Bawaslu: Kami Siap Laksanakan Tahapan Pemilu, Mau 21 Februari atau 15 Mei
"Dari 12 ada 6 yang penetapan langsung dan ada 5 yang perhitungan suara ulang dan 1 pemungutan suara ulang," katanya.
Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) tidak mempermasalahkan terkait tanggal yang akan ditetapkan untuk pemungutan suara pada 2024. Anggota Bawaslu Fridz Edward Siregar mengakui pihaknya siap dalam menjalankan tugas.
"Kami melaksanakan tahapan pemilu apapun pilihannya kami siap, mau 21 Februari kami siap, apabila kami tanggal 15 Mei kami siap," ujar Fridz Edward dalam diskusi virtual, Sabtu(9/10).
-
Kapan Pemilu 2024? Sederet petahana calon legislatif (caleg) yang sempat menimbulkan kontroversi di DPR terancam tak lolos parlemen pada Pemilu 2024.
-
Bagaimana KPU menentukan hasil Pemilu 2024? KPU bakal memutuskan hasil rekapitulasi perolehan suara untuk Pemilu 2024 hari ini, Rabu (20/3). Hari ini merupakan batas akhir rekapitulasi suara tingkat nasional, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu. Sebelum menetapkan hasil rekapitulasi suara, KPU bakal terlebih dahulu merekap suara untuk dua provinsi yang tersisa dari total 38 provinsi. Yakni Papua dan Papua Pegunungan.
-
Bagaimana Pantarlih membantu KPU dalam Pilkada 2024? Pantarlih berperan dalam membantu KPU Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam menyusun daftar pemilih dan melakukan pemutakhiran data pemilih.
-
Bagaimana cara KPU menentukan tahapan pemilu 2024? Data tersebut berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2023.
-
Apa yang dilakukan KPU Jakarta Utara terkait surat suara DPRD DKI Jakarta untuk Pemilu 2024? KPU Jakarta Utara mulai melakukan proses pelipatan suarat suara DPRD Provinsi Jakarta yang melibatkan puluhan pekerja dari kalangan warga sekitar. KPU setempat mulai melakukan proses penyortiran dan pelipatan surat suara secara bertahap.
-
Kenapa Panwaslu Pilkada 2024 penting? Dengan adanya Panwaslu, diharapkan setiap potensi kecurangan atau pelanggaran dapat dideteksi dan ditindaklanjuti dengan cepat, sehingga hasil Pilkada dapat dipertanggungjawabkan dan diterima oleh semua pihak.
Dia mengatakan saat ini pihaknya memberikan masukan, terutama soal potensi tumpang tindih tahapan Pemilu dan Pilkada Serentak yang digelar pada tahun yang sama. Dia mengatakan salah satunya yaitu soal proses sengketa hasil pemilihan baik legislatif ataupun eksekutif.
Hal tersebut juga kata dia seperti pada pemilu Serentak 2019, tercatat 260 perkara digugat di Mahkamah Konstitusi yang proses penyelesaiannya membutuhkan waktu. Dia membeberkan pada tahun 219 ada 260 perkara yang masuk ke MK dan 260 yang masuk perkara ke MK yang dikabulkan MK itu ada 12.
"Dari 12 ada 6 yang penetapan langsung dan ada 5 yang perhitungan suara ulang dan 1 pemungutan suara ulang," katanya.
Baca juga:
Pansel Calon Anggota KPU dan Bawaslu 2022-2027 Pastikan Bekerja Independen
Istana: Jokowi Teken Keppres Pansel KPU dan Bawaslu Periode 2022-2027
Mendagri Umumkan Susunan Panitia Seleksi Anggota KPU dan Bawaslu 2022-2027
Bawaslu: Semakin Banyak Partisipasi Publik, Maka Potensi Pelanggaran Pemilu Menyempit
Komisi II DPR Gelar Rapat dengan Mendagri, KPU dan Bawaslu Bahas Pemilu 2024