Baleg DPR desak pemerintah segera keluarkan supres RUU ASN

Baleg desak pemerintah segera keluarkan supres RUU ASN. Rieke menuturkan, jika ada poin-poin yang tidak disetujui oleh pemerintah, seharusnya dimasukkan dalam daftar invetaris masalah (DIM) pemerintah. Apalagi, RUU ASN telah masuk di Prolegnas 2017 sebagai bahasan antara DPR dan Pemerintah.

Anggota Badan Legislasi (Baleg) Rieke Diah Pitaloka mendesak Presiden Joko Widodo segera mengeluarkan surat presiden (surpres) tentang revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Hal ini dikarenakan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah mengesahkan UU ASN menjadi inisiatif DPR dalam rapat paripurna pada (24/1).

"Pemerintah harus segera menyerahkan surpres," kata Rieke saat dihubungi, Jumat (3/3).

Rieke menuturkan, jika ada poin-poin yang tidak disetujui oleh pemerintah, seharusnya dimasukkan dalam daftar invetaris masalah (DIM) pemerintah. Apalagi, RUU ASN telah masuk di Prolegnas 2017 sebagai bahasan antara DPR dan Pemerintah.

"Kalau ada hal-hal yang tidak disetujui (dari draf DPR) itu harusnya masuk dalam DIM (daftar inventaris masalah) pemerintah. Ini kan sebuah mekanisme, tata cara yang diamanatkan UUD dan turunannya. Dia (Revisi) sudah disepakati jadi Prolegnas prioritas, itu enggak DPR sendiri, antara DPR dengan pemerintah," tegasnya.

Salah satu poin revisi menyangkut tuntutan honorer yang meminta diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Menurutnya, rencana pengangkatan 439 ribu itu akan melalui mekanisme panjang seperti verifikasi dan validasi.

"Nanti diberikan ruang, tahapannya (pengangkatan honorer dan lain-lain) terserah pemerintah kesanggupanya gimana. Ada proses verifikasi dan validasi yang harus dijalankan. Jadi enggak langsung diangkat semua ada tahapanya," terang dia.

Untuk itu, jika pemerintah merasa keberatan dengan tuntutan honorer itu, sebaiknya memasukkannya ke dalam DIM agar bisa dibahas di Panitia Khusus (Pansus) atau komisi II.

"Jadi pihak-pihak yang merasa keberatan, itu masukkan ke dalam DIM. Jangan diabaikan hanya karena itu draf DPR. Kalau seperti itu ini juga bisa terjadi draf revisi usulan pemerintah, ini akan menjadi tidak sehat terhadap iklim legislasi," pungkasnya.