Basarah Sebut Megawati Belum Ajukan Nama Menteri ke Jokowi
Dalam penyusunan kabinet, Basarah menyebut, Jokowi belum melakukan koordinasi dengan sejumlah ketua umum partai pendukung di Pilpres 2019.
Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PDI Perjuangan, Ahmad Basarah menyatakan sebagai partai pendukung, pihaknya menghormati keputusan Presiden terpilih Joko Widodo atau Jokowi dalam pembagian jatah menteri.
Dalam penyusunan kabinet, Basarah menyebut, Jokowi belum melakukan koordinasi dengan sejumlah ketua umum partai pendukung di Pilpres 2019.
-
Bagaimana hubungan Jokowi dan PDIP merenggang? Diketahui, hubungan Jokowi dengan partai Pimpinan Megawati Soekarnoputri itu merenggang saat keduanya beda pilihan dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
-
Apa yang dikatakan Habiburokhman tentang hubungan Jokowi dan PDIP? Habiburokhman menyebut, sejumlah orang yang kalah pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 sudah move on, usai pesta demokrasi tersebut dianggap berakhir. "Mungkin dari 100 persen sudah 60 persen orang move on. Kemudian juga tahapan kedua hari ke hari misalnya adanya statement dukungan, statement selamat dari kepala-kepala negara penting di dunia itu mungkin membuat sekitar 80 persen orang move on. Terakhir penetapan KPU kemarin mungkin sudah 95 persen orang move on," jelasnya.
-
Apa yang dibicarakan Prabowo dan Jokowi? Saat itu, mereka berdua membahas tentang masa depan bangsa demi mewujudkan Indonesia emas pada tahun 2045.
-
Apa yang terjadi di Bukber Kabinet Jokowi? Bukber Kabinet Jokowi Tak Dihadiri Semua Menteri 01 & 03, Sri Mulyani: Sangat Terbatas
-
Mengapa Prabowo dan SBY ingin bertemu Megawati? Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyatakan keinginan untuk melakukan pertemuan dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.
-
Kapan Jokowi memanggil dua menteri PKB tersebut? Presiden Joko Widodo (Jokowi) memanggil dua menteri Partai Kebangkitan Bangsa, yaitu Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Indonesia (Mendes-PDTT) Abdul Halim Iskandar dan Menaker Ida Fauziyah.
"Agenda itu belum ada sepanjang sepengetahuan saya. Belum ada pembicaraan spesifik yang membahas postur kementerian apalagi nama-nama calon menteri di kabinet," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (18/7).
Sedangkan untuk PDI Perjuangan, dia mengungkapkan, belum memberikan nama calon menteri kepada Jokowi. Sebab PDI Perjuangan memiliki mekanisme tersendiri dalam penentuan calon menteri. Yakni melalui keputusan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri kemudian keputusan Presiden Jokowi.
"Khusus kader (PDI Perjuangan) akan melalui dua instansi prerogatif. Pertama prerogatif ketua umum untuk mengusulkan kepada presiden. Kedua wewenang presiden dalam menentukan nama-nama menterinya," papar dia.
Basarah menyatakan saat ini Megawati belum menggunakan hak prerogatifnya untuk menentukan siapa kadernya yang akan dicalonkan sebagai menteri.
"Karena Ibu Mega masih memberikan kesempatan kepada Pak Jokowi untuk menyelesaikan hal-hal yang fundamental, dalam kepentingan bangsa yang lebih besar," jelas Basarah.
Sebelumnya, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno meminta presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak menunjuk menteri kabinet yang merangkap jabatan sebagai ketua umum partai politik.
Adi mengatakan, periode kedua pemerintahan Jokowi adalah periode pertaruhan. Sebab, di periode ini Jokowi menghadapi tantangan pembangunan ekonomi Indonesia yang begitu berat.
"Pembantu Jokowi harus total, tidak terbelah perhatiannya antara mengurus partai dan menteri. Saya cukup meyakini, di periode ini salah satu syarat menjadi menteri memang harus memilih apakah jadi ketum partai atau jadi menteri," ucap Adi kepada wartawan, Rabu (17/7).
Reporter: Ika Defianti
Sumber: Liputan6.com