Beredar pesan SBY ke kader Demokrat, tak terima suap di RUU Pemilu

SBY minta kadernya untuk tidak menerima uang ataupun segala iming-iming dari fraksi lain disaat penting seperti penetuan presidential threshold. Karena ini menyangkut kepentingan rakyat Indonesia.

Rapat paripurna membahas Revisi Undang-Undang (RUU) Pemilu hingga saat ini masih berlangsung alot. Para fraksi juga masih dalam tahap lobi-lobi membahas lima isu krusial dalam RUU tersebut.

Dalam kegentingan penetapan RUU Pemilu itu, beredar pesan singkat dari mantan Presiden sekaligus Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang ditujukan pada Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca Panjaitan dan Ketua Fraksi Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono. Isinya tentang peringatan kepada anggota Fraksi Demokrat untuk tidak menerima suap.

"Intinya waspadai kemungkinan terjadinya money politics. Sampaikan kepada seluruh anggota fraksi PD jangan tergiur dengan iming-iming uang berapapun jumlahnya. Uang suap seperti itu haram, merupakan kejahatan dan merusak demokrasi," tulis SBY dalam pesan yang diterima kalangan wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (20/7).

SBY minta kadernya untuk tidak menerima uang ataupun segala iming-iming dari fraksi lain disaat penting seperti penetuan presidential threshold. Karena ini menyangkut kepentingan rakyat Indonesia.

"Semua ini demi kemenangan demokrasi dan kepentingan rakyat Indonesia. Lanjutkan perjuangan, Tuhan bersama kita," tambahnya.

Dikonfirmasi terkait hal ini, Ketua DPP Partai Demokrat Dede Yusuf mempertanyakan keaslian SMS tersebut.

"Validasi dulu. Itu dari siapa. Saat ini lobi masih berjalan. Artinya yang dicari titik temu. Edaran saya taunya dari media. Artinya yang kita pengen tahu siapa yang berbicara ada ini, itu siapa," jelas Dede di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (20/7).

Menurut Dede sampai saat ini partai tegas menolak adanya ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold). Sejalan dengan Partai Gerindra dan PKS, mereka memilih opsi B.

"Kita prinsipnya tetap 0 persen. Tidak ada presidential threshold. Standing position ki an kepentingan rakyat Indonesia. Lanjutkan perjuangan, Tuhan bersama kita," tambahnya.

Baca juga:
Demokrat pastikan tidak akan WO dalam paripurna RUU Pemilu
Pembahasan RUU Pemilu alot, Gerindra sebut akan ada opsi paket baru
RUU Pemilu, PAN buka peluang pilih paket A asal syarat ini dipenuhi
Pansus: Sementara 6 fraksi pilih A, 3 fraksi pilih B, satu belum
Lobi fraksi masih alot, Paripurna RUU Pemilu kembali diskors
Mendagri minta DPR tak tunda paripurna putuskan RUU Pemilu
NasDem prediksi putusan RUU Pemilu akan gunakan mekanisme voting