Anggota DPRD Jabar dari Golkar dilarang terima mobil dinas

Anggota DPRD Jabar dari Golkar dilarang terima mobil dinas. Ketua DPD Golkar Jabar Dedi Mulyadi menegaskan, turunnya sejumlah kendaraan dinas pada sejumlah anggota DPRD Purwakarta tidak etis. Apalagi, itu dilakukan saat Jabar didera bencana banjir bandang di Kabupaten Garut dan longsor di Kabupaten Sumedang.

DPD Golkar Jawa Barat (Jabar) memastikan Fraksi Golkar DPRD Jabar tidak menerima mobil dinas jenis Toyota Innova yang sudah diterima sejumlah anggota DPRD Jabar.

Ketua DPD Golkar Jabar Dedi Mulyadi menegaskan, turunnya sejumlah kendaraan dinas pada sejumlah anggota DPRD Purwakarta tidak etis. Apalagi, itu dilakukan saat Jabar didera bencana banjir bandang di Kabupaten Garut dan longsor di Kabupaten Sumedang.

"Sampai saat ini saya pastikan tidak ada satupun anggota DPRD Jabar yang menerima mobil dinas Innova," kata Dedi, di Purwakarta, Senin (26/9).

"Dulu waktu penolakan kendaraan dinas Fortuner ada bencana banjir bandang Subang. Sekarang ada bencana Garut dan Sumedang ada turun mobil dinas lagi. Apa mereka yang ada di DPRD dan Pemprov tidak membaca gejala alam, ini tanda alam tidak merestui mobil dinas DPD," ujar Dedi.

Dengan ada dua fenomena bencana alam bertepatan saat turunnya mobil dinas jenis Innova, ia menilai DPRD dan Pemprov Jabar tidak bisa membaca gejala alam.

"Kalau mereka yang dapat mobil dinas hari ini, waduh malu dong kita, malu banget. Apa mereka tidak punya empati? Makanya sejak awal saya intruksikan tidak ada anggota Fraksi Golkar yang menerima, kalau ada satu yang terima, sanksinya diberhentikan," katanya.

Kalaupun dianggarkan untuk Fraksi Golkar, ia mewanti-wanti kadernya untuk tidak terima. "Jangan terima, awas, sekali lagi jangan terima. Kalau dianggarkan," tambah Dedi.

Dedi menilai, sebaiknya anggaran tersebut dialihkan untuk dana bencana.

"Itu satu mobil dinas Rp 425 juta, 100 unit Rp 40 miliar lebih, itu satu unit saja sudah bisa bikin 4 rumah untuk korban bencana, apalagi kalau dananya Rp 40 miliar," pungkas Dedi.