layak (memimpin kembali Golkar)," tuturnnya.
-
Kenapa banyak Ketua DPD Golkar ingin Airlangga Hartarto kembali memimpin secara aklamasi? "Makanya cukup rasional jika DPD ingin aklamasi untuk AH," jelasnya. Dia menambahkan, tidak mudah untuk Golkar meraup suara maksimal di Pemilu karena tidak ada kader yang bertarung di Pilpres 2024.
"Jadi ketua atau jadi menteri. Kalau saya jadi dia, ya pilih jadi menteri. Nanti kan munas berikutnya dia bisa maju lagi," kata Arbi di Jakarta, Selasa (11/11).
Menurut dia, rangkap jabatan kaitannya dengan kinerja memang bisa mengganggu, juga bisa saja tidak. Tetapi, kata dia, yang pasti itu melanggar moral politik.
"Jadi kalau itu tetap dipertahankan (rangkap jabatan menteri dan ketum partai) Golkar sekarang tidak beda dengan era Orba, borong jabatan. Dia harus bagi-bagi lah sama temannya. Jadi dia membuktikan leadership sebagai orang yang Arif. Tidak hanya kepentingan dia yang dipikir tetapi kepentingan orang lain juga dilayani. Kalau dia memaksakan ya tidak Arif. Itu otoriter jadinya," katanya.
Harus Beri Peluang yang Lain
Airlangga, kata dia, harus memberi ruang peluang mempersiapkan pemimpin di Golkar. "Jadi mematikan langkah orang Golkar yang lain," kata dia.
Dengan demikian, kata dia, jika memilih salah satu, Airlangga tak langgar etika demokrasi. Menurutnya, Airlangga harus memberikan contoh kepada masyarakat.
"Dia tidak jadi orang Golkar serakah. Itu yang penting. Moral politik itu yang penting. Harus memberikan contoh elite kepada rakyatnya sendiri," tuturnya.
(mdk/eko)