APBD belum cair, DPRD Tangerang urunan beli konsumsi paripurna

"Satu orang (anggota DPRD) cuma urunan Rp 100 ribu, jadi kalau 50 orang sekitar Rp 5 juta," kata Herry.

Akibat belum cairnya anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kota Tangerang tahun 2014, wakil rakyat darah itu harus menanggung biaya untuk membeli makanan dan minuman mereka saat menggelar rapat paripurna.

Meski sebenarnya APBD 2014 telah disahkan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah berapa waktu lalu, namun hingga kini anggaran belum bisa dicairkan. Akibatnya, anggaran tidak bisa dipakai untuk menyediakan makan minum saat rapat paripurna.

Oleh sebab itu, para anggota DPRD Kota Tangerang berinisiatif urunan buat menyediakan konsumsi bagi peserta rapat paripurna terbuka, yang agendanya mendengarkan pandangan umum fraksi-fraksi terhadap jawaban Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah terkait Raperda Pajak Daerah, Senin (27/1).

"Rapat hari ini tidak pakai APBD. Karena itu tidak makan siang, hanya snack makan dan minum hasil urunan anggota dewan. Tidak banyak, satu orang cuma Rp 100 ribu, jadi kalau 50 orang sekitar Rp 5 juta," kata Ketua DPRD Kota Tangerang Herry Rumawatine.

Menurut Herry, rapat sendiri digelar sekitar pukul 14.00 WIB, setelah jam makan siang, sehingga DPRD tidak perlu menyediakan makan siang yang pengeluaran-nya tentu akan lebih besar.

"Sebenarnya kalau paripurna internal sih tidak masalah kalau tidak ada makan minum. Tetapi kan ini paripurna terbuka, jadi tidak etis kalau tidak kita sediakan," katanya.

Herry menjelaskan, hal tersebut terjadi karena APBD Kota Tangerang tahun 2014 baru bisa dicairkan pada 1 Februari. Sementara pihaknya harus segera mengesahkan Raperda Pajak Daerah.

"Kalau rapat paripurna menunggu tanggal 1, banyak kegiatan yang akan terhambat yang akhirnya merugikan masyarakat. Sedangkan ada 20 Raperda yang diajukan wali kota pada 2014 ini," tukasnya.

Dia juga menjelaskan, akibat terhambatnya pengesahan APBD selama satu bulan ini, anggaran kegiatan banyak yang tidak terserap. APBD hanya bisa digunakan untuk kegiatan rutin seperti membayar gaji pegawai dan membayar listrik.

"Untuk di DPRD, anggaran yang tidak terserap selama satu bulan sekitar Rp 2 miliar. Itu baru DPRD, bagaimana eksekutifnya. Jika tidak terserap akan jadi Silpa," katanya.