Bawaslu Ungkap Banyak ASN Tak Netral Dalam Pemilu Dilaporkan Rekannya Sendiri
Bawaslu berencana untuk memasifkan sosialisasi mengenai penguatan netralitas serta pencegahan pelanggaran netralitas ASN dalam Pemilu dan Pilkada Serentak 2024.
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengungkapkan bahwa pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pemilu banyak terjadi di media sosial. Pelanggaran tersebut tidak hanya diadukan oleh masyarakat, tetapi juga oleh rekan sesama ASN.
Bawaslu masih memperbincangkan upaya perlindungan para pengadu atau pelapor terutama ASN yang berasal dari daerah dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Bawaslu menyebut pengadu yang berasal dari pihak ASN di daerah lebih rentan mendapatkan ancaman dan berbagai gangguan daripada ASN di kementerian/lembaga akibat kentalnya budaya politik lokal yang mengutamakan hubungan kekerabatan.
-
Kapan Pemilu 2024? Sederet petahana calon legislatif (caleg) yang sempat menimbulkan kontroversi di DPR terancam tak lolos parlemen pada Pemilu 2024.
-
Bagaimana Pemilu 2024 diatur? Pelaksanaan Pemilu ini diatur dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilu 2024. Regulasi ini diteken KPU RI Hasyim Asyari di Jakarta, 9 Juni 2022.
-
Mengapa Pemilu 2024 penting? Pemilu memegang peranan penting dalam sistem demokrasi sebagai alat untuk mengekspresikan kehendak rakyat, memilih pemimpin yang dianggap mampu mewakili dan melayani kepentingan rakyat, menciptakan tanggung jawab pemimpin terhadap rakyat, serta memperkuat sistem demokrasi.
-
Bagaimana Bawaslu akan mengantisipasi pelanggaran di Pilkada 2024? Dan pelajaran yang terpenting adalah pengawas pemilu harus cepat menggunakan kacamata Undang-Undang 7/2017 (tentang Pemilihan Umum). Dia harus secara cepat juga bisa berubah menggunakan Undang-Undang 10/2016 (tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015)," jelasnya.
-
Kenapa Panwaslu Pilkada 2024 penting? Dengan adanya Panwaslu, diharapkan setiap potensi kecurangan atau pelanggaran dapat dideteksi dan ditindaklanjuti dengan cepat, sehingga hasil Pilkada dapat dipertanggungjawabkan dan diterima oleh semua pihak.
-
Apa tujuan utama dari Pemilu 2024? Pemilu merupakan wadah bagi rakyat untuk menjalankan demokrasi demi mempertahankan kedaulatan negara.
"Untuk perlindungan pengadu, masih dalam bentuk perbincangan (Bawaslu) dengan teman-teman LPSK," kata Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja kepada wartawan usai menyaksikan penandatangan nota kesepahaman antara KASN dan Ombudsman di Kantor Ombudsman, Jakarta, Selasa (31/5).
Bagja mengatakan pihaknya berencana untuk memasifkan sosialisasi mengenai penguatan netralitas serta pencegahan pelanggaran netralitas ASN dalam Pemilu dan Pilkada Serentak 2024.
Sosialisasi tersebut, kata Bagja, akan dilakukan oleh Bawaslu bekerja sama dengan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Ombudsman RI, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten, terutama di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
"Yang belum masif, sosialisasi di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Ke depan, kami akan bekerja sama, baik dengan KASN, Ombudsman, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten," kata dia.
Sosialisasi Penggunaan Media Sosial
Lebih lanjut, Bagja mencontohkan hal yang dapat dibahas dalam sosialisasi tersebut adalah mengenai penggunaan media sosial secara tepat di lingkungan ASN agar tidak memengaruhi netralitas mereka.
Sejauh ini, menurut dia, ada beberapa ASN, terutama yang berusia muda, belum mengetahui apakah penggunaan fitur menyukai (like), mengomentari (comment), dan membagikan (share) pada unggahan peserta pemilu termasuk tindakan pelanggaran netralitas.
"(Pembahasan dalam sosialisasi) Misalnya, apakah like, comment, dan share mendukung si A, si B, bermasalah atau tidak. Media sosial adalah hal yang baru, bahkan beberapa ASN, terutama yang masih berusia muda belum sadar bahwa penggunaan media sosial bisa memengaruhi netralitas mereka," kata Bagja.
(mdk/gil)