Bawaslu RI: Sekitar 700 ASN Terlibat Pelanggaran Pilkada
Politik uang, katanya, biasanya meriah di tahapan kampanye sampai di hari H.
Divisi Pengawasan dan Sosialisasi Bawaslu RI Mochammad Afifuddin menyampaikan sekitar 700 aparatur sipil negara (ASN) terlibat pelanggaran, khususnya netralitas menjelang Pilkada Serentak 2020.
"Sementara yang kita rekap dari 1.500 kejadian pelanggaran, khusus netralitas ASN itu sekitar 700-an dan sudah kita sampaikan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) semua," kata Afifuddin di Magelang, Sabtu (10/10).
-
Apa saja yang dipilih rakyat Indonesia pada Pilkada 2020? Pada Pilkada ini, rakyat Indonesia memilih:Gubernur di 9 provinsiBupati di 224 kabupatenWali kota di 37 kota
-
Mengapa Pemilu 2019 di sebut Pemilu Serentak? Pemilu Serentak Pertama di Indonesia Dengan adanya pemilu serentak, diharapkan agar proses pemilihan legislatif dan pemilihan presiden dapat dilakukan dengan lebih efisien dan efektif.
-
Kapan Pilkada serentak berikutnya di Indonesia? Indonesia juga kembali akan menggelar pesta demokrasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara serentak di tahun 2024. Pilkada 2024 akan dilasanakan ada 27 November 2024 untuk memilih gubernur, wali kota, dan bupati.
-
Apa itu Pilkada Serentak? Pilkada serentak pertama kali dilaksanakan pada tahun 2015. Pesta demokrasi ini melibatkan tingkat provinsi, kabupaten, dan kota.
-
Kapan Hari Sirkus Sedunia diperingati? Hari Sirkus Sedunia yang diperingati setiap tanggal 17 April, adalah sebuah perayaan internasional yang didedikasikan untuk menghormati dan mengapresiasi seni pertunjukan sirkus serta para pemain dan seniman yang terlibat di dalamnya.
-
Bagaimana Pilkada 2020 diselenggarakan di tengah pandemi? Pemilihan ini dilakukan di tengah situasi pandemi COVID-19, sehingga dilaksanakan dengan berbagai protokol kesehatan untuk meminimalkan risiko penularan.
Ia menyampaikan hal tersebut usai menghadiri simulasi pemungutan dan penghitungan suara dalam Pilkada Serentak 2020 di Magelang.
Menurut Afifuddin, sebagian besar dari pelanggaran ASN tersebut sudah diputus dan sebagian belum.
"Hal ini sebenarnya mengkonfirmasi tentang potensi yang kita petakan dalam tiga titik kerawanan, yakni validitas daftar pemilih tetap (DPT), netralitas ASN, dan politik uang," katanya.
Politik uang, katanya, biasanya meriah di tahapan kampanye sampai di hari H.
Ia menuturkan terkait dengan protokol kesehatan, ini merupakan hal baru yang menyita perhatian.
"Dalam masa 10 hari kampanye kita sudah evaluasi, dari sebanyak 9.189 kejadian, terdapat 256 pelanggaran, dan 70 sudah kita kasih peringatan dan sebagiannya kita cegah sebelum mereka arak-arakan, atau berkumpul lebih dari 50 orang," katanya.
Di masa pandemi ini, katanya, peraturan soal protokol kesehatan merupakan beban penyelenggaraan yang baru.
Afifuddin mengatakan protokol kesehatan ini prasyarat dari pelaksanaan pilkada kalau mau dilanjutkan, maka pilkada harus dilakukan dengan mematuhi protokol kesehatan.
"Kemudian dinormalkan semua tahapan, dulu pemilih tidak pakai masker, sekarang harus pakai masker dan seterusnya," katanya.
Ia menyebutkan dari 70 kasus yang sudah diberi peringatan, disarankan untuk dihentikan atau mengurangi sampai dengan batasan, tetapi kalau tetap berlangsung kegiatan dibubarkan.
Baca juga:
Bawaslu RI: Sekitar 700 ASN Terlibat Pelanggaran Pilkada
Bawaslu Temukan 36.398 Data Ganda dalam DPS Pilkada Medan
Bawaslu Bubarkan 48 Kampanye Pilkada Karena Langgar Protokol Kesehatan
Materi Gugatan Ijazah Palsu Jadi Perdebatan di Sidang Bawaslu Mamuju
Bawaslu Kalbar Proses 8 Kasus Pelanggaran Protokol Kesehatan saat Kampanye Pilkada
Bawaslu Jabar Temukan Pelanggaran Kampanye di 4 Daerah, Kebanyakan Kumpulkan Massa
4 Kandidat di Sumut Ajukan Sengketa Pencalonan Pilkada