Airlangga masih jadi Menperin, PKB singgung larangan rangkap jabatan
Presiden Joko Widodo belum mengganti posisi Airlangga Hartarto sebagai menteri perindustrian meski kini menjabat Ketua Umum Partai Golkar. Wasekjen PKB Lukman Edy menyinggung soal komitmen Presiden Jokowi soal larangan ketum partai rangkap jabatan sebagai menteri di awal pemerintahannya.
Presiden Joko Widodo belum mengganti posisi Airlangga Hartarto sebagai menteri perindustrian meski kini menjabat Ketua Umum Partai Golkar. Wasekjen PKB Lukman Edy menyinggung soal komitmen Presiden Jokowi soal larangan ketum partai rangkap jabatan sebagai menteri di awal pemerintahannya.
"Tapi kalau saya ya, silakan saja kita menafsirkannya berdasarkan undang-undang kementerian negara atau berdasarkan kepada visi presiden 3 tahun yang lalu," kata Lukman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (17/1).
-
Kapan reshuffle kabinet menteri dan wakil menteri dilakukan? Presiden Joko Widodo kembali melakukan reshuffle menteri dan wakil menteri Senin (17/7) hari ini.
-
Apa yang sedang dilakukan Prabowo terkait susunan kabinet? Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, membenarkan bahwa sampai saat ini Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin belum pernah diundang saat menbahas susunan kabinet. Sebab, Dasco menegaskan, untuk menyusun kabinet merupakan hak prerogatif Presiden terpilih Prabowo Subianto. "Jadi memang yang namanya susunan menteri itu sebagai hak prerogatif presiden terpilih yang melakukan simulasi-simulasi," kata Dasco, saat diwawancarai di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu, (14/9).
-
Bagaimana Prabowo dinilai akan meneruskan pemerintahan Jokowi? Sebagai menteri Presiden Jokowi, Prabowo kerap ikut rapat. Sehingga, Prabowo dinilai tinggal meneruskan pemerintahan Presiden Jokowi-Ma'rufA Amin.
-
Apa yang mungkin diberikan Jokowi untuk Kabinet Prabowo? Tak hanya memberikan pendapat, mantan Wali Kota Solo tersebut juga bisa memberikan usulan nama untuk kabinet mendatang.
-
Bagaimana Airlangga Hartarto menjadi Ketua Umum Golkar? Airlangga Hartarto menjadi Ketua Umum Partai Golkar ke-11 sejak pertama kali dipimpin Djuhartono tahun 1964.
-
Apa yang terjadi di Bukber Kabinet Jokowi? Bukber Kabinet Jokowi Tak Dihadiri Semua Menteri 01 & 03, Sri Mulyani: Sangat Terbatas
Kebijakan Jokowi ini berbeda dengan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di mana banyak ketum partai yang diangkat menjadi menteri. Namun, Lukman menjelaskan memang tidak ada aturan dalam UU yang mewajibkan seorang ketum partai harus mundur dari jabatan menteri.
"Kira memang sekali lagi memang di undang-undang kementerian negara memang tidak ada kewajiban atau keharusan bahwa ketua umum partai tidak boleh sebagai anggota kabinet," ujarnya.
Kendati demikian, Wakil Ketua Komisi II ini menyerahkan sepenuhnya hak untuk mengganti Airlangga.
Diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi melantik Idrus Marham menjadi Menteri Sosial menggantikan Khofifah Indar Parawansa. Jenderal (Purn) Moeldoko menduduki pos Kepala Staf Presiden (KSP) menggantikan Teten Masduki di Istana Negara, Jakarta, Rabu (17/1).
Pelantikan Idrus berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 10/P/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri Sosial sisa masa jabatan periode 2014-2019. Sementara Moeldoko diangkat menjadi KSP berdasarkan Keppres Nomor 11/P/2018.
"Memutuskan, mengangkat Moeldoko sebagai KSP dan kepada yang bersangkutan diberikan hak keuangan dan fasilitas lainnya setara dengan menteri," demikian isi Keppres tersebut.
Selain melantik keduanya, Jokowi juga melantik Agum Gumelar jadi Anggota Dewan Pertimbangan Presiden dan Marsekal Madya (Marsdya) Yuyu Sutisna sebagai Kasau menggantikan Marsekal Hadi Tjahjanto.
Baca juga:
PKB sebut Jokowi pilih Idrus jadi Mensos karena berasal dari NU
BEI tegaskan reshuffle tak pengaruhi perdagangan saham RI
Ditunjuk jadi Mensos, Idrus Marham mengaku cocok kerja dengan Jokowi
Wasekjen Golkar sebut Airlangga segera copot Idrus dari kursi Sekjen
Golkar sebut Airlangga tak direshuffle karena dukungan politik yang kuat