Airlangga harus isi pengurus Golkar dengan wajah baru & bebas korupsi
Airlangga harus isi pengurus Golkar dengan wajah baru & bebas korupsi. "Hal ini demi masa depan partai Golkar yang akan terus menjadi idola masyarakat. Dan Golkar kedepan, harus kembali berjaya sepertu tahun 2014. Bahkan, harus melampaui itu," harap anggota dewan pakar partai golkar.
Anggota Dewan Pakar DPP Partai Golkar, Najib Salim Attamimi menegaskan, bahwa Airlangga Hartarto, telah dipilih dalam rapat Pleno terakhir, DPP Partai Golkar sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar sementara. Penunjukan itu untuk mengantarkan terselenggaranya Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) dan Munaslub DPP Partai Golkar.
"Penunjukan itu adalah bentuk informasi yang perlu dipahami oleh kader dan masyarakat secara umum. Sekalipun ada indikasi mayoritas DPD tingkat I dan tingkat II, telah menghendaki Airlangga Hartanto, sebagai Ketum DPP Partai Golkar definitif," kata Najib dalam pers rilisnya, Sabtu (15/12).
Dalam rapat Pleno terakhir jelas Najib, selain penetapan Arirlangga, Dewan Pakar DPP Partai Golkar, juga telah membahas berbagai hal dan muncul dinamika yang melihat kenyataan kepemimpinan Setya Novanto (Setnov) dan DPP Partai Golkar, bahwa elektabilitas Partai Golkar menurun.
"Saya melihat ini, tidak bisa diberikan raport merah kepada pribadi Ketua Umum Setya Novanto. Karena partai ini adalah pekerjaan tim, terutama Pengurus DPP. Kami sebagai anggota Dewan Pakar mempunyai tugas sebagai tenaga ahli, telah memberikan beberapa masukan dari kemerosotan Golkar selama ini," katanya.
Pertama jelas Najib, kegagalan Pilkada DKI, yang Ketua Pemenangannya dipimpin oleh Nusron Wahid. Dan kemerosotan ini harus ditanggung bersama, seperti Ketua Harian, Sekretaris Jenderal, Ketua Bidang Pemenangan bersama tim terkait.
"Kami sebagai Anggota Dewan Pakar, memberikan apresiasi kepada anggota DPP yang lain. Karena tidak semua pengurus melakukan hal yang tidak baik. Masih banyak pengurus di DPP dan DPR yang melakukan pekerjaannya dengan baik. Salah satu contoh, Komisi II telah penyelesaian UU Pemilu dengan baik, dengan pimpinan Komisi kader terbaik Golkar.
Tak hanya itu, banyak komisi lain yang juga berhasil mengawal program-program pemerintah dan program internal Golkar dengan baik," katanya.
Melihat dinamika tersebut, Najib berharap, sosok seorang Airlangga Hartanto, dinilai sangat mempuni dan kapabilitas untuk memimpin Partai Golkar secara definitif.
Dari itu, dia berharap, dalam Munaslub yang akan datang, Ketua terpilih dan tim Formatur, agar selektif dalam membentuk kepengurusan yang akan datang.
"Hal ini demi masa depan partai Golkar yang akan terus menjadi idola masyarakat. Dan Golkar kedepan, harus kembali berjaya sepertu tahun 2014. Bahkan, harus melampaui itu," harapnya.
Jika dalam aturan sebelumnya, bahwa Ketua Dewan Pakar Golkar harus seimbang, yakni 60 persen untuk pengurus lama dan 40 persen untuk pengurus baru atau wajah baru. Najib memiliki pemikiran berbeda. Ia mengusulkan bahwa sebanyak 60 persen harus diisi oleh wajah baru dan 40 persen diisi wajah lama.
"Tanpa harus mengurangi rasa hormat sesama kader. Tapi, pembaruan ini harus dilakukan demi memberikan kesempatan kepada kader muda terbaik partai Golkar," katanya.
