Bawaslu antisipasi kecurangan Pilkada manfaatkan pengungsi bencana
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengantisipasi kecurangan pemungutan suara dalam pelaksanaan Pilkada 2018 dengan memanfaatkan pengungsi bencana. Seperti misalnya memanfaatkan suara dari pengungsi Gunung Agung, Bali.
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengantisipasi kecurangan pemungutan suara dalam pelaksanaan Pilkada 2018 dengan memanfaatkan pengungsi bencana. Seperti misalnya memanfaatkan suara dari pengungsi Gunung Agung, Bali.
"Ada potensi pemilih yang tidak punya hak untuk memilih di daerah itu kemudian berbondong-bondong milih di situ untuk kepentingan satu calon," jelas Anggota Bawaslu RI, Mochammad Afifuddin, Rabu (29/11).
Berdasarkan pantauan pihaknya di Bali khususnya daerah terdampak letusan Gunung Agung, banyak warga yang telah keluar dari daerah terdampak kemudian mengungsi ke daerah lain. Hal ini juga perlu diantisipasi agar tak dimanfaatkan calon tertentu untuk mendulang suara.
"Kalau saya dengar dari Bawaslu (Bali) banyak juga yang keluar dari daerah terdampak itu dan ini juga menjadi perhatian serius baik oleh KPU maupun Bawaslu," jelasnya.
Bawaslu, kata Afifuddin, telah berkoordinasi perihal ini dengan KPU bagaimana melakukan upaya antisipasi. "Tadi kami kontak (Bawaslu) Bali situasinya mereka bekerja mengawasi proses-proses rapatnya juga menggunakan masker. Untuk pergeseran masyarakat totalnya sekitar 100 ribu atau berapa gitu tadi," jelasnya.
Jika warga tersebut keluar dari wilayahnya kemungkinan pada hari H Pilkada nanti mereka tak berada di wilayahnya yang telah terdampak bencana. Jika pemungutan suara dilakukan di pengungsian maka butuh mekanisme yang cukup rumit. Namun hal itu nanti akan dikoordinasikan dengan KPU.
Baca juga:
Bawaslu: Papua, Maluku & Kalbar memiliki kerawanan tertinggi di Pilkada 2018
Partisipasi masyarakat rendah, Bawaslu luncurkan Pojok Pengawasan
Bawaslu gelar sidang pelanggaran administrasi pendaftaran pemilu
Bawaslu terima tujuh laporan parpol atas dugaan pelanggaran Pemilu
Mendagri minta KPU dan Bawaslu petakan daerah rawan konflik Pilkada
-
Apa itu Pilkada Serentak? Pilkada serentak pertama kali dilaksanakan pada tahun 2015. Pesta demokrasi ini melibatkan tingkat provinsi, kabupaten, dan kota.
-
Apa definisi dari Pilkada Serentak? Pilkada Serentak merujuk pada pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan secara bersamaan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota.
-
Mengapa Pilkada penting? Pilkada memberikan kesempatan kepada warga negara untuk mengekspresikan aspirasi mereka melalui pemilihan langsung, sehingga pemimpin yang terpilih benar-benar mewakili kehendak dan kebutuhan masyarakat setempat.
-
Bagaimana Pilkada dilakukan? Pilkada dilakukan secara langsung oleh masyarakat melalui pemungutan suara. Setiap pemilih memberikan suaranya untuk memilih pasangan calon yang dianggap paling mampu dan sesuai dengan aspirasi mereka dalam memimpin daerah tersebut.