Bahas Perppu Cakada bermasalah hukum, Airlangga akan temui Jokowi
Dia beralasan bila diagendakan adanya revisi UU Pilkada, waktu yang tersedia tidak memungkinkan. Ace menyebut upaya tersebut guna menyelamatkan Pilkada agar tidak diisi oleh cakada yang bermasalah.
Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily mengatakan partai pimpinan Airlangga Hartarto mendorong Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk membuat peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang (Perppu) UU Pilkada.
Ace menyebut Airlangga direncanakan akan bertemu secara resmi dengan Jokowi untuk membahas mengenai UU terkait calon kepala daerah (Cakada) yang tersandung masalah hukum. Namun, Wakil Ketua Komisi VIII DPR ini enggan menyatakan secara detail kapan pertemuan itu akan berlangsung.
-
Kenapa Serka Sudiyono diundang ke acara Presiden Jokowi? Pada acara itu, Presiden Jokowi memberikan games-games menarik. Salah seorang yang berhasil maju ke podium adalah Serka Sudiyono.
-
Kapan Presiden Jokowi meresmikan Bandara Panua Pohuwato? Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan Bandar Udara Panua Pohuwato di Provinsi Gorontalo.
-
Mengapa Menko Airlangga Hartarto ikut dalam rombongan Presiden Jokowi ke KTT G20 India? “Di KTT India nanti Indonesia akan terus berupaya menjalin kerja sama dengan negara-negara lainnya dalam berbagai bidang, termasuk dalam bidang ekonomi. Sehingga nantinya pembangunan akan terus terjadi dan masyarakat akan sejahtera," tutur Ketua Umum DPP Partai Golkar ini.
-
Bagaimana pengaruh Presiden Jokowi pada Pilkada Jateng? Peta kompetisi Pemilihan Gubernur Jawa Tengah berdasarkan temuan survei ini tampak masih cair. Semua kandidat masih berpeluang untuk saling mengungguli. Selain faktor popularitas calon, faktor Jokowi Effect, melalui tingkat kepuasan kepada presiden dapat berpengaruh," imbuh dia.
-
Apa yang dilakukan Atta Halilintar saat Presiden Jokowi tiba di lokasi acara? Setelah sampai di lokasi acara akad nikah, Atta Halilintar segera berjalan ke depan untuk menjemput Presiden Jokowi.
-
Siapa yang menggugat Presiden Jokowi? Gugatan itu dilayangkan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) melayangkan gugatan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
"Secara resmi Ketum kami akan berbicara tentang itu (UU Pilkada) kepada Pak Presiden. (Waktunya) nanti saya cek," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (28/3).
Dia mengaku saat pertemuan dengan partai pimpinan Megawati Soekarnoputri di kantor DPP Partai Golkar beberapa waktu lalu juga sempat membahas mengenai adanya Perppu tersebut. Tak hanya itu, Ace menyebut pihaknya juga mencoba komunikasikan usulan tersebut dengan partai koalisi lainnya.
"Kita mencoba berbicara dengan partai koalisi yang lain. Supaya bersama-sama berbicara dengan presiden karena itu sebenarnya domain dari eksekutif," jelasnya.
Dia beralasan bila diagendakan adanya revisi UU Pilkada, waktu yang tersedia tidak memungkinkan. Ace menyebut upaya tersebut guna menyelamatkan Pilkada agar tidak diisi oleh cakada yang bermasalah.
Tak hanya itu, dia menyebut hal itu juga dapat merugikan rakyat yang dihadapkan pada pemilihan cakada yang bermasalah.
"Sebab dalam revisi terbaru menyatakan jika berhalangan disebabkan karena meninggal dunia dan yang kemarin karena berhalangan tetap. Seharusnya cakada yang terkena kasus hukum itu bisa diganti pada poin itu saja," jelasnya.
Reporter: Ika Defianti
Sumber: Liputan6.com
Baca juga:
Kepala daerah sering ribut dengan wakil karena sistem paket di UU Pilkada
NasDem usul Parliamentary Treshold naik jadi 7 persen
Gugat UU napi ikut Pilkada, ICW sebut seperti pertaruhan MA
Saksi kubu Ahok sebut UU Pilkada hilangkan hak konstitusi gubernur
Aturan narapidana boleh ikut pilkada digugat ke MA
Demokrat yakin aturan napi percobaan boleh ikut Pilkada akan digugat