AM Fatwa apresiasi caketum Golkar yang tolak bayar mahar Rp 1 M
"Karena itu merusak etika dan moral serta pembinaan kader," terangnya.
Ketua Badan Kehormatan DPD AM Fatwa mengapresiasi dua calon ketua umum (caketum) Partai Golkar Syahrul Yasin Limpo dan Indra Bambang Utoyo atas keteguhan sikapnya dengan menolak atau tidak mau membayar iuran wajib Rp 1 miliar sebagai syarat maju sebagai caketum pada munaslub Golkar.
Menurut Fatwa, sikap kedua tokoh Golkar tersebut dinilai bukan hanya untuk kepentingan partai itu saja tetapi juga bagi partai politik lain yang tengah dilanda kemunduran etika dan moral.
-
Kapan Partai Golkar didirikan? Partai Golkar bermula dengan berdirinya Sekber Golkar di masa-masa akhir pemerintahan Presiden Soekarno. Tepatnya tahun 1964 oleh Angkatan Darat digunakan untuk menandingi pengaruh Partai Komunis Indonesia dalam kehidupan politik.
-
Kenapa Partai Golkar didirikan? Partai Golkar bermula dengan berdirinya Sekber Golkar di masa-masa akhir pemerintahan Presiden Soekarno. Tepatnya tahun 1964 oleh Angkatan Darat digunakan untuk menandingi pengaruh Partai Komunis Indonesia dalam kehidupan politik.
-
Dimana DPD I Golkar Provinsi Riau menunjukkan penolakannya terhadap seruan Munaslub? Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Riau, Syamsuar menegaskan partai berlambang pohon beringin itu baik-baik saja dan fokus untuk pemenangan Pemilu 2024.
-
Mengapa para ketua dewan Golkar menolak munaslub? Ketiga Dewan Partai Golkar menyatakan menolak wacana musyawarah nasional luar biasa (munaslub). Mereka solid mendukung Airlangga, yakni Dewan Pembina, Dewan Kehormatan, dan Dewan Pakar.
-
Apa alasan utama yang diutarakan oleh Hetifah Sjaifudian terkait penolakan Munaslub Partai Golkar? "Saya berpandangan, Munaslub hanyalah jalan akhir ketika terdapat musibah, kondisi darurat atau force major sehingga ada unsur di puncak partai yang tidak berjalan. Saya kira semua paham, Golkar hari ini masih tetap menghiasi landscape politik Indonesia," jelasnya.
-
Siapa yang diusung Partai Golkar menjadi Cagub Jabar? Partai Golkar mengusung mantan bupati Purwakarta Dedi Mulyadi maju menjadi calon gubernur Jawa Barat pada Pilkada 2024.
"Karena itu merusak etika dan moral serta pembinaan kader dalam rangka membangun sistem kepartaian yang sehat," ungkap Fatwa di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/5).
Fatwa mengatakan, cita-cita demokrasi yang sehat akan besar pengaruhnya terhadap kehidupan bernegara pemerintahan yang mutlak. Oleh karenanya, harus dimulai dari kehidupan partai yang sehat. Menurutnya, semua pejabat negara berikut pejabat pemerintahan hakikatnya bersumber dari kekuasaan partai.
"Kiranya sudah waktunya sumber utama keuangan partai berasal dari APBN, sehingga keuangan partai terbuka diketahui rakyat," pungkasnya.
Baca juga:
PDIP Surabaya bantah Risma mulai membentuk simpatisan Pilgub DKI
JK sebut Jokowi sangat marah namanya dicatut dukung caketum Golkar
Akbar Tandjung ragu Akom mampu jadi Ketum Golkar sekaligus ketua DPR
Diisukan dukung Setnov, Luhut bilang 'buang saja ke tong sampah!'
Tak catut Jokowi, Luhut sebut haknya jika dukung Setnov di Munaslub
Ini pesan Menko Luhut buat panitia Munaslub Golkar