Selain itu, Najib juga berharap, dalam Munaslub nantinya, untuk Ketum Terpilih, bisa merealisasikan apa yang diusulkan dan diharapkan oleh Dewan Pakar untuk kepentingan dan kemajuan Golkar kedepan bangkit dan bersih.
"Kedepannya, Golkar harus menjadi partai kebanggaan rakyat. Idola rakyat dan pilihan rakyat. Menjadi partai bersih dari praktik korupsi. Partai modern yang akan menjadi harapan generasi milenial atau zaman Now," katanya.
Karena tambah Najib, di zaman milenial ini, perubahan zaman sudah sangat cepat. Teknologi sudah semakin canggih. Generasi sudah berubah. "Hal ini yang harus dipahami oleh pengurus Golkar hingga tingkat Ranting," katanya.
Menghadapi Pemilu, pengurus harus maksimal untuk berjuang bersama rakyat. Kewajiban sebagai parpol harus dijalankan secara maksimal.
"Buktikan kepada rakyat bahwa Partai Golkar adalah partai dinamis dan milik rakyat. Rakyat milik Golkar, Golkar milik rakyat," pungkasnya.
Baca juga:
Menakar kemampuan Airlangga Hartarto pimpin Golkar
Jawab kritik Priyo, Ketua DPP sebut Golkar butuh nahkoda
Ketua DPP Golkar ini yakin dukungan buat Ridwan Kamil bakal dicabut
Elektabilitas Golkar turun di hasil survei, Airlangga harus punya terobosan baru
Setnov lengser & Airlangga jadi Ketum, sorotan publik ke Golkar bakal menurun
'Mereka yang mau lawan Airlangga seperti buang garam di lautan'
Golkar harus sasar pemilih muda dan kampanyekan antikorupsi
-
Bagaimana Airlangga Hartarto menjadi Ketua Umum Golkar? Airlangga Hartarto menjadi Ketua Umum Partai Golkar ke-11 sejak pertama kali dipimpin Djuhartono tahun 1964.
-
Bagaimana Airlangga Hartarto mengelola potensi konflik di dalam Partai Golkar? Lanjut Dedi, Airlangga juga mampu merawat infrastruktur partai dengan mengelola potensi konflik yang baik.
-
Apa alasan Nurdin Halid menilai Airlangga Hartarto layak memimpin Golkar? "Sangat layak, Erlangga memimpin Golkar," ujarnya kepada wartawan, Rabu (3/4). Nurdin mengaku di Pemilu 2024, Golkar perolehan kursi di DPR RI meningkat menjadi 102. Padahal di Pemilu 2019, Golkar hanya meraih 85 kursi. "Dari 85 kursi menjadi 102, itu tidak mudah. Sangat layak (memimpin kembali Golkar)," tuturnnya.
-
Apa yang diklaim Airlangga sebagai pencapaian Partai Golkar? "Dengan demikian Partai Golkar mengalami kenaikan dan dengan Partai Golkar mengalami kenaikan, Partai Golkar juga yang mendukung Pak Prabowo dan Mas Gibran bisa berkontribusi kepada kemenangan Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Rakabuming Raka," tutup Airlangga.
-
Siapa yang menyampaikan keinginan aklamasi untuk Airlangga Hartarto dalam memimpin Golkar? Untuk informasi, kabar adanya keinginan aklamasi dari DPD I dalam penunjukkan Airlangga kembali memimpin Partai Golkar disampaikan Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Lodewijk F. Paulus.
-
Kenapa Partai Golkar didirikan? Partai Golkar bermula dengan berdirinya Sekber Golkar di masa-masa akhir pemerintahan Presiden Soekarno. Tepatnya tahun 1964 oleh Angkatan Darat digunakan untuk menandingi pengaruh Partai Komunis Indonesia dalam kehidupan politik.