Amien Rais Siap Gempur KPU Jika Curang dalam Proses Pilpres
Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais mengajak para pendukung pasangan capres-cawapres nomor urut 02, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno bekerja militan. Dia ingin para simpatisan mengawasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) supaya proses Pemilu tidak dicurangi.
Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais mengajak para pendukung pasangan capres-cawapres nomor urut 02, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno bekerja militan. Dia ingin para simpatisan mengawasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) supaya proses Pemilu tidak dicurangi.
Hal itu disampaikan saat diskusi bertajuk 'Refleksi Malari Ganti Nakhoda Negeri?' di Sekretaris Nasional Prabowo-Sandi, Jl HOS Cokroaminoto No 93, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (15/1).
-
Siapa saja yang hadir dalam rapat pleno rekapitulasi Pilpres 2024 di KPU RI? Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) terus melangsungkan rapat pleno, hasil rekapitulasi Pilpres 2024.
-
Bagaimana Anies-Cak Imin menuju ke KPU? Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Cak Imin) telah resmi mendaftarkan diri sebagai pasangan Capres-Cawapres ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI. Saat itu, mereka menggunakan mobil Jeep untuk menuju ke KPU RI, Jakarta.
-
Apa harapan Ridwan Kamil terkait hasil Pilpres? Saya sebagai ketua TKD Jabar kalau ternyata bisa bagus suara 02 satu putaran, kalau tidak tentu masih ada proses sampai Juni
-
Kapan Anies-Cak Imin mendaftar ke KPU? Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Cak Imin) telah resmi mendaftarkan diri sebagai pasangan Capres-Cawapres ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.
-
Apa yang dilakukan Anies-Cak Imin saat menuju KPU? Anies-Cak Imin menumpang mobil jeep Land Rover berwarna putih berpelat nomor (nopol) B 8165 JH, dengan disupiri oleh Bendahara Umum (Bendum) Partai NasDem Ahmad Sahroni.
-
Bagaimana cara KPU RI menetapkan hasil Pilpres 2024? Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menggelar rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat nasional serta penetapan hasil Pemilihan Umum (Pemilu) serentak tahun 2024.
"Jadi (Jokowi) ini tidak boleh menang. Ini harus militan. Awas kalau sampai KPU curang kita gempur bersama. Kita lebih pandai dari pemerintah. Bayangkan 31 juta daftar bodong, KTP dibuang di tong, di sawah ini kan kurang ajar," cetus Amien.
"Jadi saya tidak main-main mengatakan awas kalau KPU curang dan kita punya bukti, saya kira kita lindas. Dan ini kita sudah pikir tak boleh leha-leha tinggal 90 hari lagi," sambungnya.
Di mata Amien Rais, cara Presiden Jokowi memimpin negara tidak benar. Contohnya tak bisa membuat suasana politik kondusif dengan memecah partai politik dan memecah ulama dan organisasi masyarakat. Oleh karenanya, Amien yakin Prabowo-Sandi bisa menang dan syukuran saat waktu maghrib.
"Presiden tidak benar membiarkan parpol dipecah, ulama dipecah bahkan ormas mau dipecah maka kita insyallah 17 April tahun ini kira kira magrib sudah bisa syukuran," ujarnya.
"Kemudian Insha Allah Presiden dilantik 20 Oktober. Jadi 17 April sampai Oktober itu nanti Pak Jokowi namanya presiden bebek lumpuh. Tidak boleh buat ini itu. Tidak boleh buat yang macem macem karen sudah lumpuh. Dan akhirnya perjuangan kita menang kalau dapat izin Allah," ucap Amien.
Mantan Ketua MPR itu mengajak masyarakat berdoa usai salat maghrib mendoakan Prabowo-Sandi menang mutlak di Pilpres 2019.
"Kita berusaha, berdoa dan tiap magrib kita pakai bahasa daerah kita mohon pada Allah dapat presiden yang arah lebih bagus," tutupnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf, Abdul Kadir Karding menilai, isu mendelegitimasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) berbahaya. Karding menjelaskan, kubu Prabowo-Sandiaga menggulirkan isu untuk mendeligitimasi penyelanggara pemilu. Isu itu berkaitan dengan daftar pemilih tetap (DPT), e-KTP tercecer dan hoaks surat suara tercoblos.
"Pertama itu akan mendelegitimasi KPU dan juga Bawaslu sebagai penyelenggara negara, itu akan berbahaya," ujar Karding lewat pesan singkat, Selasa (8/1).
Kedua, kubu Prabowo-Sandiaga ingin memainkan framing bahwa pemerintahan Jokowi tidak becus menyelenggarakan pemilu. Atau membuat fitnah penguasa bermain curang dalam pemilu.
"Sehingga dengan demikian rakyat dibuat untuk melawan pak Jokowi, pemerintahnya, dan juga KPU atau melawan Bawaslu," kata Karding.
Politisi PKB itu menambahkan, ada juga desain bahwa jika kubu lawan kalah, membuat isu Pemilu berlangsung curang. Karding menilai tuduhan itu sangat berbahaya. Dia pun menegaskan tidak ada kongkalikong antara pemerintah dan KPU.
"Jadi itu berbahaya karena frame yang dibangun untuk menjatuhkan, mendelegitimasi pemerintah, KPU, dan Bawaslu," pungkasnya.
(mdk/noe)